Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam Rangka Pem…

Pasal 2

(1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan/atau bahan meliputi pembebasan bea masuk atas impor: a. mesin tidak termasuk suku cadang untuk Pembangunan atau Pengembangan industri; b. barang dan bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri; dan c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. (2) Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang mesin, barang, dan/atau bahan: a. belum diproduksi di dalam negeri; b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin, barang, dan/atau bahan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam hal mesin, barang, dan/atau bahan yang diimpor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri. (4) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk dapat memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengisi data berupa: 1. profil perusahaan, terdiri atas: a) nama perusahaan; b) status perusahaan; c) alamat kantor pusat; d) nomor telepon/fax kantor pusat; e) e-mail perusahaan; f) lokasi proyek yang diajukan fasilitas; g) nomor telepon/fax lokasi proyek yang diajukan fasilitas; h) status investasi proyek yang diajukan fasilitas (Pembangunan atau Pengembangan); dan i) kontak penghubung; 2. bidang usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 5 (lima) digit dan cakupan produk untuk perusahaan saat ini dan proyek yang diajukan fasilitas; 3. nomor kegiatan usaha; 4. nilai investasi selain tanah dan bangunan dan jumlah tenaga kerja untuk perusahaan saat ini dan proyek yang diajukan fasilitas; 5. rencana impor mesin, barang, dan/atau bahan memuat: a) nama mesin, barang, dan/atau bahan; b) spesifikasi mesin, barang, dan/atau bahan; c) pos tarif/harmonized system mesin, barang, dan/atau bahan; d) jumlah mesin, barang, dan/atau bahan beserta satuannya; e) harga mesin, barang, dan/atau bahan yang akan diimpor (dalam USD); f) negara asal impor mesin, barang, dan/atau bahan; dan g) pelabuhan tujuan; dan 6. khusus untuk permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha harus mengisi realisasi penyerapan bahan baku lokal 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau rencana penyerapan bahan baku lokal selama 3 (tiga) tahun; dan b. mengunggah dokumen bagi: 1. Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa: a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar mesin beserta penjelasan teknis terkait fungsi dan kapasitas mesin; d) analisis biaya dan manfaat atas impor mesin; e) surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan diimpor dalam kondisi baru; dan f) lembar data teknis (technical data sheet); 2. Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa: a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar, penjelasan teknis, dan tujuan penggunaan barang dan/atau bahan serta melampirkan certificate of analysis (COA), lembar data keselamatan atau safety data sheet (SDS), atau dokumen pendukung lainnya berupa lembar data teknis (technical data sheet) atau lembar data produk (product data sheet); d) analisis biaya dan manfaat atas impor barang atau bahan; e) kapasitas mesin lama dan/atau kapasitas mesin baru; f) gambar alur proses produksi dan rencana produksi selama 3 (tiga) tahun atas proyek yang diajukan fasilitas; g) komposisi dan konversi penggunaan bahan baku; h) surat keterangan nilai penggunaan mesin produksi buatan dalam negeri, (jika ada); i) bukti pembelian mesin dengan melampirkan invois dan/atau foto mesin yang sudah terpasang; dan j) data perhitungan kapasitas produksi; dan 3. Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa: a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar mesin, barang, dan/atau bahan beserta penjelasan teknis mengenai fungsi mesin, barang, dan/atau bahan; d) uraian kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dan manfaatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan e) dokumen perjanjian kerja sama apabila melakukan kerja sama dengan pihak lain. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 huruf h) diunggah dalam hal Pelaku Usaha memerlukan barang atau bahan untuk keperluan produksi atau tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai dengan kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. (4) Dalam hal status investasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 huruf h) merupakan Pengembangan, permohonan harus dilengkapi dengan kronologi Pengembangannya. (5) Format analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis yang diajukan Pelaku Usaha dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk atas impor: a. mesin, barang dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja; dan b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. (2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c. (3) Dalam hal hasil verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan dinyatakan sesuai, permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal; (4) Dalam hal hasil verifikasi data dan dokumen serta pemenuhan kriteria mesin, barang, dan/atau bahan dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 5

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan: a. Pertimbangan Teknis; atau b. surat penolakan, melalui SIINas dan diteruskan kepada Pelaku Usaha. (2) Pertimbangan Teknis atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling lambat 4 (empat) hari kerja. (3) Pertimbangan Teknis atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling lambat 2 (dua) hari kerja. (4) Dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan data dan informasi berupa: a. kapasitas, jumlah produksi, dan/atau spesifikasi produk yang dapat dihasilkan oleh industri dalam negeri; b. dukungan terhadap Pembangunan dan Pengembangan industri; dan/atau c. dukungan terhadap proyek strategis nasional yang dibuktikan dengan dokumen kontrak kerja sama atau dokumen sejenis. (5) Selain mempertimbangkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dalam rangka pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. (6) Pertimbangan Teknis atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara elektronik.

Pasal 6

Koreksi

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. jenis Pertimbangan Teknis; b. identitas Pelaku Usaha yang mencakup nama, bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA, NIB, nomor kegiatan usaha, alamat, dan nomor pokok wajib pajak; c. nilai investasi; d. jumlah tenaga kerja; e. daftar mesin, barang, dan/atau bahan yang akan diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk; f. kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha; g. tanggal penerbitan; h. masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki masa berlaku paling lama: a. 2 (dua) tahun untuk Pertimbangan Teknis pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan b. 1 (satu) tahun untuk Pertimbangan Teknis pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) Dalam hal masa berlaku Pertimbangan Teknis sebagaimana ayat (1) huruf a telah berakhir, sepanjang telah diterbitkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan/atau bahan, tidak diperlukan Pertimbangan Teknis baru bagi Pelaku Usaha yang membutuhkan perpanjangan waktu pengimporan mesin, barang, dan/atau bahan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perubahan data: a. identitas Pelaku Usaha berupa perubahan nama dan/atau alamat; b. nilai investasi; c. pos tarif/harmonized system; d. uraian dan spesifikasi barang; dan e. jumlah dan satuan barang untuk setiap pos tarif/harmonized system. (3) Pos tarif/harmonized system sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan uraian dan spesifiksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan perubahan dalam hal Pelaku Usaha belum melakukan realisasi impor atas pos tarif/harmonized system yang diajukan perubahan. (4) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi: a. Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya; dan b. matriks perubahan rencana impor mesin, barang, dan/atau bahan beserta alasan perubahan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan. (3) Format matriks perubahan rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Koreksi

(1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya. (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 11

Koreksi

Dalam hal SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, pengajuan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan secara manual.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi impor kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui SIINas terhitung sejak terbitnya Pertimbangan Teknis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi: a. nama perusahaan; b. nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis; c. nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; d. nama mesin, barang, dan/atau bahan yang dilengkapi dengan spesifikasi, pos tarif/harmonized system, jumlah dan satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan; dan e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama Pelaku Usaha. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau perubahannya. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.

Pasal 15

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan b. Permohonan yang telah diajukan dan masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2026 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK FORMAT ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT SERTA FORMAT MATRIKS PERUBAHAN RENCANA IMPOR A. Format Analisis Biaya dan Manfaat KOP PERUSAHAAN ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT 1. Data Umum No Uraian 1. Nama Perusahaan : …............................... 2. Bidang Usaha/KBLI : …............................... 3. Alamat Kantor Pusat : …............................... 4. Nomor Telepon/Fax Kantor Pusat : …............................... 5. Alamat e-mail : …............................... 6. Alamat Proyek : …............................... 7. Nomor Telepon/ Fax Proyek : …............................... 8. Alasan Pengajuan Fasilitas : …............................... 2. Data Penanaman Modal Pembangunan/Pengembangan No Keterangan Jumlah Satuan 1. Nilai proyek 2. Nilai keseluruhan investasi Pembangunan/Pengembangan (di luar tanah dan bangunan) 3. Nilai impor keseluruhan 4. Nilai bea masuk mesin/barang dan/atau bahan keseluruhan 5. Nilai pembebasan bea masuk yang dimohonkan 3. Data Cost and Benefit Analysis No. Jenis Benefit Jumlah semula Jumlah akhir Satuan Ketera- ngan 1. Benefit ke Perusahaan Peningkatan Kapasitas Produksi/ Penambahan Jenis Produk Penghematan biaya impor No. Jenis Benefit Jumlah semula Jumlah akhir Satuan Ketera- ngan Penjualan produk per tahun Benefit Lainnya (Sebutkan)……. 2. Benefit ke Pemerintah Penambahan investasi Penyerapan tenaga kerja Penambahan devisa negara* (apabila tujuan ekspor) PPN impor mesin PPh impor PPN penjualan per tahun PPh 21 per tahun PPh 23 per tahun Benefit Lainnya (Sebutkan)…... B. Format Matriks Perubahan Rencana Impor MATRIKS PERUBAHAN RENCANA IMPOR MESIN, BARANG, DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK PT. (Nama Perusahaan) Semula No Nama Mesin/ Barang/ Bahan Spesifikasi Kode HS Jumlah Satuan Menjadi No Nama Mesin/ Barang/ Bahan Spesifikasi Kode HS Jumlah Satuan PT.............................. ................................. (tanda tangan, nama, dan jabatan penanda tangan) MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16