Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2022 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONENDALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL

PERMEN Nomor 46 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil yang selanjutnya disebut TKDN IK adalah besaran kandungan dalam negeri untuk industri kecil. 2. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri. 3. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. 4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 5. Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 6. Perusahaan Industri Kecil adalah orang perseorangan atau korporasi yang diklasifikasikan sebagai Industri Kecil. 7. Sertifikat TKDN IK yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN IK berdasarkan penghitungan TKDN IK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas Industri Kecil. 12. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INDUSTRI KECIL

Pasal 2

Koreksi

Penghitungan nilai TKDN IK untuk produk hasil dari Industri Kecil dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk. (2) KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahan/material langsung dengan komposisi 24% (dua puluh empat persen) dari nilai TKDN IK; b. tenaga kerja langsung dengan komposisi 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN IK; c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) dengan komposisi 4% (empat persen) dari nilai TKDN IK; dan d. biaya untuk pengembangan dengan komposisi 2% (dua persen) dari nilai TKDN IK. (3) Faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran.

Pasal 4

(1) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperhitungkan berdasarkan penyedia bahan/material utama. (2) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia bahan/material langsung berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia bahan/material langsung tidak berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 5

(1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja tetap. (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan INDONESIA. (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan asing.

Pasal 6

(1) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: a. biaya Alat Kerja; b. biaya air; dan/atau c. biaya listrik. (2) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan penyedia biaya tidak langsung pabrik (factory overhead). (3) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) tidak berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi biaya: a. pendaftaran hak kekayaan intelektual; b. sertifikasi standar nasional INDONESIA; c. sertifikasi industri hijau; d. sertifikasi halal; dan/atau e. biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk. (2) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk. (3) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk merupakan kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen). (4) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk selain kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

BAB III

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, VERIFIKASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Kecil melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN IK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. (2) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk masing-masing jenis dan spesifikasi produk. (3) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk: a. kegiatan usaha Industri tertentu; dan/atau b. produk yang dihasilkan dari kegiatan yang hanya meliputi pengepakan dan/atau pengemasan. (4) Kegiatan usaha Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Perusahaan Industri Kecil yang telah melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN IK mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat kepada Menteri secara elektronik melalui SIINas. (2) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIINas. (3) Ketentuan mengenai kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Permohonan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. formulir permohonan; 2. data dan spesifikasi produk; 3. data hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 4. data industri periode tahun berjalan; 5. data tenaga kerja tetap; dan 6. pernyataan kebenaran data yang disampaikan; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. perizinan berusaha di bidang Industri; 2. perizinan berusaha lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; 3. kuitansi pembelian bahan/material langsung; 4. kartu tanda penduduk tenaga kerja tetap; 5. bukti pembelian Alat Kerja, pembayaran air, dan/atau pembayaran listrik; 6. bukti biaya terkait proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, sertifikasi standar nasional INDONESIA, sertifikasi Industri hijau, sertifikasi halal, dan/atau bukti biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk; dan 7. sertifikat izin edar, bagi produk hasil Industri farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik in vitro. (2) Pengisian data hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat disertai dengan foto kegiatan produksi yang diunggah melalui SIINas. (3) Industri farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik in vitro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap: a. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN IK; dan b. kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Kelompok kerja verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri melalui Kepala Pusat P3DN secara elektronik. (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri: a. menerbitkan Sertifikat; atau b. menolak untuk menerbitkan Sertifikat. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN.

Pasal 13

(1) Penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan secara elektronik melalui SIINas. (2) Penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Pusat P3DN dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 14

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

(1) Perusahaan Industri Kecil yang telah memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat. (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku Sertifikat berakhir. (3) Ketentuan pelaksanaan penghitungan, permohonan penerbitan Sertifikat, pelaksanaan verifikasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses penerbitan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Sertifikat perpanjangan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali.

Pasal 16

(1) Nilai TKDN IK pada Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 15 ayat (4) dicantumkan secara elektronik dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada kelompok tersendiri. (2) Pencantuman dalam daftar inventarisasi barang/jasa dalam kelompok tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P3DN.

Pasal 17

Pelaksanaan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak dikenai biaya.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2022 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONENDALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23