Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan atau Bahan Penolong

PERMEN Nomor 5 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 5. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Industri yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Pelaku Usaha IKM. 8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 9. Kontrak Pemesanan atau Kontrak yang Dipersamakan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang selanjutnya disebut Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 11. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai Perizinan Berusaha di bidang Impor. 12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. 13. Verifikasi Kemampuan IKM yang selanjutnya disebut VIKM adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 14. Laporan Hasil VIKM yang selanjutnya disingkat LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 15. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang melakukan verifikasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan VIKM yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 16. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 17. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 18. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 4

Koreksi

Menteri MENETAPKAN Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 5

Koreksi

Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, badan usaha harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum dan berkedudukan di INDONESIA; b. memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U); c. memiliki kegiatan usaha di bidang Impor dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM; d. memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan untuk masing-masing komoditas dengan luas paling sedikit 500 m2 (lima ratus meter persegi) di satu lokasi; dan e. memiliki paling sedikit 5 (lima) Pelaku Usaha IKM yang dilayani dengan ketentuan sebagai berikut: 1. merupakan Pelaku Usaha IKM yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan kelompok komoditas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor; dan 2. telah menyampaikan data Industri periode terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, Direktur Jenderal menugaskan tim pemeriksa untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal diperlukan, untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan. (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara luring atau daring.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 permohonan dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk dilakukan perbaikan. (2) Apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 9

(1) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan: a. rekomendasi penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; atau b. surat penolakan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (2) Penerbitan rekomendasi atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri MENETAPKAN Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui Keputusan Menteri. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang meliputi nama badan usaha, alamat, dan nomor induk berusaha; b. kelompok komoditas berdasarkan nomenklatur yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara Impor yang berlaku; dan c. alamat dan luas tempat, bangunan, atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 11

(1) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku selama Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melakukan kegiatan usaha sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat dicabut dalam hal: a. Perizinan Berusaha sudah tidak berlaku lagi; b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak berlaku lagi; dan/atau c. Pelaku Usaha IKM yang dilayani tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

Pasal 12

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat mengajukan permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat perubahan: a. alamat tempat kedudukan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau b. alamat dan luas tempat, bangunan, atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 13

(1) Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan karena terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. melakukan pengisian data alamat tempat kedudukan yang baru; dan b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa: 1. Perizinan Berusaha perubahan; 2. akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 3. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan karena terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. melakukan pengisian data alamat dan luas tempat, bangunan, atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang baru; dan b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa: 1. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi; dan 2. dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan.

Pasal 15

(1) Daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat diakses melalui SIINas. (2) Akses daftar Pelaku Usaha IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kebutuhan data dalam rangka Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui Neraca Komoditas dan/atau di luar Neraca Komoditas.

Pasal 16

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat mengajukan permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani melalui SIINas dengan ketentuan terdapat: a. perubahan bidang usaha Industri pada Perizinan Berusaha IKM; dan/atau b. perubahan jumlah Pelaku Usaha IKM yang dilayani. (2) Perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang jumlah akhir Pelaku Usaha IKM yang dilayani paling sedikit 5 (lima) Pelaku Usaha IKM. (3) Perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan melakukan pengisian data paling sedikit memuat: a. nama Pelaku Usaha IKM; b. alamat pabrik; c. nomor induk berusaha; dan d. KBLI.

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal diperlukan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring. (4) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyetujui atau menolak permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui SIINas.

Pasal 18

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan IKM di lingkungan Kementerian.

Pasal 19

Format yang terdiri atas: a. profil badan usaha pemohon penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 9; b. berita acara pemeriksaan Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); c. surat penolakan permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan d. berita acara pemeriksaan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM dalam penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

IMPOR BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan Kontrak Pemesanan dengan Pelaku Usaha IKM yang dilayani. (2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas. (3) Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Pelaku Usaha IKM hanya dapat diusulkan 1 (satu) kali setiap tahun takwim untuk setiap jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (4) Penyampaian usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Kontrak Pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor yang ada. (6) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Berdasarkan permohonan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan VIKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) VIKM meliputi verifikasi terhadap: a. kelengkapan data dan/atau dokumen; dan b. kondisi di lapangan. (3) Verifikasi terhadap kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penilaian kesesuaian: a. data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan kondisi di lapangan; dan b. kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM terhadap kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (4) Dalam hal data dan dokumen yang menjadi persyaratan membutuhkan proses lebih lanjut dan/atau persetujuan dari instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan memperhitungkan jangka waktu proses dan/atau persetujuan data dan dokumen dimaksud.

Pasal 23

(1) Berdasarkan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVIKM melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak VIKM selesai dilaksanakan. (2) LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (3) LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, yang mencakup nama badan usaha, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, dan KBLI; b. identitas Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, yang mencakup nama Pelaku Usaha IKM, nama pemilik, nomor telepon, alamat, nomor induk berusaha, dan KBLI; c. jumlah dan rincian kapasitas produksi per tahun Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; d. jumlah dan rincian kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam 1 (satu) tahun; e. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIKM; dan f. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVIKM. (4) LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 24

Dalam hal terdapat perubahan Kontrak Pemesanan yang didasari oleh: a. perubahan kapasitas produksi; dan/atau b. diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus mengajukan permohonan VIKM baru.

Pasal 25

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah diimpor melalui Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atau di luar Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Pelaku Usaha IKM sesuai dengan Kontrak Pemesanan.

Pasal 26

Segala biaya pelaksanaan VIKM dibebankan kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Pelaksana Verifikasi dan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

BAB Kedua

Impor di Luar Neraca Komoditas

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di luar Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memerlukan LHVIKM, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan permohonan VIKM kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian paling sedikit berupa: 1. data Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: a) data mesin dan/atau peralatan produksi; b) data kemampuan produksi setiap mesin per hari; c) jumlah produksi dan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun terakhir; d) konversi penggunaaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong per jenis produk; e) jumlah rencana produksi dan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun ke depan; f) jumlah pemasaran di dalam negeri dan tujuan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun terakhir; dan g) jumlah stok terkini atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; 2. jumlah total kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong selama 1 (satu) tahun; dan 3. jumlah stok Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan b. mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit berupa: 1. Perizinan Berusaha; 2. Keputusan Menteri yang MENETAPKAN badan usaha sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; 3. Kontrak Pemesanan dengan Pelaku Usaha IKM yang dilayani dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; 4. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan 5. bukti pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 27

Koreksi

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi terdiri atas: a. Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga; dan/atau b. Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit: a. merupakan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Industri dan/atau perdagangan; c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya; dan d. memiliki standar operasional prosedur dalam melaksanakan verifikasi Industri. (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki: a. berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; b. berkedudukan di INDONESIA; c. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei; d. pengalaman sebagai pelaksana verifikasi di bidang Industri dan/atau perdagangan paling singkat 5 (lima) tahun; e. sumber daya manusia yang kompeten di bidang Industri dan/atau perdagangan; dan f. sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 28

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi kepada Direktur Jenderal. (2) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan IKM di lingkungan Kementerian; b. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian; dan/atau c. unit kerja pembina sektor Industri di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 30

Koreksi

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor wajib menyampaikan: a. dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya; b. laporan realisasi Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor; dan c. laporan realisasi distribusi barang yang diimpor kepada Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 31

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan VIKM. (2) Laporan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. data Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; b. data Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; c. rekapitulasi total kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; d. rincian kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong meliputi kapasitas berdasarkan Perizinan Berusaha, kapasitas produksi hasil VIKM, dan realisasi produksi; dan e. analisis kebutuhan dan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan hasil verifikasi Pelaku Usaha IKM. (3) Laporan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas paling lambat tanggal 5 Oktober tiap tahunnya, untuk periode pelaksanaan VIKM tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Koreksi

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dikenai sanksi administratif oleh Menteri dalam hal: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; b. menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan untuk keperluan produksi Pelaku Usaha IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; c. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan kondisi di lapangan; dan/atau d. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditemukan ketidaksesuaian antara data Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan kondisi di lapangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan LHVIKM; c. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi; dan/atau d. pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah diterbitkan.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal dalam hal: a. tidak menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan/atau b. berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan VIKM yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja. (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 39

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 972), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2026 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH FORMAT 1. Profil Badan Usaha Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; 2. Berita Acara Pemeriksaan Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; 3. Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Perubahan Daftar Pelaku Usaha IKM dalam Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 1. Profil Badan Usaha Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : Jakarta, ……………….…. Lampiran : Hal : Yth. Menteri Perindustrian Cq. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian di – Tempat Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : 2. Jabatan : 3. Tempat, Tanggal Lahir : 4. Alamat : 5. Nomor Telepon/HP : mengajukan dengan hormat permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM atas: 1. Nama badan usaha : 2. Alamat a. Kantor Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kode Pos : Telepon : Faksmili : Website : b. Tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Luas area : ____________ m² Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kode Pos : Telepon : Faksmili : 3. Perizinan Berusaha (Fotokopi dilampirkan) a. Nomor NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : b. Akta Badan Usaha : c. Bidang Usaha (KBLI) : d. Nama Instansi Penerbit Perizinan Berusaha : Demikian, informasi diatas disampaikan dengan sebenar-benarnya. ...................., tanggal.........bulan........tahun........ Pimpinan/Penanggung jawab Badan Usaha, (.............................................) 2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG KOP SURAT INSTANSI BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor: Pada hari ini,……. , tanggal …………. bulan ……. tahun ………….. yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun … tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, telah melaksanakan pemeriksaan atas permohonan yang disampaikan oleh: Nama Badan Usaha : Alamat : Bidang Usaha (KBLI) : Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Kelompok Komoditas Industri : Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pemenuhan kriteria: a. Nomor Akta Pendirian Badan Usaha : Sesuai/Tidak Sesuai*) b. Tempat, Bangunan dan/atau Area Penyimpanan : 1) Alamat : Sesuai/Tidak Sesuai*) 2) Luas : Sesuai/Tidak Sesuai*) 3) Kepemilikan : Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Sewa/Lainnya*) Sesuai/Tidak Sesuai*) c. Jumlah Pelaku Usaha IKM yang dilayani sesuai Kontrak Pemesanan : Perusahaan IKM 2. Pemenuhan persyaratan: a. Dokumen Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) b. Dokumen surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh) : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) c. Bukti pembayaran pajak 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 1 (satu) tahun d. Dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil Impor (sertifikat hak milik/hak guna bangunan atau perjanjian sewa) : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) e. Dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) f. Dokumen yang membuktikan hubungan usaha antara badan usaha dan Pelaku Usaha IKM : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) g. Bukti Sistem Pengendalian Internal (sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer, serta sistem penelusuran barang) : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) h. Profil badan usaha : Ada/ Tidak ada*) Sesuai/ Tidak Sesuai*) 3. Pelaku Usaha IKM yang dilayani (paling sedikit 5 IKM yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai kelompok komoditas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong) No Nama Pelaku Usaha IKM Alamat Pabrik Nomor Induk Berusaha KBLI Skala Usaha Industri (Sesuai/ Tidak Sesuai*)) Industri pengguna dari bahan baku dan/atau bahan penolong impor dari Kelompok Komoditas Pengaju Penetapan PPBB (Sesuai/ Tidak Sesuai*)) Laporan Data Industri periode terakhir di SIINas (Sudah/ Belum*)) 1. 2. 3. 4. 5. dan seterusnya 4. Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **): 5. Kesimpulan: Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, ………………………20…… *) Coret yang tidak dipilih. **) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksa, (…………………………………) Mengetahui, Direktur ……………………… (…………………………………….) Penanggung jawab Badan Usaha**), (…………………………………….) 3. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG KOP SURAT INSTANSI Nomor : Jakarta, ……………….…. Lampiran : Hal : Yth. Pimpinan badan usaha ……………… di – Tempat Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor: ………………, hal ………………, tanggal ………………, beserta kelengkapan dokumen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Badan usaha ……………… yang beralamat kantor di ……………… dan tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berlokasi di ……………… adalah badan usaha yang bergerak di bidang ……………… berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh ……………… 2. Berdasarkan ketentuan, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor … tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami belum dapat MENETAPKAN badan usaha Bapak/Ibu sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan surat permohonan tersebut diatas. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA, (………………………………………) 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DAFTAR PELAKU USAHA IKM DALAM PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG KOP SURAT INSTANSI BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor: Pada hari ini,……. , tanggal …………. bulan ……. tahun ………….. yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun … tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, telah melaksanakan pemeriksaan atas permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani berdasarkan permohonan oleh: Nama Badan Usaha : Alamat : Bidang Usaha (KBLI) : Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Kelompok Komoditas Industri : Nomor Keputusan Penetapan PPBB : Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM, dengan hasil sebagai berikut: 1. Daftar usulan IKM yang dilayani No Nama Pelaku Usaha IKM Alamat Pabrik Nomor Induk Berusaha KBLI Skala Usaha Industri (Sesuai/ Tidak Sesuai*)) Industri pengguna dari bahan baku dan/atau bahan penolong impor (Sesuai/ Tidak Sesuai*)) Laporan Data Industri periode terakhir di SIINas (Sudah/ Belum*)) 1. 2. 3. 4. 5. dan seterusnya 2. Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **): 3. Kesimpulan: Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, ………………………20…… *) Coret yang tidak dipilih. **) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Pemeriksa, (…………………………………) Mengetahui, Direktur ……………………… (…………………………………….) Penanggung jawab Badan Usaha**), (…………………………………….)

(1) Badan usaha mengajukan permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap kelompok komoditas yang akan diimpor. (3) Permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian data paling sedikit berupa: 1. identitas badan usaha yang memuat keterangan mengenai: a) nama badan usaha; b) alamat; c) nomor induk berusaha; d) KBLI perdagangan besar sesuai kelompok komoditas tertentu; dan e) kelompok komoditas; dan 2. identitas Pelaku Usaha IKM yang memuat keterangan mengenai: a) nama Pelaku Usaha IKM; b) alamat pabrik; c) nomor induk berusaha; dan d) KBLI; dan b. mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit berupa: 1. salinan akta pendirian badan usaha; 2. Perizinan Berusaha; 3. bukti surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh); 4. bukti pembayaran pajak 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 1 (satu) tahun; 5. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil Impor; 6. dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun; 7. dokumen yang membuktikan hubungan usaha antara badan usaha dan Pelaku Usaha IKM; 8. bukti sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer, serta sistem penelusuran barang dalam pengelolaan barang pada badan usaha yang paling sedikit memuat: a) uraian barang tiap Pelaku Usaha IKM yang dilayani; b) jenis dan spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang tiap Pelaku Usaha IKM yang dilayani; c) identitas Pelaku Usaha IKM yang dilayani; d) periode waktu; e) lokasi; f) jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Pelaku Usaha IKM yang dilayani; g) tanggal pemesanan setiap Pelaku Usaha IKM; dan h) jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system yang telah disalurkan pada setiap Pelaku Usaha IKM; dan 9. profil badan usaha.

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing- masing 5 (lima) hari kerja. (2) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (3) Pencabutan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaktifkan kembali jika Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (4) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan untuk keperluan produksi Pelaku Usaha IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa: a. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi; dan b. pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (5) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (6) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dikenai sanksi berupa rekomendasi pencabutan LHVIKM yang telah diterbitkan.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan atau Bahan Penolong

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB X

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB XI

Pasal 43

Pasal 44