Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA
A. Ruang Lingkup Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Bj LS dan Bj LSW secara wajib.
B. Acuan Normatif Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri;
2. SNI 2053:2024, Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS); dan
3. SNI 66:2024, Baja Lembaran Lapis Seng Warna (Bj LSW).
C. Prosedur Sertifikasi Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
D. Tahapan Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan dengan tahapan:
No Ketentuan Uraian Tahap I: Seleksi
1. Permohonan
a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas
b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:
Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi 1) menginput data dengan mengisi formulir isian;
2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuian;
4) mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW, dengan lingkup KBLI 24102;
c) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan
No Ketentuan Uraian dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
f) diagram alir proses produksi;
f) diagram alir proses produksi;
g) informasi produk Bj LS dan/atau Bj LSW yang mencakup merek, kelas baja, simbol massa lapisan, dan tebal;
g) informasi produk Bj LS dan/atau Bj LSW yang mencakup merek, kelas baja, simbol massa lapisan, dan tebal;
h) daftar fasilitas produksi;
h) daftar fasilitas produksi;
i) daftar peralatan uji;
i) daftar peralatan uji;
j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
m) struktur organisasi; dan m) struktur organisasi;
n) proses bisnis.
n) proses bisnis; dan
o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
i. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
No Ketentuan Uraian ii.
perizinan berusaha;
iii.
bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
iv.
perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vi.
bukti memiliki gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
No Ketentuan Uraian Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:
a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW, dengan lingkup KBLI 24102 milik pemberi Kerja Sama Merek;
2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW, dengan lingkup KBLI 24102 milik pemberi Kerja Sama Merek;
3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal
No Ketentuan Uraian Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku;
7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku;
b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
No Ketentuan Uraian 2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha Industri Bj LS dan/atau Bj LSW milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan
No Ketentuan Uraian ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha;
b) perizinan berusaha;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
d) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di d) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang
No Ketentuan Uraian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW dari Produsen di Luar Negeri kelas 6 (enam) sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW dari Produsen di Luar Negeri kelas 6 (enam) sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan f) bukti memiliki gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
f) bukti memiliki gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
No Ketentuan Uraian 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun;
1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun;
2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
3) sertifikat merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
3) sertifikat merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang
No Ketentuan Uraian tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan menyatakan tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku.
7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku.
b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1) salinan akta perizinan perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
1) salinan akta perizinan perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3) sertifikat merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
3) sertifikat merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat
No Ketentuan Uraian Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Bj LS dan/atau Bj LSW sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
No Ketentuan Uraian b) perizinan berusaha;
b) perizinan berusaha;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
d) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan d) perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW kelas 6 (enam) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
No Ketentuan Uraian
d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
e. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
f. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
g. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
h. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
Catatan:
a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:
1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau 4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).
b. Dalam hal Perusahaan Industri pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah:
1) bukti pendaftaran merek; dan/atau 2) surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu,
No Ketentuan Uraian Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manejemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.
c. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, dan salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Bj LS dan/atau Bj LSW atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, baik pengajuan untuk merek milik sendiri, dalam rangka Kerja Sama Merek ataupun Maklun, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler INDONESIA di negara setempat; dan 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa INDONESIA yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
d. Untuk Perwakilan Resmi, diagram alir produksi, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, dokumen daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa INDONESIA.
e. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:
1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN;
dan/atau 2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
f. Dalam hal pelaksanaan produksi Bj LS dan/atau Bj LSW terdapat proses yang terpisah dari lokasi utama secara fisik dan proses tersebut terkait dengan persyaratan mutu produk serta menjadi bagian dari lingkup sistem manajemen mutu, terhadap proses tersebut tetap menjadi bagian dari lokasi utama yang harus dilakukan audit.
No Ketentuan Uraian
2. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan Sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya.
3. Durasi Audit Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di Luar Negeri Jumlah minimal durasi audit:
a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari).
b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Jumlah minimal durasi audit:
a. Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari).
b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Catatan:
a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.
c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
d. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) standar Bj LS dan/atau Bj LSW secara bersamaan, maka durasi audit bertambah 2 (dua) mandays (orang hari).
4. Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh
a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
b. Merupakan Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di INDONESIA;
c. Lancar berbahasa INDONESIA;
d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
e. Telah di-registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
5. Laboratorium Uji yang digunakan
a. Laboratorium Uji yang digunakan:
1) Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
No Ketentuan Uraian 2) Laboratorium Uji di luar negeri
b. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
1) telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024; dan 2) ditunjuk oleh Menteri.
Catatan:
Bahwa yang dimaksud dengan ”telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Bj LS dan/atau Bj LSW” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
c. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
1) telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
2) negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA;
dan 3) ditunjuk oleh Menteri.
d. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
1) petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
2) merupakan Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di INDONESIA;
3) lancar berbahasa INDONESIA;
4) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari Laboratorium Uji.
Tahap II: Determinasi
1. Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan) a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar, dan sesuai persyaratan;
No Ketentuan Uraian
b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian);
c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi;
d. Melakukan tinjauan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA, antara lain:
1) pedoman mutu;
2) rencana mutu;
3) diagram alir proses produksi;
4) laporan audit internal yang terakhir;
5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
6) struktur organisasi;
7) peta lokasi;
8) daftar fasilitas produksi;
9) daftar peralatan uji;
10) daftar informasi terdokumentasi ISO 9001:2015;
11) proses bisnis; dan 12) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.
f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.
2. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.
b. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
No Ketentuan Uraian
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
3. Lingkup yang Diaudit
a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.
b. Audit dilakukan pada saat proses produksi Bj LS dan/atau Bj LSW sedang berjalan.
c. Audit proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
1) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
4) pengendalian proses produksi Bj LS dan/atau Bj LSW sesuai dengan huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini;
5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan 6) tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4. Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit
a. Pemeriksaan bahan baku Bj LS dan/atau Bj LSW.
b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana tercantum dalam huruf G.
No Ketentuan Uraian
c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Bj LS harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
1) fasilitas pembersihan permukaan dari oksida; dan 2) fasilitas pelapisan seng secara celup panas (hot dip galvanizing).
d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Bj LSW harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
1) fasilitas pembersihan permukaan;
2) fasilitas pemberian warna dengan sistem roll (roller coater); dan 3) fasilitas pengeringan dan pendinginan cat.
e. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Bj LS harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu 1) peralatan uji dimensi;
2) peralatan uji massa lapisan seng; dan 3) peralatan uji mampu lengkung.
f. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Bj LSW harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu 1) peralatan uji dimensi;
2) peralatan uji mampu lengkung;
3) peralatan uji kekerasan lapisan cat;
4) peralatan uji mampu rekat;
5) peralatan uji ketahanan impak; dan 6) peralatan uji ketebalan lapisan cat.
g. Kalibrasi alat uji.
h. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).
i. Inspeksi barang keluar (outgoing QC).
j. Penandaan.
5. Kategori Ketidaksesuaian
a. Mayor apabila:
1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan
No Ketentuan Uraian antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian.
b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
6. Pengambilan Contoh
a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.
b. Pengambilan contoh uji dilakukan di akhir aliran produksi atau gudang produksi.
c. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
d. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai Huruf E “Ketentuan Contoh Uji” dalam skema sertifikasi ini.
Catatan:
Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7. Cara Pengujian Cara pengujian sesuai SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
8. Laporan Hasil Uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan
1. Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji
a. Pengkaji (reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Bj LS dan/atau Bj LSW dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi;
b. Pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk MENETAPKAN rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
No Ketentuan Uraian
d. Ketentuan untuk hasil uji:
1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter.
2) jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan.
3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
5) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
Catatan:
Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2. Keputusan Sertifikasi Sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
a. penerbitan Sertifikat SNI; atau
b. penolakan penerbitan.
Tahap IV: Lisensi
1. Penerbitan Sertifikat SNI
a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;
b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
1) tanggal pelaksanaan audit tahap 1 (audit kecukupan);
2) skema sertifikasi dan tanggal audit tahap 2 (audit kesesuaian);
3) nama auditor;
4) nama petugas pengambil contoh;
No Ketentuan Uraian 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
6) merek;
7) kelas baja, simbol massa lapisan, dan tebal;
8) Laboratorium Uji yang digunakan;
9) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan 10) laporan hasil uji yang meliputi:
a) nomor dan judul SNI;
b) tanggal penerimaan contoh uji;
c) pelaksanaan pengujian;
d) nomor dan tanggal laporan hasil uji;
e) hasil uji.
c. Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro.
d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
h. Dalam hal LSPro:
1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
i. Dalam hal:
No Ketentuan Uraian 1) berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
n. Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro harus dibubuhi tanda elektronik.
o. Dalam Sertifikat SNI, wajib dicantumkan informasi paling sedikit:
Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di Luar Negeri 1) nama dan alamat Perusahaan Industri;
2) alamat pabrik;
3) merek;
4) kelas baja, massa lapisan seng, dan tebal nominal untuk Bj LS yang terbuat dari baja lembaran dan gulungan canai dingin dan Bj LSW dan kelompok tebal untuk Bj LS yang terbuat dari baja lembaran dan gulungan canai panas;
5) nomor dan judul SNI;
6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7) masa berlaku Sertifikat SNI.
1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
2) alamat pabrik;
3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
4) alamat gudang;
5) merek;
6) kelas baja, massa lapisan seng, dan tebal nominal untuk Bj LS yang terbuat dari baja lembaran dan gulungan canai dingin dan Bj LSW dan kelompok tebal untuk Bj LS yang terbuat dari baja lembaran dan gulungan canai panas;
7) nomor dan judul SNI;
No Ketentuan Uraian 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku Sertifikat SNI.
p. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf o, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
q. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf o, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di Luar Negeri pemberi Maklun.
r. Dalam hal Perwakilan Resmi menunjuk Importir yang memiliki perizinan berusaha API-P, selain informasi sebagaimana dimaksud pada angka o, Sertifikat SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW asal impor juga harus mencantumkan nama, alamat lokasi produksi importir, dan alamat gudang Importir apabila lokasi gudang terpisah dari lokasi produksi.
s. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk mereknya sendiri untuk 1 (satu) lokasi produksi.
t. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf s dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
u. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki Sertifikat SNI untuk merek milik pemberi Kerja Sama Merek atau Maklun
w. Sertifikat SNI dalam rangka Kerja Sama Merek atau Maklun diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.
No Ketentuan Uraian
2. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
a. Produk Bj LS dan/atau Bj LSW yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan melalui SIINas, dilakukan oleh:
1) Perusahaan Industri;
2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri; atau 3) Pemilik merek dalam hal terdapat kerja sama merek atau maklun:
a) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
b) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
c) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau d) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
d. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir Catatan:
Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya dan realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan SPPT SNI untuk pertama kali.
e. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pemohon SPPT SNI harus:
1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
No Ketentuan Uraian b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
Catatan:
Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
f. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan penerbitan SPPT SNI.
g. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
h. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Bj LS dan Bj LSW.
i. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
j. Dalam hal:
1) ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung;
dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
k. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung disampaikannya permintaan klarifikasi.
l. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
m. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi pemohon SPPT SNI:
No Ketentuan Uraian 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
atau 2) tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI.
n. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
a. permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI telah sesuai dan lengkap;
atau
b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
p. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
q. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
a. informasi Sertifikat SNI;
b. informasi produk; dan
c. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
r. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
s. Bentuk tanda SNI serta contoh tanda elektronik tercantum pada huruf F.
Tahap V: Surveilen
1. Tinjauan Persyaratan Sertifikasi
a. LSPro harus memastikan bahwa:
1) persyaratan sertifikasi masih berlaku;
2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan;
3) Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 pada Surveilen dua.
b. Kegiatan surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
No Ketentuan Uraian Catatan:
Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen dua.
2. Durasi Audit Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di Luar Negeri Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Catatan:
a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.
c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
d. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) standar Bj LS dan/atau Bj LSW secara bersamaan, maka durasi audit bertambah 2 (satu) mandays (orang hari).
3. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan.
b. Ketua tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
No Ketentuan Uraian
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
4. Lingkup yang di audit
a. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.
b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Bj LS dan/atau Bj LSW yang dimohonkan.
c. Audit proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit produksi dilakukan untuk memverifikasi:
1) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
4) pengendalian proses produksi Bj LS dan/atau Bj LSW sesuai dengan Huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini;
5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan 6) tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5. Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit
a. Pemeriksaan bahan baku Bj LS dan/atau Bj LSW.
b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana tercantum dalam huruf G.
No Ketentuan Uraian
c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Bj LS harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
1) fasilitas pembersihan permukaan dari oksida; dan 2) fasilitas pelapisan seng secara celup panas (hot dip galvanizing);
d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Bj LSW harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
1) fasilitas pembersihan permukaan;
2) fasilitas pemberian warna dengan sistem roll (roller coater); dan 3) fasilitas pengeringan dan pendinginan cat;
e. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Bj LS harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu 1) peralatan uji dimensi;
2) peralatan uji massa lapisan seng; dan 3) peralatan uji mampu lengkung.
f. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Bj LSW harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu 1) peralatan uji dimensi;
2) peralatan uji mampu lengkung;
3) peralatan uji kekerasan lapisan cat;
4) peralatan uji mampu rekat;
5) peralatan uji ketahanan impak; dan 6) peralatan uji ketebalan lapisan cat;
g. Kalibrasi alat uji;
h. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).
i. Inspeksi barang keluar (outgoing QC).
j. Penandaan.
6. Kategori Ketidaksesuaian
a. Mayor apabila:
1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan
No Ketentuan Uraian antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian
b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
7. Pengambilan Contoh
a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.
b. Pengambilan contoh uji dilakukan di akhir aliran produksi atau gudang produksi.
c. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
d. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka surveilen lebih lanjut diatur sesuai Huruf E “Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi ini.
Catatan:
Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
8. Cara Pengujian Cara pengujian sesuai SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
9. Laporan Hasil Uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 2053:2024 dan/atau SNI 66:2024.
10. Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji
a. Pengkaji (reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Bj LS dan/atau Bj LSW dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi;
b. Pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
c. Tinjauan yang dihasilkan manjadi bahan untuk MENETAPKAN rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
d. Ketentuan untuk hasil uji:
No Ketentuan Uraian 1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter.
2) jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan.
3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
5) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
Catatan:
Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11. Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
a. dipertahankan;
b. dibekukan; atau
c. dicabut
E. Ketentuan Contoh Uji
1. Pengambilan contoh uji Bj LS:
a. Bj LS D Contoh uji Bj LS D diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelas baja, massa lapisan seng, dan kelompok tebal yang sama, dari Bj LS D yang diajukan. Contoh pengelompokkan contoh uji Bj LS D sebagai berikut:
Kelas Baja Massa lapisan Kelompok tebal (mm) 0,20t<0,40 0,40t<0,60 0,60t<1,00 1,00t<1,60 1,60t<2,50 2,50t3,0 0 Bj LS D L Bj LS D K Bj LS D L2 Bj LS D L4 Bj LS D L8 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LS D1 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16
Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LS D2 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Catatan:
Tabel ini kemudian dilanjutkan dari kelas baja Bj LS D3 hingga Bj LS D
570. b. Bj LS PL Contoh uji Bj LS PL diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelas baja, massa lapisan seng, dan kelompok tebal yang sama yang sama, dari Bj LS PL yang diajukan.
Kelas Baja Massa lapisan Kelompok tebal (mm) t< 2,0 2,0 t< 2,5 2,5 t< 3,2 3,2 t< 4,0 t = 4,0 Bj LS P LC Z 60 Z 45
Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LS P LD Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LS P LE Z 60 Z 45 Z 35 Z 27
Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LS P LF Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04
c. Bj LS PS S Contoh uji Bj LS PS S diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelas baja, dan massa lapisan seng yang sama, dari Bj LS PS S yang diajukan.
Simbol massa lapisan Kelas Baja Bj LS P SS330 Bj LS P SS400 Bj LS P SS400Y Bj LS P SS490 Bj LS P SS540
Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04
d. Bj LS PS M Contoh uji Bj LS PS M diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelompok kelas baja, dan massa lapisan seng yang sama, dari Bj LS PS M yang diajukan.
Simbol massa lapisan Kelas Baja Bj LS PS M400A Bj LS PS M400B Bj LS PS M400C Bj LS PS M490A Bj LS PS M490B Bj LS PS M490C Bj LS PS M490YA Bj LS PS M490YB Bj LS PS M520B Bj LS PS M520C Bj LS PS M570 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10
Z 08 F 08 F 06 F 04
2. Pengambilan contoh uji Bj LSW:
a. Bj LSW D Contoh uji Bj LSW D diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelompok kelas baja, simbol massa lapisan seng, dan kelompok tebal yang sama. Contoh pengelompokkan contoh uji Bj LSW D sebagai berikut:
Kelas Baja Massa lapisan Kelompok tebal (mm) 0,20t<0,40 0,40t<0,60 0,60t<1,00 1,00t<1,60 1,60t2,5 0 Bj LSW L Bj LSW K Bj LSW L2 Bj LSW L4 Bj LSW L8 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LSW D1 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22
Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Bj LSW D2 Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04 Catatan:
Tabel ini kemudian dilanjutkan dari kelas baja Bj LS D3 hingga Bj LS D
570. b. Bj LSW PL Contoh uji Bj LSW PL diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek dan simbol massa lapisan seng yang sama sesuai dengan SNI Bj LSW PLyang diajukan.
Simbol massa lapisan Ketebalan 1,20 mm t < 2,50 mm Kelas Baja: Bj LSW PL Z 60
Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06 F 04
c. Bj LSW PS Contoh uji Bj LSW PS diambil masing-masing 2 (dua) contoh dari merek, kelompok kelas baja, dan simbol massa lapisan seng yang sama sesuai dengan SNI Bj LSW PS yang diajukan.
Simbol massa lapisan Ketebalan 1,80 mm t < 2,50 mm Kelas Baja Bj LSW PS S Bj LSW PS M Z 60 Z 45 Z 35 Z 27 Z 25 Z 22 Z 20 Z 18 F 18 Z 16 F 16 Z 14 F 14 Z 12 F 12 Z 10 F10 Z 08 F 08 F 06
F 04
3. Pengambilan contoh diambil 2 (dua) contoh yang terdiri dari 1 (satu) lembar untuk pengujian dan 1 (satu) lembar untuk arsip. Masing-masing contoh uji:
a. untuk bentuk gulungan diambil sebanyak 500 mm yang diambil pada jarak minimum 1,5 meter dari ujung terluar; dan
b. untuk bentuk lembaran diambil sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Pengambilan contoh untuk kelompok tebal dibedakan setiap tahunnya dalam kelompok yang sama.
F. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik
1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Bj LS yang memenuhi ketentuan SNI 2053:2024 dan/atau produk Bj LSW yang memenuhi ketentuan SNI 66:2024.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada setiap kemasan dari Bj LS dan/atau Bj LSW dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
b. dilakukan dengan menempelkan label pada kemasan Bj LS dan/atau Bj LSW; dan
c. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI.
4. Selain tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3, setiap kemasan produk Bj LS harus diberi penandaan berupa label dengan mencantumkan minimal:
a. nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
b. merek;
c. simbol Bj LS;
d. simbol massa lapisan seng/paduan;
e. jumlah lembaran untuk bentuk lembaran;
f. ukuran berat dalam kg atau panjang dalam meter untuk bentuk gulungan; dan
g. khusus untuk Z08 dicantumkan penandaan: indoor.
5. Selain tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3, setiap kemasan produk Bj LSW harus diberi penandaan berupa label dengan mencantumkan minimal:
a. nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
b. merek;
c. simbol Bj LSW;
d. kode produksi;
e. nama dan/atau kode warna;
f. jumlah lembaran untuk bentuk lembaran; dan
g. ukuran berat dalam kg atau panjang dalam meter untuk bentuk gulungan.
6. Selain tanda SNI sebagaimana dimaksud pada angka 3:
a. untuk setiap produk Bj LS lembaran datar dan gelombang harus diberi penandaan dengan mencantumkan minimal:
1) nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2) simbol Bj LS;
3) ukuran lebar x panjang dalam mm;
4) simbol massa lapisan seng/paduan; dan 5) khusus untuk Z08 dicantumkan penandaan: indoor.
b. untuk setiap produk Bj LS gulungan harus diberi penandaan pada sepanjang gulungan atau minimal harus di awal dan akhir gulungan dengan mencantumkan minimal:
1) nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2) simbol bj ls;
3) simbol massa lapisan seng/paduan; dan 4) khusus untuk Z08 dicantumkan penandaan: indoor
7. Selain tanda SNI sebagaimana dimaksud pada angka 3:
a. untuk setiap produk Bj LSW lembaran harus diberi penandaan dengan mencantumkan minimal:
1) nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2) simbol Bj LSW;
3) nama dan/atau kode warna; dan 4) ukuran lebar x panjang dalam mm;
b. untuk setiap produk Bj LSW gulungan harus diberi penandaan pada sepanjang gulungan atau minimal harus di awal dan akhir gulungan dengan mencantumkan minimal:
1) nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2) simbol Bj LSW; dan 3) nama dan/atau kode warna;
G. Pengendalian Proses Produksi Bj LS dan/atau Bj LSW
1. Pengendalian Proses Produksi Bj LS No Tahapan proses/ parameter Alat Uji/ Metode Persyaratan Frekuensi Rekaman Evaluasi Bahan Baku 1 Baja gulungan canai panas lunak (Bj PL), baja gulungan canai panas untuk struktur umum dan struktur las (Bj PS), dan baja gulungan canai dingin (Bj D) Verifikasi mill certificate Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Harus tersedia minimal dalam bentuk mill certificate Proses Produksi 1 Pembersihan permukaan dari oksida Komposisi kimia larutan pickling Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Dokumen kerja 2 Pelapisan seng secara celup panas (hot-dip galvanizing) Massa lapisan, temperatur, komposisi kimia lapisan (logam cair) Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Dokumen kerja ekstrusi Quality Control
No Tahapan proses/ parameter Alat Uji/ Metode Persyaratan Frekuensi Rekaman 1 Dimensi Pengukuran Sesuai SNI 2053:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 2 Komposisi kimia Pengujian Sesuai SNI 2053:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 3 Sifat mekanis Pengujian Sesuai SNI 2053:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 4 Massa minimum lapisan Bj LS Pengujian Sesuai SNI 2053:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC
2. Pengendalian Proses Produksi Bj LSW No Tahapan proses/ parameter Alat Uji/ Metode Persyaratan Frekuensi Rekaman Evaluasi Bahan Baku 1 Baja lembaran lapis seng (Bj LS) Verifikasi mill certificate Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Harus tersedia minimal dalam bentuk mill certificate Proses Produksi 1 Pembersihan permukaan dari oksida Komposisi kimia larutan pickling Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Dokumen kerja pembersi han permukaa n 2 Pemberian warna dengan sistem rol (roll coater) Tekanan roll, kecepatan roll, viskositas cat Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Dokumen kerja pemberia n warna 3 Pengeringan cat Temperatur Sesuai SOP Perusahaan Sesuai SOP Perusahaan Dokumen kerja pengering an cat Quality Control 1 Dimensi Pengukuran Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 2 Mampu lengkung Pengujian Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 3 Kekerasan lapisan cat Pengujian Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 4 Mampu rekat Pengujian Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC
No Tahapan proses/ parameter Alat Uji/ Metode Persyaratan Frekuensi Rekaman 5 Ketahanan impak Pengujian Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC 6 Ketebalan lapisan cat Pengujian Sesuai SNI 66:2024 Sesuai SOP Perusahaan Formulir QC
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
A. Ruang Lingkup Permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk produk Bj LS dan Bj LSW secara wajib berdasarkan alasan teknis, memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW.
B. Seleksi
1. Permohonan
1.1 dilakukan secara elektronik melalui SIINas;
1.2 pada laman SIINas, Pelaku Usaha harus:
a. menginput data dengan mengisi formulir isian:
1. nomor pos tarif/harmonized system;
2. uraian barang;
3. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;
4. nomor SNI;
5. kegunaan atau keperluan; dan
6. Pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
b. memilih lembaga yang melakukan sertifikasi dan pengujian produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
c. mengunggah dokumen berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. perizinan berusaha;
3. surat pernyataan bermaterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan produk Bj LS dan/atau Bj LSW yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
4. foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat; dan
5. mill certificate.
1.3 Dalam hal permohonan penerbitan surat keterangan untuk keperluan bahan baku industri otomotif dan elektronika, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 merupakan perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri otomotif dan/atau elektronika.
1.4 Dalam hal perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
1.3 bukan sebagai industri otomotif dan/atau elektronika, pelaku usaha mengunggah dokumen lain berupa:
a. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan Industri otomotif dan/atau elektronika; dan
b. perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri otomotif dan/atau elektronika.
2. Personel Pemeriksa
2.1. memiliki kompetensi setara dengan auditor untuk Bj LS dan/atau Bj LSW;
2.2. memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh;
2.3. merupakan Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di INDONESIA;
2.4. lancar berbahasa INDONESIA;
2.5. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2.6. telah di-registrasi oleh Menteri sebagai auditor melalui SIINas; dan
2.7. terdaftar di Lembaga yang memberikan penugasan.
3. Lembaga Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
4. Laboratorium uji Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW.
5. Durasi pemeriksaan secara langsung
a. Pemeriksaan secara langsung dilakukan 1 (satu) manday (orang hari) termasuk pengambilan contoh, apabila ada pengambilan contoh.
b. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, pengambilan contoh uji dilakukan oleh orang yang sama yang melakukan pemeriksaan secara langsung.
C. Determinasi
1. Penilaian
1.1.
Dilakukan oleh lembaga apabila data yang diisi dan dokumen pada tahap seleksi telah lengkap.
1.2.
Lembaga melakukan penilaian terhadap:
a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf a; dan
b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf c
1.3.
Lembaga menugaskan personel pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran data dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
2. Pemeriksaan Secara Langsung
2.1. Dalam hal terdapat pemeriksaan secara langsung, pemeriksaan dilakukan oleh personel pemeriksa di lokasi produksi.
2.2. Personel pemeriksa melakukan:
a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk dengan uraian produk yang tercantum dalam permohonan; dan
b. pengambilan contoh uji jika diperlukan.
2.3. Pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf a meliputi:
a. data pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
b. hasil pengujian rutin produk.
2.4. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, personel pemeriksa menentukan jumlah dan keterwakilan contoh uji.
2.5. Pengambilan contoh uji dilakukan di lokasi produksi dan/atau gudang produksi.
2.6. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
2.7. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium oleh pemohon.
3. Cara Pengujian Cara pengujian dilakukan sesuai SNI 2053:2024 dan/atau 66:2024.
4. Laporan Hasil Uji Laporan hasil uji mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 2053:2024 dan/atau 66:2024.
D. Tinjauan dan Hasil Penilaian
1. Tinjauan terhadap laporan hasil uji
1.1.
Tinjauan laporan hasil uji dilakukan oleh personel pemeriksa.
1.2.
Ketentuan kesesuaian untuk tinjauan laporan hasil uji:
a. Nilai hasil pengujian dimensi tidak boleh lebih rendah dari syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW;
b. Nilai sifat mekanis tidak boleh lebih rendah dari syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI untuk produk Bj LS dan/atau Bj LSW;
c. Nilai massa lapisan seng tidak boleh rendah dari syarat mutu pada SNI 2053:2024;
d. Nilai ketebalan lapisan cat tidak boleh rendah dari syarat mutu pada SNI 66:2024; dan/atau
e. Jika terdapat penambahan unsur Boron, nilainya tidak boleh lebih rendah dari 0,0008 % berat.
2. Hasil Penilaian
2.1. Dalam hal telah dilaksanakan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.
2.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 paling sedikit memuat:
a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
b. nama personel pemeriksa;
c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
d. nomor pos tarif/harmonized system;
e. uraian barang;
f. spesifikasi barang; dan
g. rekomendasi hasil penilaian.
2.3. Dalam hal pada saat penilaian dilakukan pengambilan contoh uji, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 juga memuat:
a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
b. laboratorium uji yang digunakan; dan
c. laporan hasil uji yang meliputi:
1. nomor dan judul SNI;
2. tanggal penerimaan contoh uji;
3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
4. hasil uji.
2.4. Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka
2.2 huruf g menyatakan:
a. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW secara wajib sesuai; atau
b. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW secara wajib tidak sesuai.
2.5. Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 dan angka 2.3 kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
E. Penerbitan Surat Keterangan
1. Evaluasi
1.1.
Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh Lembaga.
1.2.
Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka
1.1, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Bj LS dan/atau Bj LSW.
1.3.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh Lembaga secara lengkap.
1.4.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna secara wajib.
1.5.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
1.6.
Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka
1.5 disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
1.7.
Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.6, lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
1.8.
Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.
1.9.
Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. menyatakan:
a. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna secara wajib.
1.10. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.7; atau
b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna secara wajib.
2. Keputusan
2.1. Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 dan angka 1.9 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
2.2. Direktur Jenderal menyampaikan penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.10 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
3. Surat Keterangan
3.1. Surat keterangan memuat informasi paling sedikit:
a. nama Pelaku Usaha;
b. bidang usaha;
c. alamat Pelaku Usaha;
d. nomor pos tarif;
e. uraian barang; dan
f. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.
3.2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA