Peraturan Menteri Nomor 71-m-ind-per-7-2012 Tahun 2012 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

PERMEN Nomor 71-m-ind-per-7-2012 Tahun 2012

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERIZINAN INDUSTRI

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pendirian perusahaan industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI. (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. (3) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan yang meliputi: a. pindah lokasi; b. kepemilikan; c. golongan minuman beralkohol dan tidak mengubah jumlah kapasitas produksi secara keseluruhan; atau d. penggabungan perusahaan. (4) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan terhadap golongan yang berkadar etanol (C2H5OH) lebih tinggi menjadi golongan yang berkadar etanol (C2H5OH) lebih rendah dan secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimanayang tercantum dalam IUI. (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi perubahan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib melampirkan dokumen minimal: a. IUI yang asli. b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan c. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat. (2) Dalam hal perubahan pindah lokasi, selain melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (1), Perusahaan wajib melampirkan persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di lokasi yang lama dan lokasi yang baru.

Pasal 5

(1) IUI minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan/atau perubahannya. (2) Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol golongan A, B, dan/atau C yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan produksi, IUI perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

BAB IV

PRODUKSI

Pasal 7

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam melaksanakan produksinya : a. berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau perubahannya; b. menerapkan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan secara wajib; dan c. memenuhi Ketentuan Teknis mengenai Golongan, Jenis Produk, Proses Produksi, Mesin dan Peralatan Produksi, Pengendalian Mutu serta Laboratorium Industri Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib menerapkan proses: a. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan b. fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C. (3) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang: a. Melakukan proses produksi dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya; b. memproduksi minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) diatas 55% (lima puluh lima perseratus); c. menyimpan dan menggunakan alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman beralkohol; d. memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml; dan/atau e. melakukan pengemasan ulang (repacking).

Pasal 8

(1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan: a. memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari; dan b. mengedarkan dan memperdagangkan didalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual. (3) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Teknis Bahan Baku, Proses Pembuatan dan Peralatan Pada Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pendataan. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepadaKepala Dinas Provinsi. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 71-m-ind-per-7-2012 Tahun 2012 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14