Peraturan Menteri Nomor 82-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (sni) Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib

PERMEN Nomor 82-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri penyambung bipa berulir dari besi cor melelab hitam adalah industri yang memiliki fasilitas produksi untuk menghasilkan produk penyambung bipa berulir dari besi cor melelab hitam, sebagai berikut 1) Dapur peleburan (furnace); 2) Cetakan/molding; 3) Peralatan perlakuan panas (heat treatment); 4) Mesin pembaut ulir (tapping); dan 5) Peralatan pengendalian mutu minimal berupa alat uji kekerasan, uji dimensi, uji tekanan air dan uji kebocoran. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Pipa Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Melebar Hitam sesuai dengan persyaratan SNI. 3. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, importasi dan/atau mengedarkan Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Melebar Hitam. 4. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Melebar Hitam. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Melebar Hitam, sesuai persyaratan SNI. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk. 8. Pertimbangan Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Komoditi adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembuat Teknis adalah aturan yang dikeluarkan oleh Direkomendasikan berdasarkan harmonisasi kode HS, dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI secara wajib karena alasan tertentu, keperluan khusus dan/atau memenuhi standar yang beredar dengan SNI. 9. Surveilan adalah pengawasan pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro. 10. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan keberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk. 11. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleable Hitam pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam. (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui Sistem Sertifikasi Tipe 5, yaitu: a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan b. pengujian kesesuaian mutu Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sesuai dengan persyaratan SNI SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup Penyambung Pipa Besi Cor Meleable Hitam dan; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada dalam perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement /MRA) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 aturan revisinya dengan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang terakreditasi oleh KAN atau atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement /MLA) dengan KAN. (6) Apabila LSPRo dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Penyambung Pipa Besi Cor Meleable Hitam belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPRo dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIM. (7) LSPRo dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun telah sejak menunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Peraturan Menteri Nomor 82-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (sni) Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17