Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir

PERMEN Nomor 12 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. 2. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. 3. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk bank garansi yang memberikan hak kepada Pemerintah Pusat untuk mencairkan atau menagih dana sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. 4. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol. 5. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disingkat PPJT adalah kesepakatan tertulis antara Menteri dan Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol. 6. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol. 7. Konsesi Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut Konsesi adalah izin pengusahaan Jalan Tol yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. 8. Ruas Jalan Tol adalah satu bagian atau penggal dari sistem jaringan Jalan Tol yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha. 9. Ruang Milik Jalan Tol yang selanjutnya disebut Rumija Tol adalah ruas sepanjang Jalan Tol yang meliputi ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan Tol. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 13. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 15. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan tugas terkait evaluasi pengusahaan Jalan Tol setelah masa Konsesi berakhir. 16. Tim Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan tugas terkait pemeriksaan kondisi Ruas Jalan Tol sebelum pengambilalihan Jalan Tol yang akan berakhir masa Konsesinya.

BAB II

PENGAMBILALIHAN RUAS JALAN TOL YANG MASA KONSESINYA AKAN BERAKHIR

Pasal 4

Koreksi

Ruas Jalan Tol yang diserahterimakan kepada Menteri pada saat masa Konsesi Jalan Tol berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sekurang-kurangnya harus memenuhi nilai sisa umur rencana dengan kondisi sesuai dengan standar pelayanan minimal Jalan Tol dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penyerahterimaan.

Pasal 5

Koreksi

(1) BPJT menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk melakukan pemeriksaan dan pengembalian kondisi Ruas Jalan Tol guna mencapai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada akhir masa Konsesi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa Konsesi. (2) Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengembalian kondisi Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban Badan Usaha.

Pasal 6

Menteri dan Badan Usaha melakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi Ruas Jalan Tol dan dokumen administratif dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa Konsesi.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri membentuk Tim Pemeriksaan. (2) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pemeriksaan bersama Badan Usaha atas dokumen administratif pengambilalihan dan kondisi Ruas Jalan Tol yang masa Konsesinya akan berakhir untuk setiap bagian Jalan Tol dan fasilitasnya.

Pasal 8

(1) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas: a. sekretariat jenderal; b. direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang jalan dan jembatan; c. direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan d. BPJT. (2) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala BPJT dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan praktisi, akademisi, dan/atau kementerian/lembaga terkait. (4) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kemajuan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan pemeriksaan bersama, Badan Usaha secara aktif dan kooperatif menyediakan: a. data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksaan; dan b. peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. (2) Tim Pemeriksaan melakukan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi: a. dokumen administratif terkait aspek teknis, keuangan, legal, lingkungan dan sosial, serta digital dan sistem informasi; b. catatan pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi, dan penggantian aset selama masa Konsesi; c. masa retensi kontraktor/vendor, garansi, asuransi, dan jaminan yang masih berlaku; d. kewajiban keuangan dan perpajakan yang belum diselesaikan oleh Badan Usaha; dan e. kondisi Ruas Jalan Tol untuk setiap bagian Jalan Tol dan fasilitasnya. (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan di dalam berita acara yang paling sedikit memuat: a. kelengkapan dokumen administratif; b. daftar masa retensi kontraktor/vendor, garansi, asuransi, dan jaminan yang masih berlaku serta kewajiban keuangan dan perpajakan yang masih tertanggung (apabila ada); c. kondisi setiap bagian Jalan Tol dan fasilitasnya yang merupakan lingkup pengusahaan Badan Usaha; d. sisa umur layan setiap bagian Jalan Tol dan fasilitasnya; e. rencana program dan perkiraan biaya perbaikan kondisi pada setiap bagian Jalan Tol dan fasilitasnya; dan f. tindak lanjut atas hasil pemeriksaan bersama. (4) Berita acara hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Tim Pemeriksaan.

Pasal 10

(1) Badan Usaha harus melakukan perbaikan atas segala kerusakan dan hal yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama. (2) Seluruh pekerjaan perbaikan wajib telah diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan bersama.

Pasal 11

(1) Badan Usaha wajib menyediakan dana untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan perbaikan. (2) Jaminan atas ketersediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dana yang disisihkan dalam rekening penampungan khusus oleh Badan Usaha; atau b. Jaminan Pemeliharaan. (3) Ketentuan mengenai bentuk jaminan atas ketersediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PPJT.

Pasal 12

(1) Badan Usaha membuka rekening khusus untuk menampung dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan. (2) Badan Usaha wajib menyetorkan dana ke rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai yang lebih tinggi antara: a. perkiraan biaya pekerjaan perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); atau b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan Tol dan pendapatan usaha lain sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit. (3) Pembukaan rekening khusus dan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan segera setelah dikeluarkannya berita acara hasil pemeriksaan bersama. (4) Dana yang terdapat dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan oleh Badan Usaha setelah seluruh atau sebagian pekerjaan perbaikan dinyatakan dapat diterima oleh Tim Pemeriksaan. (5) Dalam hal dana pada rekening khusus tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan perbaikan, Badan Usaha wajib menanggung kekurangannya dengan menggunakan pendanaan sendiri. (6) Seluruh dana yang tersisa dalam rekening khusus pada saat seluruh pekerjaan perbaikan dinyatakan dapat diterima oleh Tim Pemeriksaan menjadi hak Badan Usaha.

Pasal 13

(1) Badan Usaha menyampaikan Jaminan Pemeliharaan kepada BPJT. (2) Nilai Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan nilai yang lebih tinggi antara: a. perkiraan biaya pekerjaan perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); atau b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan Tol dan pendapatan usaha lain sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit sebelum penerbitan Jaminan Pemeliharaan. (3) Laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal batas akhir penyerahan Jaminan Pemeliharaan setelah bulan Maret, laporan keuangan yang dimaksud merupakan laporan keuangan Badan Usaha pada tahun kedua sebelum berakhirnya masa Konsesi; b. dalam hal batas akhir penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebelum bulan Maret, laporan keuangan yang dimaksud merupakan laporan keuangan Badan Usaha pada tahun ketiga sebelum berakhirnya masa Konsesi. (4) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan segera setelah dikeluarkannya berita acara hasil pemeriksaan bersama. (5) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa Konsesi. (6) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan kepada Badan Usaha setelah seluruh pekerjaan perbaikan diselesaikan oleh Badan Usaha dan dapat diterima oleh Tim Pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perbaikan kepada Tim Pemeriksaan paling lambat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Apabila hasil pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum seluruhnya memenuhi ketentuan, Tim Pemeriksaan dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian paling lambat sebelum dilakukan serah terima aset dari Badan Usaha kepada Menteri. (3) Dalam hal Badan Usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Pembayaran atas pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada dana yang bersumber dari rekening khusus atau hasil pencairan Jaminan Pemeliharaan. (5) Dalam hal dana pada rekening khusus atau hasil pencairan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk menutup biaya pelaksanaan perbaikan, Badan Usaha wajib menanggung kekurangan dana tersebut dengan: a. menyetorkan dana ke rekening khusus; atau b. melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang disampaikan oleh Tim Pemeriksaan.

Pasal 15

Tim Pemeriksaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri melalui kepala BPJT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Konsesi berakhir.

Pasal 16

(1) Badan Usaha menyerahkan seluruh aset Ruas Jalan Tol dan fasilitasnya yang merupakan lingkup pengusahaan Badan Usaha kepada Menteri pada akhir masa Konsesi. (2) Berdasarkan penyerahan aset Ruas Jalan Tol dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dalam hal seluruh hasil pelaksanaan perbaikan telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh Tim Pemeriksaan, Menteri menerbitkan sertifikat serah terima. (3) Sertifikat serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyatakan: a. seluruh aset Ruas Jalan Tol dan fasilitasnya telah menjadi atas nama Kementerian; b. seluruh hak atas masa retensi kontraktor/vendor, garansi, asuransi, dan jaminan yang masih berlaku menjadi atas nama Kementerian; dan c. tidak terdapat tanggungan keuangan dan perpajakan.

Pasal 17

Pada saat berakhirnya masa Konsesi, Badan Usaha wajib: a. menghentikan pengoperasian Ruas Jalan Tol; b. memindahkan semua pekerja dari Rumija Tol, kecuali ditentukan lain oleh Menteri; c. mengosongkan Rumija Tol secara keseluruhan dari hal yang tidak berkaitan dengan layanan Jalan Tol, kecuali ditentukan lain oleh Menteri; d. mengakhiri kontrak konstruksi, kontrak pemeliharaan, dan kontrak yang berhubungan dengan pengoperasian dan usaha lain yang ditandatangani oleh Badan Usaha dan yang masih berlaku pada saat berakhirnya masa Konsesi; e. menyampaikan dokumen administratif yang telah dimutakhirkan atas keseluruhan aset pada Ruas Jalan Tol yang meliputi daftar inventarisasi aset, as built drawing, dokumen leger jalan, dan dokumen terkait lainnya; dan f. tidak memindahkan semua peralatan, barang, dan perlengkapan pada Ruas Jalan Tol tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

BAB Kedua

Pemeriksaan Bersama

Pasal 6

Koreksi

Menteri dan Badan Usaha melakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi Ruas Jalan Tol dan dokumen administratif dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa Konsesi.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pendanaan Pekerjaan Perbaikan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

PENGOPERASIAN RUAS JALAN TOL SETELAH BERAKHIR MASA KONSESINYA

Pasal 18

Koreksi

Menteri dapat MENETAPKAN pengusahaan Jalan Tol yang masa Konsesinya berakhir sebagai berikut: a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau b. menugaskan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

Pasal 19

Koreksi

Dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa Konsesi, Menteri melakukan evaluasi untuk menentukan pengoperasian selanjutnya atas Ruas Jalan Tol.

Pasal 20

(1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri membentuk Tim Evaluasi. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyusun dokumen evaluasi yang memberikan rekomendasi pengoperasian Jalan Tol setelah masa Konsesi berakhir.

Pasal 21

(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit terdiri atas: a. sekretariat jenderal; b. direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang jalan dan jembatan; c. direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan d. BPJT. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala BPJT dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan praktisi, akademisi, dan/atau kementerian/lembaga terkait. (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kemajuan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Evaluasi mempertimbangkan: a. keuangan negara; dan b. kelayakan ekonomi dan finansial. (2) Pertimbangan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemenuhan biaya yang diperlukan atas penerusan pengusahaan Jalan Tol yang masa Konsesinya berakhir serta kesesuaian pemanfaatan barang milik negara dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pertimbangan kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. analisis dan sensitivitas proyeksi lalu lintas; b. analisis biaya manfaat sosial; c. analisis struktur pendapatan; dan d. analisis keuangan. (4) Selain pertimbangan kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi dapat mempertimbangkan: a. ketersediaan jaringan Jalan Tol yang mempunyai asal dan tujuan yang sama dengan Ruas Jalan Tol yang berakhir masa Konsesinya; dan b. kebutuhan pengembangan jaringan Jalan Tol dengan sumber pendanaan dari selisih lebih pada tarif yang ditetapkan.

Pasal 23

(1) Berdasarkan pertimbangan keuangan negara dan pertimbangan kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Tim Evaluasi menyusun rekomendasi pengoperasian Jalan Tol setelah masa Konsesi berakhir. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengalihan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau b. penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

Pasal 24

Tim Evaluasi menyampaikan dokumen evaluasi dan rekomendasi mengenai pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa Konsesinya kepada Menteri melalui kepala BPJT paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tim Evaluasi dibentuk.

Pasal 25

Berdasarkan rekomendasi kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri MENETAPKAN penerusan pengusahaan Jalan Tol yang telah berakhir masa Konsesinya.

Pasal 26

Tata cara evaluasi pengusahaan Jalan Tol setelah masa Konsesi berakhir ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Penetapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa: a. pengalihan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau b. penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

Pasal 28

(1) Dalam hal Menteri MENETAPKAN pengalihan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Menteri melakukan: a. perubahan rencana umum jaringan jalan nasional; b. perubahan status menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; c. pengalokasian anggaran preservasi dan/atau peningkatan kapasitas Jalan Bebas Hambatan non- Tol; dan d. pemastian bahwa selama masa operasi tetap memenuhi kriteria Jalan Bebas Hambatan. (2) Pengoperasian dan preservasi Jalan Bebas Hambatan non- Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan perhitungan biaya pengoperasian dan preservasi.

Pasal 29

(1) Dalam hal Menteri MENETAPKAN penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Menteri MENETAPKAN penugasan pengusahaan baru kepada BUMN yang memiliki pengalaman dalam pengusahaan Jalan Tol untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol. (2) Penetapan penugasan pengusahaan baru kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN yang mendapatkan penugasan memperoleh Konsesi selama jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam PPJT. (4) BUMN yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama jangka waktu Konsesi dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan aset Jalan Tol.

Pasal 30

(1) Jalan Tol yang merupakan penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memiliki tarif Tol awal dari pengusahaan Jalan Tol baru yang ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa Konsesi. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol, dapat dilakukan perubahan PPJT. (3) Perubahan PPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyesuaian tarif dan/atau penyesuaian masa Konsesi. (4) Dalam hal diperlukan pengembangan jaringan Jalan Tol, Menteri dapat MENETAPKAN besaran tarif Tol yang berbeda dengan tarif Tol penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan pengusahaan baru kepada BUMN untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33