Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

PERMEN Nomor 14 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. 3. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. 4. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga. 5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi. 6. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Anggaran Dasar Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Organisasi Olahraga. 8. Anggaran Rumah Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga. 12. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi paling sedikit memiliki struktur: a. kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi; b. pengurus; dan c. pengawas. (2) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dapat membentuk struktur tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan; dan b. struktur tambahan: 1. hanya muncul dalam AD dan ART; dan 2. tidak muncul dalam surat keputusan yang diajukan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan.

Pasal 10

(1) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi: a. kongres atau musyawarah; atau b. kongres atau musyawarah luar biasa. (2) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian. (3) Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan: a. pemilihan dan penetapan ketua terpilih yang sekaligus bertindak sebagai formatur kepengurusan; b. pengesahan perubahan AD dan ART; c. penetapan program kerja; d. laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi pada periode sebelumnya; e. pembahasan isu aktual sesuai dinamika kebutuhan organisasi; f. penerimaan, pemberhentian, dan/atau penolakan permohonan sebagai anggota; g. penetapan program kerja tahunan; h. penetapan tata cara pemilihan ketua; dan i. penetapan kebijakan lainnya.

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan kongres/musyawarah atau sebutan lainnya bagi Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang bersifat berjenjang dilakukan dengan sistem perwakilan.

Pasal 12

Dalam hal peserta Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi bersifat berjenjang, kongres/musyawarah atau sebutan lainnya yang dilaksanakan di tingkat daerah diatur dalam AD dan ART organisasi.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri: a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain; b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

Pasal 14

(1) Ketua atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipilih oleh anggota atau perwakilan anggota secara demokratis melalui kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi. (2) Pemilihan/penunjukan sekretaris atau sebutan lain dan bendahara atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diatur dalam AD dan ART organisasi.

Pasal 15

Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari: a. mantan Olahragawan; b. pengusaha; c. profesional; d. tenaga Keolahragaan; e. akademisi di bidang Olahraga; f. tokoh masyarakat; atau g. seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Olahraga.

Pasal 16

(1) Ketua pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil kongres atau musyawarah merupakan sukarelawan (volunteer). (2) Jabatan selain ketua pengurus, dipilih, dan diangkat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART. (3) Untuk mendukung tugas operasional di bidang kesekretariatan dapat ditunjuk/diangkat tenaga profesional melalui proses rekrutmen. (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan. (5) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kompensasi berupa gaji yang bersumber dari pendanaan organisasi di luar dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6) Ketua pengurus beserta perangkat Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi tidak mendapatkan gaji yang bersumber dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17

(1) Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman menjadi pengurus Organisasi Olahraga paling singkat 5 (lima) tahun; b. memiliki kompetensi di bidang manajemen organisasi, promosi, dan/atau relasi dengan ekosistem industri; c. memiliki integritas dan moralitas berdasarkan rekam jejak; dan d. tidak berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan; e. tidak sedang menduduki jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya; f. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang dipimpinnya; dan g. tidak pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon ketua pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi juga harus menandatangani: a. surat pernyataan komitmen menjamin keberlanjutan organisasi; b. surat pernyataan kesanggupan untuk mengupayakan sumber pendanaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. pakta integritas. (3) Surat pernyataan komitmen menjamin keberlanjutan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat komitmen terhadap: a. dukungan manajemen organisasi; b. penyelenggaraan forum tertinggi organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; c. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi cabang Olahraga tingkat nasional setiap tahun; d. fasilitasi pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; dan e. fasilitasi keikutsertaan Olahragawan pada kejuaraan Olahraga internasional resmi (official single event).

Pasal 18

(1) Masa jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipilih dan diangkat melalui proses rekrutmen diatur dalam AD dan ART.

Pasal 19

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) efektif melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan oleh ketua terpilih hasil forum tertinggi organisasi. (2) Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilantik oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat keputusan ketua terpilih ditetapkan.

Pasal 20

(1) Kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas: a. tidak berjenjang; dan b. berjenjang. (2) Kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat hierarkis yang terdiri atas: a. kepengurusan tingkat pusat; b. kepengurusan tingkat provinsi; dan c. kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Setiap perubahan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi, harus dilakukan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas rekomendasi dari Menteri. (2) Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membatalkan persetujuan perubahan kepengurusan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Menteri dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan hasil forum tertinggi organisasi.

Pasal 22

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berjumlah gasal dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang serta tidak dapat merangkap sebagai pengurus. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk: a. melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus; b. menegakan kode etik organisasi; dan c. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam AD dan ART organisasi.

BAB Ketiga

Pengurus

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB XIII

KODE ETIK

Pasal 40

Koreksi

(1) Kode etik Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi memiliki prinsip: a. kepentingan umum; b. kejujuran; c. integritas; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. keadilan; g. profesional; dan h. kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. (2) Prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sikap, kebijakan, dan kegiatannya berorientasi kepada kepentingan umum dan kesejahteraan publik. (3) Prinsip kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakannya sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan publik. (4) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memiliki tanggung jawab profesional dalam perilaku dan tindakannya. (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mengedepankan keterbukaan informasi ke publik dalam perilaku dan tindakannya. (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya di hadapan publik dan organisasi. (7) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bertindak adil dengan tidak membeda- bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, status sosial ekonomi dalam perilaku dan tindakannya. (8) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu perilaku dan tindakannya harus sesuai dengan keahlian, komitmen, dan tanggung jawabnya. (9) Prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu perilaku dan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran hukum.

Pasal 41

Kode etik organisasi berfungsi: a. sebagai panduan berperilaku bagi organisasi, pengurus dan anggota mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan; b. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas organisasi sebagai pilar sistem demokrasi; c. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas organisasi, pengurus dan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab publiknya; d. mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pengurus dan anggota; e. mencegah tindakan amoral di kalangan pengurus dan anggota; f. mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik dan organisasi; dan g. mencegah munculnya konflik kepentingan yang menyebabkan organisasi, pengurus dan anggota mengorbankan kepentingan umum.

Pasal 42

Kode etik organisasi bertujuan: a. mempromosikan standar perilaku etis bagi organisasi, pengurus, dan anggota; b. meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis pengurus, dan anggota; c. mengidentifikasi perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai standar perilaku ideal bagi pengurus dan anggota; dan d. menciptakan kerangka acuan evaluasi untuk menilai komitmen, perilaku, dan tanggung jawab organisasi, pengurus dan anggota.

Pasal 43

(1) Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi harus membentuk dewan kode etik yang bertugas untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku pengurus dan anggota organisasi. (2) Dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan d. 6 (enam) orang anggota. (3) Dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh forum tertinggi organisasi.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 45

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi secara nasional. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. fasilitasi; b. konsultasi; c. pelatihan; dan d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 46

(1) Selain dilakukan oleh Menteri pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi di tingkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan terhadap Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam penyelenggaraan manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan teknis kepada pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi. (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dan/atau pendampingan.

Pasal 48

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan manajemen organisasi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan pengurus, Olahragawan, dan tenaga Keolahragaan yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi. (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban. (5) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Menteri melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara manajemen Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelatihan teknis dan fungsional substantif; b. pelatihan kepemimpinan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi; c. pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau d. pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi. (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perumusan kebijakan pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38

Pasal 39

BAB XIII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB XIV

Pasal 44

BAB XV