Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 2

(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda. (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan: a. asas; b. agama; c. ideologi; d. minat dan bakat; atau e. kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup: a. kepelajaran; dan b. kemahasiswaan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 1945. (2) Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan ideologi yang dibentuk untuk menumbuhkembangkan penguatan ideologi Pancasila. (4) Minat dan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan minat dan bakat yang sesuai dengan kompetensi Pemuda. (5) Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan kepentingan yang berorientasi pada pendidikan politik dan demokratisasi.

Pasal 4

(1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memiliki: a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan d. AD dan ART. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemuda yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Kepemudaan. (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b harus memiliki struktur organisasi yang sah sesuai dengan masa bakti kepengurusan yang ditetapkan dalam AD dan ART. (4) Tata laksana kesekretariatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki dukungan manajemen administrasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Kepemudaan yang bersifat transparan dan akuntabel. (5) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat peraturan dasar yang dijadikan pedoman oleh setiap Organisasi Kepemudaan dalam menjalankan program dan kegiatannya. (6) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; dan g. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 5

(1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk: a. berbadan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 6

(1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural. (2) Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan AD dan ART organisasi atau sejenisnya. (3) Organisasi Kepemudaan berbentuk nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan struktur organisasi.

Pasal 7

(1) Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. organisasi intrasatuan pendidikan menengah; dan b. organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. (2) Organisasi intrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan pendidikan pembinaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan. (3) Organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan yang dibentuk oleh pelajar pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dibentuk berdasarkan kesamaan: a. agama; b. minat dan bakat; atau c. kepentingan.

Pasal 9

(1) Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. organisasi intrasatuan pendidikan tinggi; dan b. ekstrasatuan pendidikan tinggi. (2) Organisasi intrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan pendidikan tinggi dan pembinaannya dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi. (3) Organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan dibentuk berdasarkan kesamaan: a. asas b. agama; c. ideologi; d. minat dan bakat; atau e. kepentingan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat nasional. (2) Selain Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat nasional. (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat provinsi. (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota. (5) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan sesuai kewenangannya. (2) Pemantauan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (3) Pemantauan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 30

(1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat nasional dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian; (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. (3) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kpemudaan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2025 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

BAB Ketiga

Pelaporan

Pasal 30

Koreksi

(1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat nasional dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian; (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. (3) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kpemudaan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2025 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32