Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan

PERMEN Nomor 5 Tahun 2026

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan organisasi LPUK terdiri atas: a. Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum; b. Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan; c. Satuan Pemeriksaan Intern; dan d. Dewan Pengawas. (2) Bagan susunan organisasi LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

(1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala.

Pasal 15

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPUK.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi: a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern; b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko; c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas; f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis LPUK; g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina LPUK; h. melakukan reviu laporan keuangan; i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern; dan k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Pembentukan, keanggotaan, persyaratan, pengusulan, kewajiban, wewenang, larangan, rapat, laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi, pemberhentian, penggantian, dan pengunduran diri Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola LPUK, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola LPUK. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis LPUK.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Koreksi

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, urusan keuangan, dan urusan umum LPUK.

Pasal 7

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan RSB dan RBA; b. pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran; c. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang; d. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan; e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan; f. pengelolaan perencanaan program; g. pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja; h. penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum; i. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa; j. pengelolaan urusan kehumasan; k. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi; l. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 8

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas: a. Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan b. Divisi Umum.

Pasal 9

(1) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi keuangan, pengelolaan perencanaan program, serta pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja. (2) Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kerumahtanggaan, barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan urusan kehumasan, serta ketatausahaan dan kearsipan.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Koreksi

Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan usaha keolahragaan serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan RSB dan RBA; b. pengoordinasian, pengembangan, dan pengelolaan risiko usaha keolahragaan; c. pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pemantauan atas aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK; d. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kerja sama; e. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pemasaran; f. pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility); g. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 12

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan terdiri atas: a. Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan; b. Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan; dan c. Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan.

Pasal 13

(1) Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, perencanaan kebutuhan pengelolaan aset dan kawasan keolahragaan, pembangunan dan pengembangan aset dan kawasan keolahragaan, pengelolaan risiko, pelaksanaan komersialisasi aset dan kawasan keolahragaan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan kawasan keolahragaan, serta pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian aset dan kawasan keolahragaan. (2) Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, penyusunan dan pelaksanaan strategi penyebarluasan informasi dan promosi layanan, perencanaan kebutuhan pemasaran, pengelolaan risiko pemasaran, pelaksanaan pemasaran, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), pengembangan dan pelaksanaan komersialisasi aset dan layanan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan layanan, analisis potensi kerja sama, pengelolaan kerja sama, serta penyusunan naskah kerja sama. (3) Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, pengelolaan risiko pengembangan usaha keolahragaan, perencanaan kebutuhan pengembangan usaha keolahragaan, pengoordinasian layanan unit usaha, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan pengembangan usaha keolahragaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha, serta pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

Koreksi

Direktur Utama dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan LPUK didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan LPUK. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 26

Direktur Utama menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) LPUK menyusun peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPUK. (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Peta jabatan memuat rencana pengisian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (4) Setiap jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK harus memiliki standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan analisis jabatan. (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (6) Dalam menyusun rencana pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPUK berkoordinasi dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur dan organisasi.

Pasal 28

(1) Setiap unsur di lingkungan LPUK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan LPUK, Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan LPUK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan unit organisasi masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36