Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerim…

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengelola dalam melaksanakan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman dalam pemberian besaran, persyaratan, tata cara, dan pelaporan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 3

Koreksi

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis pelayanan PNBP yang dikenakan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); b. besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); c. persyaratan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); d. tata cara pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); e. pelaporan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan f. simulasi penghitungan, contoh format surat, dan format laporan realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 4

Koreksi

Jenis PNBP yang dikenakan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi: a. pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis; b. pelayanan pengujian laboratorium; c. pelayanan akademik Politeknik PU; dan d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. pelayanan pengkajian dan pengujian yang dilaksanakan di lapangan; b. pelayanan sertifikasi dengan produk berupa sertifikat; dan c. pelayanan advis teknis dengan produk berupa rekomendasi teknis. (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Unit Pengelola yang bersangkutan dengan Pemohon. (3) Pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi jasa pengujian laboratorium yang dilaksanakan di laboratorium. (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Unit Pengelola yang bersangkutan dengan Pemohon. (3) Pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan kepada Mahasiswa Politeknik PU berupa UKT yang dibayarkan oleh Mahasiswa Politeknik PU setiap semester.

Pasal 8

(1) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi penggunaan sarana dan prasarana berupa ruang workshop, ruang kelas, asrama, dan/atau aula. (2) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan besaran tarif dengan ketentuan: a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha menengah; b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha kecil; c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha mikro; dan d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan. (2) Pelayanan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan besaran tarif dengan ketentuan: a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha menengah; b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha kecil; c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha mikro, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan; d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa; dan e. sebesar 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU. (3) Pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan besaran tarif dengan ketentuan: a. sebesar 50% (lima puluh persen) atau 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik; b. sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi nonakademik; dan c. sebesar 50% (lima puluh persen) atau 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU tidak mampu. (4) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan besaran tarif dengan ketentuan: a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Asosiasi; b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan; dan c. sebesar 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU. (5) Pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihitung dengan formula: Tarif atas jenis PNBP yang berlaku Pengenaan Besaran Tarif PNBP Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% yang dikenakan x = (6) Formula pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan simulasi penghitungan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada kriteria UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan dengan kriteria untuk keperluan Kegiatan Akademik. (3) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e sesuai dengan kriteria pelayanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan di laboratorium Politeknik PU untuk keperluan Kegiatan Akademik di luar pelaksanaan praktikum dan pembelajaran.

Pasal 12

(1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dapat diberikan dengan kriteria bahwa Asosiasi tersebut memiliki kepentingan, tujuan, atau karakteristik yang sama dengan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum. (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat diberikan sesuai dengan kriteria permohonan untuk keperluan Kegiatan Akademik. (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dapat diberikan sesuai dengan kriteria permohonan untuk keperluan Kegiatan Akademik. (4) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berupa asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan terhadap sarana dan prasarana berupa asrama yang dikelola oleh Politeknik PU.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada kriteria UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan dengan kriteria untuk keperluan Kegiatan Akademik. (3) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e sesuai dengan kriteria pelayanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan di laboratorium Politeknik PU untuk keperluan Kegiatan Akademik di luar pelaksanaan praktikum dan pembelajaran.

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dapat diberikan dengan kriteria bahwa Asosiasi tersebut memiliki kepentingan, tujuan, atau karakteristik yang sama dengan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum. (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat diberikan sesuai dengan kriteria permohonan untuk keperluan Kegiatan Akademik. (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dapat diberikan sesuai dengan kriteria permohonan untuk keperluan Kegiatan Akademik. (4) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berupa asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan terhadap sarana dan prasarana berupa asrama yang dikelola oleh Politeknik PU.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk pelaku kegiatan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yang dilampiri dengan: 1) fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha atau pihak yang memperoleh kuasa dari pemilik usaha; dan 2) keterangan usaha yang menerangkan kategori UMK-M dari instansi berwenang. b. surat keterangan KSWP dengan status valid yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa, Akademisi, atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d serta Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yang dilampiri dengan: 1. fotokopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku; 2. fotokopi kartu identitas sebagai Akademisi atau identitas lainnya yang masih berlaku yang membuktikan status sebagai Akademisi; dan/atau 3. fotokopi akta pendirian atau fotokopi dokumen akreditasi sebagai Lembaga Pendidikan yang sah dan masih berlaku, serta fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon yang mewakili Lembaga Pendidikan. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada program studi bagi Pemohon Mahasiswa/Akademisi atau surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Lembaga Pendidikan, yang paling sedikit memuat informasi: 1. keterangan yang menyatakan status aktif sebagai Mahasiswa, Akademisi, atau perwakilan Lembaga Pendidikan; dan 2. maksud dan tujuan dari permohonan layanan yang diajukan. (3) Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang memuat informasi mengenai maksud dan tujuan permohonan serta dilampiri dengan: a. surat penugasan yang diterbitkan oleh direktur Politeknik PU atau pejabat yang ditunjuk di Politeknik PU; dan b. fotokopi kartu Mahasiswa Politeknik PU yang masih berlaku.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: 1. transkrip nilai IPS bagi Mahasiswa Politeknik PU berprestasi Akademik yang mendapatkan IPS peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) dari setiap program studi pada setiap angkatan; atau 2. hasil ujian masuk Politeknik PU yang diterbitkan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik PU bagi Mahasiswa Politeknik PU berprestasi Akademik yang mendapatkan peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), dan peringkat 3 (tiga) pada saat ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik PU. b. Tarif PNBP sebesar 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal berupa transkrip nilai IPS bagi Mahasiswa Politeknik PU berprestasi Akademik yang mendapatkan IPS peringkat 1 (satu) dari setiap program studi pada setiap angkatan. (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat diberikan Tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas fotokopi piagam dan/atau surat penghargaan serta menunjukkan asli piagam dan/atau surat penghargaan bagi Mahasiswa Politeknik PU berprestasi nonakademik yang mendapatkan juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) di luar Kegiatan Akademik pada tingkat nasional dan/atau internasional bidang olahraga, seni budaya, dan ilmiah yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU yang memiliki orang tua/wali dengan kondisi ekonomi tidak mampu dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: 1. surat keterangan tidak mampu secara ekonomi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa tempat orang tua/wali Mahasiswa Politeknik PU berdomisili; 2. surat pernyataan bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua/wali Mahasiswa Politeknik PU mengenai besaran penghasilan per bulan; 3. foto berwarna yang menampilkan kondisi rumah tempat tinggal orang tua/wali Mahasiswa Politeknik PU; dan 4. keterangan terdaftar dalam data digital kependudukan yang memuat informasi mengenai status penyaluran bantuan sosial dan/atau program kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. b. Tarif PNBP sebesar 0% (nol persen) dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Mahasiswa Politeknik PU yang tidak memiliki orang tua/wali dan kondisi ekonomi tidak mampu dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a) surat keterangan tidak memiliki orang tua/wali dari pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan; b) surat keterangan kematian atau akta kematian orang tua/wali; c) surat keterangan tidak mampu secara ekonomi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa tempat Mahasiswa Politeknik PU berdomisili; dan d) keterangan terdaftar dalam data digital kependudukan yang memuat informasi mengenai status penyaluran bantuan sosial dan/atau program kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 2. Mahasiswa Politeknik PU yang orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/penghasilan dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a) surat keterangan tidak memiliki pekerjaan dan/atau tidak berpenghasilan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa tempat orang tua/wali berdomisili; b) surat pernyataan bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua/wali Mahasiswa Politeknik PU mengenai kondisi tidak memiliki pekerjaan dan/atau tidak berpenghasilan; c) foto berwarna yang menampilkan kondisi rumah tempat tinggal orang tua/wali Mahasiswa Politeknik PU; dan d) keterangan terdaftar dalam data digital kependudukan yang memuat informasi mengenai status penyaluran bantuan sosial dan/atau program kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Mahasiswa Politeknik PU yang orang tua/walinya terdampak keadaan kahar dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal berupa: a) penetapan pemerintah mengenai status keadaan kahar; dan/atau b) keterangan terdaftar dalam data digital kependudukan yang memuat informasi mengenai status penyaluran bantuan sosial dan/atau program kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi, dan Mahasiswa Politeknik PU tidak mampu harus disertai dokumen pelengkap berupa: a. fotokopi kartu tanda Mahasiswa Politeknik PU; b. fotokopi kartu tanda penduduk Mahasiswa Politeknik PU; c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali; d. fotokopi kartu keluarga terbaru; dan e. surat rekomendasi dari ketua program studi.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi atau pejabat yang berwenang, yang dilampiri dengan: 1. fotokopi kartu keanggotaan Asosiasi dengan masa berlaku yang masih aktif; 2. fotokopi kartu tanda penduduk ketua Asosiasi atau pejabat yang berwenang yang memperoleh kuasa dari ketua Asosiasi; 3. dokumen akreditasi atau sertifikasi Asosiasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan masa berlaku yang masih aktif; dan 4. surat keterangan KSWP dengan status valid yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi atau pejabat yang berwenang dalam Asosiasi, yang memuat informasi paling sedikit mengenai status aktif anggota Asosiasi selaku Pemohon, serta keterangan mengenai maksud dan tujuan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yang dilampiri dengan: 1. fotokopi kartu tanda penduduk Mahasiswa; dan 2. fotokopi kartu tanda Mahasiswa yang masih berlaku. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua program studi yang memuat informasi paling sedikit mengenai: 1. status aktif Mahasiswa; dan 2. maksud dan tujuan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (3) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dilampiri dengan: 1. fotokopi kartu tanda penduduk Akademisi; dan 2. fotokopi identitas sebagai Akademisi atau identitas lain yang membuktikan status sebagai Akademisi yang masih berlaku. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Akademisi yang memuat informasi paling sedikit mengenai: 1. status aktif sebagai Akademisi; dan 2. maksud dan tujuan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (4) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dilampiri dengan: 1. fotokopi akta pendirian dan/atau dokumen terakreditasi sebagai Lembaga Pendidikan yang masih berlaku; dan 2. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon selaku perwakilan Lembaga Pendidikan. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pendidikan yang memuat informasi paling sedikit mengenai: 1. status aktif perwakilan dari Lembaga Pendidikan; dan 2. maksud dan tujuan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (5) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dapat diberikan dengan memenuhi dokumen persyaratan yang minimal terdiri atas: a. permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dilampiri dengan: 1. fotokopi kartu tanda penduduk Mahasiswa Politeknik PU; dan 2. fotokopi kartu tanda Mahasiswa Politeknik PU yang masih berlaku. b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua program studi yang memuat informasi paling sedikit mengenai maksud dan tujuan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 16

Koreksi

(1) UMK-M, Mahasiswa, Akademisi, Lembaga Pendidikan, Asosiasi selaku Pemohon menyampaikan permohonan pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada direktur yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi balai teknik atau kepala Unit Pengelola dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15. (2) Direktur yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi balai teknik atau kepala Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi permohonan yang dilakukan atas: a. kelengkapan dokumen persyaratan; b. keabsahan dokumen yang disampaikan; dan c. kesesuaian kriteria pengajuan permohonan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi ketentuan, direktur yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi balai teknik atau kepala Unit Pengelola menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan telah lengkap dan memenuhi ketentuan, direktur yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi balai teknik atau kepala Unit Pengelola melakukan analisis permohonan. (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilakuan atas: a. ketersediaan anggaran; dan b. kapasitas layanan dalam rangka pemberian Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (6) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang disampaikan.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

(1) Mahasiswa Politeknik PU berprestasi nonakademik dan tidak mampu menyampaikan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada direktur Politeknik PU. (2) Ketua Program Studi menyampaikan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada direktur Politeknik PU terhadap Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik sebagai berikut: a. mendapatkan IPS peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) dari setiap program studi pada setiap angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1; dan b. mendapatkan IPS peringkat 1 (satu) dari setiap program studi pada setiap angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b. (3) Ketua panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik PU menyampaikan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada direktur Politeknik PU terhadap Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik yang mendapatkan peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), dan peringkat 3 (tiga) pada saat ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (5) Direktur Politeknik PU menunjuk pejabat untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (6) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan hasil verifikasi kepada direktur Politeknik PU. (7) Dalam hal laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. memenuhi persyaratan, direktur Politeknik PU memberikan persetujuan dalam bentuk surat keputusan direktur Politeknik PU; b. tidak memenuhi persyaratan, maka direktur Politeknik PU memberikan surat penolakan. (8) Jangka waktu pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mahasiswa Politeknik PU dengan kriteria sebagai berikut: 1. berprestasi akademik yang memperoleh IPS peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) dari setiap program studi pada setiap angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1; 2. berprestasi akademik yang memperoleh IPS peringkat 1 (satu) dari setiap program studi pada setiap angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; 3. berprestasi nonakademik yang memperoleh juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) tingkat nasional bidang olahraga, seni budaya, dan ilmiah yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; dan 4. berprestasi nonakademik yang memperoleh prestasi juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) tingkat internasional bidang olahraga, seni budaya, dan ilmiah yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan berlaku pada semester berikutnya sejak disetujuinya permohonan pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). b. Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik yang memperoleh peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua), dan peringkat 3 (tiga) pada saat ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan berlaku pada semester pertama. c. Mahasiswa Politeknik PU tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan berlaku pada semester berikutnya sejak disetujuinya permohonan pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (9) Pengenaan besaran Tarif PNBP terhadap pelayanan Akademik Politeknik PU yang berlaku untuk Mahasiswa Politeknik PU berprestasi akademik, berprestasi nonakademik, dan Mahasiswa Politeknik PU tidak mampu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diperpanjang dengan menyampaikan ulang permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 18

Koreksi

(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan kepada sekretariat unit organisasi laporan dan rincian realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagai bagian dari laporan realisasi PNBP atas jenis PNBP. (2) Laporan dan rincian realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi minimal mengenai: a. daftar Pemohon yang telah diberikan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); b. jenis, akun, dan volume pemberian pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan c. nilai realisasi PNBP yang diberikan menggunakan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (3) Sekretariat unit organisasi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada unit kerja di sekretariat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penatausahaan PNBP. (4) Periode penyampaian laporan pengenaan besaran Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 19

Koreksi

Ketentuan mengenai: a. simulasi penghitungan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6); b. contoh format permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis, pelayanan pengujian laboratorium, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; c. contoh format permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis pelayanan akademik Politeknik PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); d. contoh format persetujuan/penolakan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis, pelayanan pengujian laboratorium, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); e. contoh format surat penolakan pengenaan besaran Tarif PNBP atas jenis dan Tarif PNBP berupa pelayanan akademik Politeknik PU sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b; f. format rincian realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan g. format laporan realisasi pelaksanaan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Permohonan pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 208), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2026 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Œ DODY HANGGODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SIMULASI PENGHITUNGAN, CONTOH FORMAT SURAT, FORMAT RINCIAN REALISASI, DAN FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) A. Simulasi Penghitungan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) 1. Simulasi Penghitungan a. Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis Permohonan layanan diajukan oleh Mahasiswa untuk pelayanan pengujian lapangan berupa “pengambilan sampel tanah” sebanyak 1 (satu) tabung dengan besaran Tarif PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pemohon mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Unit Pengelola dengan menyampaikan surat permohonan dan surat keterangan sehingga diberikan Tarif PNBP sebesar 25% dari besaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku. Besaran Tarif PNBP yang harus dibayar adalah: ð Sehingga besaran Tarif PNBP yang harus dibayar oleh Mahasiswa sebagai Pemohon adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Apabila membutuhkan perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel tanah, maka biaya perjalanan dinas petugas/peneliti dibebankan kepada Pemohon. b. Pelayanan Pengujian Laboratorium Permohonan layanan diajukan oleh pelaku kegiatan UMK-M untuk pelayanan jasa pengujian laboratorium berupa “kuat tekan batu alam” dengan Tarif PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pemohon mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Unit Pengelola dengan menyampaikan surat permohonan dan surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon layanan termasuk dalam kategori Usaha Kecil sehingga diberikan Tarif PNBP Tarif atas Jenis PNBP Pengenaan Besaran Tarif PNBP = Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% yang dikenakan x Rp100.000,00 Pengenaan Besaran Tarif PNBP = 25% x sebesar 70% dari besaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku. Besaran Tarif PNBP yang harus dibayar adalah: ð Sehingga besaran Tarif PNBP yang harus dibayar oleh pelaku kegiatan UMK-M selaku Pemohon adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). c. Pelayanan Akademik Politeknik PU Permohonan layanan diajukan oleh seorang Mahasiswa Politeknik PU untuk pelayanan Akademik Politeknik PU berupa UKT sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Mahasiswa Politeknik PU tersebut mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikarenakan memiliki orang tua/wali dengan kondisi tidak mampu secara ekonomi sehingga diberikan Tarif PNBP sebesar 50% dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku. Besaran Tarif PNBP yang harus dibayar adalah: ð Sehingga besaran Tarif PNBP berupa UKT yang harus dibayar oleh Mahasiswa Politeknik PU selaku Pemohon Mahasiswa Politeknik PU yang memiliki orang tua/wali dengan kondisi tidak mampu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). d. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi Permohonan layanan diajukan oleh perwakilan sebuah Asosiasi Perusahaan Air Minum untuk penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berupa ruang workshop selama 2 hari. Setelah melalui proses verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan maka diberikan Tarif PNBP sebesar 70% dari tarif atas jenis PNBP yang berlaku. Besaran Tarif PNBP yang harus dibayar adalah: Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku Pengenaan Besaran Tarif PNBP = Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% yang dikenakan x Rp100.000,00 Pengenaan Besaran Tarif PNBP = 70% x Tarif atas Jenis PNBP Pengenaan Besaran Tarif PNBP = Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% yang dikenakan x Rp6.000.000,00 Pengenaan Besaran Tarif PNBP = 50% x Tarif atas Jenis PNBP Pengenaan Besaran Tarif PNBP = Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% x Rp3.947.000,00 Pengenaan Besaran Tarif PNBP = 70% x x 2 hari ð Sehingga besaran Tarif PNBP berupa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dibayar oleh perwakilan sebuah Asosiasi selaku Pemohon adalah sebesar Rp2.762.900,00 x 2 hari = Rp5.525.800,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah). B. Contoh Format Permohonan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis, Pelayanan Pengujian Laboratorium, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi KOP/INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN … (tempat), … (tanggal/bulan/tahun) Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan Pengkajian/Pengujian/Sertifikasi/Advis Teknis/ Pengujian Laboratorium/Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (pilih salah satu jenis pelayanan) Yth. (Diisi dengan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Unit Pengelola PNBP) di … Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon : NIK : Jenis Pemohon : Usaha Kecil/Usaha Mikro/Usaha Menengah/ Mahasiswa/Akademisi/Lembaga Pendidikan/ Mahasiswa Politeknik PU/Asosiasi (pilih salah satu) Instansi/Lembaga/Perusahaan : Alamat : Email : Telepon : Maksud Permohonan : Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan Pengkajian/Pengujian/Sertifikasi/Advis Teknis/Pengujian Laboratorium/Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (pilih salah satu jenis pelayanan) berupa ….. (isi dengan nama jenis pelayanan yang dimohonkan). Demikian permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, ttd (Nama Pemohon) C. Contoh Format Permohonan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Akademik Politeknik PU SURAT PERMOHONAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP … (tempat), … (tanggal/bulan/tahun) Yth. Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di … Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Status/Jabatan : ... (Mahasiswa Politeknik PU/Ketua Program Studi/Ketua Panitia Seleksi Penerimaan mahasiswa Baru Politeknik PU Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis PNBP berupa Pelayanan Akademik Politeknik PU terhadap: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Program Studi : Nomor Induk Mahasiswa Politeknik PU : Nama Orang Tua/Wali : Pekerjaan Orang Tua/Wali : Alamat Rumah : Alamat Rumah Orang Tua/Wali : Demikian permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Pemohon Orang Tua/Wali ttd ttd (Nama Pemohon) (Nama Orang Tua/Wali) Keterangan: Tanda tangan orang tua/wali diisi apabila Pemohon adalah Mahasiswa Politeknik PU yang bersangkutan. D. Contoh Format Persetujuan/Penolakan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Pelayanan Pengkajian, Pengujian, Sertifikasi, dan Advis Teknis, Pelayanan Pengujian Laboratorium, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi KOP SATKER UNIT PENGELOLA … (tempat), … (tanggal/bulan/tahun) Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Persetujuan/Penolakan (pilih salah satu) Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Yth. … (diisi dengan nama Pemohon) di … Berdasarkan surat permohonan Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari Sdr. … (diisi nama Pemohon) Nomor … (diisi bila ada nomor surat) tanggal … (diisi tanggal surat), bersama ini kami sampaikan persetujuan/penolakan (pilih salah satu) permohonan pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan Pengkajian/Pengujian/Sertifikasi/Advis Teknis/Pengujian Laboratorium/Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (pilih salah satu jenis pelayanan yang dimohonkan) berupa … (diisi nama pelayanan) sebesar ... (diisi besaran tarif yang diberikan dalam persen) atas Jenis dan Tarif PNBP senilai Rp .... (diisi nominal besaran Tarif PNBP yang disetujui/ditolak). Persetujuan tersebut dapat diberikan/belum dapat diberikan (pilih salah satu) karena berdasarkan hasil verifikasi dan analisis telah/belum memenuhi (pilih salah satu) kriteria dan syarat pengenaan Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. (diisi dengan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Unit Pengelola PNBP) … (diisi dengan nama) NIP. … E. Contoh Format Surat Penolakan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Akademik Politeknik PU Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) KOP SATKER POLITEKNIK PU … (tempat), … (tanggal/bulan/tahun) Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Penolakan (pilih salah satu) Permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Yth. 1. … (diisi dengan nama Pemohon) 2. ... (diisi dengan nama Orang Tua/Wali Pemohon) di … (diisi dengan nama tempat) Berdasarkan surat permohonan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari Sdr. … (diisi nama Pemohon) Nomor … (diisi bila ada nomor surat) tanggal … (diisi tanggal surat), bersama ini kami sampaikan penolakan permohonan pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis dan Tarif PNBP berupa Pelayanan UKT. Penolakan diberikan karena berdasarkan hasil verifikasi belum memenuhi (pilih salah satu) kriteria dan syarat pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. (diisi dengan nama jabatan Direktur Politeknik PU/pejabat yang ditunjuk pada Politeknik PU) … (diisi dengan nama) NIP. … F. Format Rincian Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dari Unit Pengelola ke Sekretariat Unit Organisasi RINCIAN REALISASI PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ..... (diisi nama Unit Pengelola PNBP) SEMESTER I/II TA 20xx Keterangan: 1. ... (diisi nama Unit Pengelola PNBP). 2. … (diisi kode satuan kerja Unit Pengelola PNBP). 3. … (diisi nama satuan kerja Unit Pengelola PNBP). No. Nama Pemohon Uraian Pelayanan PNBP Kode Akun Tarif PNBP Normal (Rp) Persentase Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% Semester I Semester II Akumulasi Semester I & II Vol. Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) Vol. Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (5)x(6)x(7) (9) (10)= (5)x(6)x(9) (11)= (8)+(10) 1. 2. 3. Dst. Total: … (12) Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Unit Pengelola PNBP adalah sebagai berikut: 1. Diisi nomor urut. 2. Diisi nama Pemohon pengenaan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). 3. Diisi uraian pelayanan PNBP berupa pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis/pelayanan pengujian laboratorium/pelayanan akademik Politeknik PU/ penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Diisi kode akun sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kodefikasi akun. 5. Diisi Tarif PNBP normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Diisi persentase besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang diberikan kepada Pemohon dengan memperhatikan ketentuan besaran tarif. 7. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I pada Unit Pengelola PNBP. 8. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dengan mengalikan kolom 5, kolom 6 dan kolom 7. 9. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II pada Unit Pengelola PNBP. 10. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II dengan mengalikan kolom 5, kolom 6 dan kolom 9. 11. Diisi akumulasi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dan semester II dengan menjumlahkan nilai kolom 8 dan kolom 10. 12. Diisi jumlah volume/nilai PNBP yang diberikan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk semester I, semester II, dan akumulasi dari semester I dan semester II dengan menjumlahkan dari baris teratas sampai dengan baris terbawah masing-masing pelayanan. G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENGENAAN BESARAN TARIF PNBP SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ..... (diisi nama Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi) SEMESTER I/II TA 20xx Keterangan: 1. ... (diisi nama Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi). 2. … (diisi kode satuan kerja Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi). 3. … (diisi nama satuan kerja Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi). No. Kode Satker Uraian Pelayanan PNBP Kode Akun Tarif PNBP Normal (Rp) Persentase Besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 atau 0% Semester I Semester II Akumulasi Semester I & II Vol. Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) Vol. Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp 0/0% (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (5)x(6)x(7) (9) (10)= (5)x(6)x(9) (11)= (8)+(10) 1. 2. 3. Dst. Total: … (12) Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengenaan Besaran Tarif PNBP Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Unit Pengelola PNBP adalah sebagai berikut: 1. Diisi nomor urut. 2. Diisi kode satker Unit Pengelola PNBP/unit organisasi. 3. Diisi uraian pelayanan PNBP berupa pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis/pelayanan pengujian laboratorium/pelayanan akademik Politeknik PU/ penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Diisi kode akun sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kodefikasi akun. 5. Diisi Tarif PNBP normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Diisi persentase besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang diberikan kepada Pemohon dengan memperhatikan ketentuan besaran tarif. 7. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I pada Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi. 8. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dengan mengalikan kolom 5, kolom 6 dan kolom 7. 9. Diisi volume jenis PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II pada Unit Pengelola PNBP/Unit Organisasi. 10. Diisi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester II dengan mengalikan kolom 5, kolom 6 dan kolom 9. 11. Diisi akumulasi nilai PNBP yang diberikan besaran Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) selama semester I dan semester II dengan menjumlahkan nilai kolom 8 dan kolom 10. 12. Diisi jumlah volume/nilai PNBP yang diberikan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk semester I, semester II, dan akumulasi dari semester I dan semester II dengan menjumlahkan dari baris teratas sampai dengan baris terbawah masing-masing pelayanan. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DODY HANGGODO

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0 Nol Rupiah Atau 0 Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22