Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

PERMEN Nomor 16 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 4. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2026 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Œ DODY HANGGODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TATA CARA PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT 1. Tata cara penghitungan kriteria Klasifikasi UPT terdiri dari komponen yang telah dikumpulkan dan ditentukan dari UPT berdasarkan: a. Data Variabel Utama dan Variabel Pendukung yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT; b. Setiap komponen dalam masing-masing variabel dinilai berdasarkan interval angka dengan mempertimbangkan satuan dan bentuk data yang diperlukan; c. Penilaian yang dilakukan untuk tiap variabel ditetapkan berdasarkan besaran nilai yang terkandung pada masing-masing variabel; d. Setiap interval memiliki nilai yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan prasarana strategis UPT; e. Setiap angka nilai yang terkandung dalam interval dijumlahkan seluruhnya di setiap variabel; dan f. Hasil nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung dijumlahkan sehingga mendapatkan angka nilai penetapan kriteria Klasifikasi UPT. 2. Variabel Utama Hasil pengelompokan dan nilai masing-masing variabel utama adalah sebagai berikut: a. Jumlah Pembangunan Unit Sarana Prasarana Jumlah Unit Terbangun Nilai ≤ 19 unit 5 20 – 29 unit 10 30 – 39 unit 15 ≥ 40 unit 20 b. Jumlah Paket Pekerjaan Jumlah Paket Nilai ≤ 19 paket 3,75 20 – 29 paket 7,5 30 – 39 paket 11,25 ≥ 40 paket 15 c. Nilai Paket Pekerjaan Nilai Paket Akumulatif Nilai ≤ Rp 250 miliar 3,75 Rp 251 miliar – Rp 500 miliar 7,5 Rp 501 miliar – Rp 699 miliar 11,25 ≥ Rp 700 miliar 15 d. Sebaran Lokasi Pembangunan Sebaran Lokasi Paket Nilai 1 kab/kota 2,5 2 – 3 kab/kota 5 4 – 6 kab/kota 7,5 ≥ 7 kab/kota 10 e. Kompleksitas Sektor Pembangunan Jumlah Sektor Pembangunan Nilai 1 sektor 1,25 2 sektor 2,5 3 sektor 3,75 ≥ 4 sektor 5 f. Penanggulangan Rekonstruksi Pasca Bencana Kondisi Nilai Rendah 1,67 Sedang 3,34 Tinggi 5 3. Variabel Pendukung Hasil pengelompokan dan nilai masing-masing variabel pendukung adalah sebagai berikut: a. Luas Wilayah Luas Wilayah (ribu km²) Nilai ≤ 20 2,5 21 – 60 5 61 – 100 7,5 ≥ 101 10 b. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk (juta jiwa) Nilai ≤ 3 2,5 4 – 11 5 12 – 20 7,5 ≥ 21 10 c. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Nilai ≤ 25 2,5 26 – 50 5 51 – 75 7,5 ≥ 76 10 4. Contoh Perhitungan Kriteria Klasifikasi UPT Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah Variabel Utama Komponen Jumlah Nilai Jumlah pembangunan unit sarana prasarana 144 20 Jumlah paket pekerjaan 68 15 Nilai paket pekerjaan 2.671.789.781.333 15 Sebaran lokasi pembangunan 33 10 Kompleksitas sektor pembangunan 9 5 Penanggulangan pasca bencana Sedang 3,34 Total Variabel Utama 68,34 Variabel Pendukung Luas wilayah 34,33749 ribu km2 5 Jumlah penduduk 12,5374 juta 7,5 Jumlah pegawai 81 10 Total Variabel Pendukung 22,5 TOTAL 68,34 + 22,5 = 90,84 Keterangan: Total Variabel merupakan hasil penjumlahan dari Total Variabel Utama ditambah dengan Total Variabel Pendukung. B. PENETAPAN KLASIFIKASI UPT 1. Penetapan Klasifikasi UPT ke dalam masing-masing interval ditentukan oleh data dan informasi yang diperoleh dari lapangan/kondisi riil. 2. Jika diperoleh hasil nilai lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas I. 3. Jika diperoleh hasil nilai lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas II. 4. Jika diperoleh hasil nilai kurang dari 50 (lima puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Loka Pelaksanaan Prasarana Strategis. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DODY HANGGODO

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14