Peraturan Menteri Nomor 18-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 18-prt-m-2011 Tahun 2011

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGELOLAAN DATABASE

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. (2) Keluaran Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau masyarakat melalui sistem informasi pengelolaan database jaringan jalan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Proses pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses melalui Aplikasi Pengelolaan Database tanpa melalui internet (offline) yang selanjutnya data terkumpul dalam database. (3) Hasil pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Laporan Jaringan Jalan.

Pasal 6

(1) Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan sistem terkomputerisasi seluruh tahapan pengelolaan database jaringan jalan. (2) Rincian Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Database dapat terhubung melalui fasilitas internet (online) untuk keperluan koordinasi dan integrasi data.

Pasal 7

(1) Kelengkapan data jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi: a. data umum antara lain : 1. Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan); 2. Klasifikasi (Sasaran/Fungsi, Catatan Konsistensi, Jenis Penanganan Jalan, Kelayakan, Sumber Pendanaan, Tipe Perkerasan Jalan); 3. Ruas Jalan (Fungsi, Hambatan Lalu Lintas, Kelas Lalu Lintas, Kondisi, Nomor, Sistem, Fungsi dan Status Jalan); dan 4. Program Penanganan. b. Data isian antara lain : 1. Daftar Induk Jaringan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota; 3. Data Kondisi Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota; 4. Usulan Ruas Jalan Prioritas; 5. Survai Penjajagan Kondisi Jalan; 6. Penentuan Program/Kegiatan Pengelolaan Suatu Ruas Jalan; 7. Pemantauan Kesesuaian Program; 8. Data Pendanaan Pengelolaan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota; 9. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan; 10. Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan; 11. Masalah dan Upaya Pemecahan; 12. Pemantauan Kualitas Hasil Pekerjaan; 13. Tujuan, Sasaran dan Manfaat; dan 14. Peningkatan Kinerja Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota. (2) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data pendukung.

Pasal 8

Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 18-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11