Peraturan Menteri Nomor 5-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

PERMEN Nomor 5-prt-m-2013 Tahun 2013

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Skala pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terbagi atas: a. Pemetaan regional, hasilnya dalam bentuk peta regional; dan b. Pemetaan lokal/spesifik, hasilnya dalam bentuk peta lokal/spesifik. (2) Pemetaan regional sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas: a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara pemerintah, korporasi, komunitas, dan kelembagaan sosial; b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi regional dan ekonomi sumber daya; dan c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala kawasan. (3) Pemetaan lokal/spesifik sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas: a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara individu dan rumah tangga; b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi rumah tangga; dan c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala hunian. (4) Peta regional diutamakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/atau instansi, lembaga, serta dinas terkait. (5) Peta lokal/spesifik, dapat menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam.

Pasal 5

(1) Seluruh proses kegiatan pemetaan harus memenuhi kaidah-kaidah dan etika ilmiah. (2) Metode dan teknik yang digunakan dalam setiap tahapan pemetaan harus memiliki tingkat keterandalan (reliabilitas) yang tinggi. (3) Hasil pemetaan yang diperoleh harus jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Kegiatan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terdiri dari persiapan pemetaan, pelaksanaan pemetaan, dan penyajian peta. (2) Persiapan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penetapan tujuan; b. Penetapan Wilayah; c. Pengenalan karakteristik wilayah; d. Penyusunan konsep, variabel, indikator, dan satuan; e. Penentuan metode pemetaan; f. Penyusunan instrumen; dan g. Pengujian dan penyesuaian instrumen. (3) Pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengumpulan data; b. Inventarisasi kelengkapan data; dan c. Pengolahan data. (4) Penyajian peta sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 7

Ketentuan lebih rinci mengenai tahapan pemetaaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 5-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8