Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 07 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. 2. Kinerja pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang pegawai Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Kontrak kinerja adalah kesepakatan antara bawahan dan atasan terhadap kewajiban untuk memenuhi target sasaran pekerjaan yang akan dicapai dalam satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. 4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. 5. Capaian kinerja adalah hasil kerja terukur secara kuantitatif dan diperoleh berdasarkan rencana kerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai, disusun dan disepakati bersama antara Pejabat Penilai dengan Pegawai yang dinilai. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi. 7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka MENETAPKAN nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan. 8. Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan Pegawai sesuai dengan ketentuan jam dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2013. 9. Atasan langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. 10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk MEMUTUSKAN suatu hal. 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai. 12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 13. Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja di luar hari dan jam kerja.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Koreksi

Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan b. hari Jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00. (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Ramadhan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebagai siaga tugas oleh kepala satuan kerja masing-masing.

Pasal 7

(1) Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin absen elektronik pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. (2) Perekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi Pegawai yang izin, sakit, cuti, tugas kedinasan, atau tugas belajar. (3) Kehadiran Pegawai selama jam kerja merupakan tanggung jawab atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. (4) Dalam hal perekaman kehadiran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan/rusak, daftar kehadiran dapat dilakukan secara manual. (5) Daftar kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi/ kesalahan teknis; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik; c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau d. terjadi keadaan kahar/force majeure. (6) Keadaan kahar/force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan. (7) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 07.30 dinyatakan terlambat masuk kerja pada hari itu. (2) Pegawai yang melakukan absensi sore sebelum pukul 16.00 untuk Senin sampai dengan Kamis dan Jum'at pukul 16.30 dianggap pulang kerja sebelum waktunya. (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya karena penugasan, wajib memberikan surat tugas dari atasan langsung dan menyampaikan kepada petugas pengelola data Tunjangan Kinerja.

Pasal 9

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dinyatakan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sakit; b. cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting; c. tugas kedinasan; atau d. tugas belajar.

Pasal 10

Pegawai yang tidak dapat masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib menyerahkan surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap yang kemudian diketahui oleh atasan langsung Pegawai.

Pasal 11

Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, atau cuti karena alasan penting dan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9

huruf b dan huruf d, wajib menyerahkan surat keterangan cuti, surat keterangan sakit dari dokter, atau surat tugas belajar paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan cuti atau melaksanakan tugas belajar.

Pasal 12

Pegawai yang tidak masuk kerja karena tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib menyerahkan bukti berupa: a. surat tugas; atau b. undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Surat izin, surat keterangan dokter/surat keterangan rawat inap, surat keterangan cuti, bukti penugasan, atau surat tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang dicatat sebagai bukti ketidakhadiran Pegawai dijadikan bahan penyusunan rekapitulasi daftar hadir Pegawai. (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar jam kerja apabila dalam pencatatan ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir dengan menggunakan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permohonan izin/keterangan yang disetujui oleh: a. Menteri Sosial, untuk surat permohonan izin/keterangan yang diajukan oleh pejabat eselon I; b. pejabat eselon I, untuk surat permohonan izin/keterangan yang diajukan oleh pejabat eselon II di lingkungan masing-masing; c. pejabat eselon II di satuan kerja pusat dan vertikal, untuk surat permohonan izin/keterangan yang diajukan oleh pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan masing-masing; d. pejabat eselon III di satuan kerja pusat, untuk surat permohonan izin/keterangan yang diajukan oleh pejabat fungsional umum; atau e. pejabat eselon III dan IV di satuan kerja vertikal, untuk surat permohonan izin/keterangan yang diajukan oleh pejabat eselon IV dan V, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan masing-masing. (4) Dalam hal Menteri berhalangan, surat permohonan izin/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal. (5) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

(1) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau pulang kerja sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja. (2) Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan konversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja. (3) Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung pada satuan kerja kantor pusat, unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial secara penuh 1 x 24 jam yang dibuktikan dengan surat tugas pelaksanaan piket, jam masuk kerja dihitung berdasarkan pemenuhan 7,5 jam x 3 hari, selanjutnya pemberian dispensasi ketidakhadiran selama 2 (dua) hari kerja ke depan dengan tidak diikuti faktor pengurang.

Pasal 15

(1) Setiap satuan kerja menyusun rekapitulasi daftar hadir Pegawai setiap bulan berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat . (2) Hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) Hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Sekretariat unit kerja eselon I disampaikan kepada Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Biro Keuangan menyampaikan laporan rekapitulasi daftar hadir pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (5) Rekapitulasi daftar hadir Pegawai digunakan sebagai bahan dalam melakukan: a. pengukuran kinerja kehadiran Pegawai; dan b. perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai yang memiliki surat keputusan pengangkatan dalam menduduki jabatan pada kelas jabatan yang ditetapkan berkewajiban untuk melakukan kontrak kinerja secara berjenjang dan menjadi indikator kinerja Pegawai sebagai dasar penilaian capaian kinerja oleh atasan langsung. (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja Pegawai.

Pasal 17

(1) Nilai capaian kinerja yang diberikan kepada Pegawai setiap tahun ditetapkan dengan kategori : a. sangat baik, dengan nilai antara 91 sampai dengan 100; b. baik, dengan nilai 76 sampai dengan 90; c. cukup, dengan nilai 61 sampai dengan 75; d. kurang, dengan nilai 51 sampai dengan 60; dan e. buruk, dengan nilai 0 sampai dengan 50. (2) Penetapan nilai capaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai dengan disetujui oleh Pejabat/Pegawai yang dinilai serta disahkan oleh atasan pejabat penilai. (3) Pengesahan penetapan nilai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja yang diukur secara kuantitatif dan dihitung dalam persentase.

Pasal 18

Penetapan untuk nilai kinerja kurang dari kategori baik dilakukan pada akhir tahun dengan ketentuan untuk kategori: a. cukup, berlaku pengurangan 25% (dua puluh lima persen); b. kurang, berlaku pengurangan 50% (lima puluh persen); dan c. buruk, berlaku pengurangan 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 19

Penilaian atas nilai capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara berjenjang, dengan ketentuan : a. Menteri Sosial, memberikan penilaian capaian kinerja secara final kepada para pejabat eselon I; b. para pejabat eselon I memberikan penilaian capaian kinerja secara final kepada eselon II pada masing-masing unit kerja yang dipimpin; c. pejabat eselon IIa memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon III pada masing-masing satuan kerja yang dipimpin dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai pada satuan kerja; d. pejabat eselon IIa dan IIb pada satuan kerja mandiri memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon III dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum pada satuan kerja; e. pejabat eselon IIIa pada unit kerja mandiri memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon IV dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai pada unit kerja; d. pejabat eselon III memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon IV dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai dalam jabatan fungsional umum secara vertikal; e. pejabat eselon III pada unit kerja mandiri memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon IV dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum secara vertikal; dan f. pejabat eselon IVa pada unit kerja mandiri memberikan penilaian capaian kinerja kepada eselon V dan berhak mengklarifikasi untuk memberikan penilaian secara final atas capaian kinerja pada seluruh Pegawai pada unit kerja.

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 20

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan pada: a. tingkat capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial; dan b. nilai dan kelas jabatan. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan: a. capaian kinerja; dan b. kehadiran menurut hari dan jam kerja. (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung secara proporsional berdasarkan nilai capaian SKP. (4) Nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 21

Pemberian Tunjangan Kinerja yang diberikan mulai bulan Januari 2015 didasarkan pada kelas jabatan, kehadiran, dan penilaian capaian kinerja dengan instrumen SKP yang dilakukan setiap tahun.

Pasal 22

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Sosial; e. tenaga honorer atau tenaga tidak tetap; dan f. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 23

Dalam hal Pegawai yang tidak masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.

Pasal 24

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan. (2) Dalam hal Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melewati batas waktu pendidikan yang telah ditetapkan tidak diberikan Tunjangan Kinerja sampai yang bersangkutan mendapatkan ijazah.

Pasal 25

Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan dengan diberlakukan faktor pengurang.

Pasal 26

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai dalam jabatan fungsional tertentu yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit ditetapkan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan dengan diberlakukan faktor pengurang. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai calon pejabat fungsional tertentu tingkat ahli diberikan tunjangan kinerja paling tinggi setara dengan tunjangan fungsional umum kelas 7, dan bagi calon pejabat fungsional tertentu tingkat terampil diberikan tunjangan paling tinggi setara dengan tunjangan kinerja jabatan fungsional umum kelas 6.

BAB V

PENGURANGAN TUNJANGAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang : a. tidak memperoleh capaian kinerja berdasarkan nilai capaian SKP; dan/atau b. tidak mematuhi ketentuan kehadiran hari dan jam kerja. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%) dari Tunjangan Kinerjanya. (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi Pegawai yang: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktu kerja; d. tidak melakukan rekam kehadiran; e. cuti besar, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting; f. cuti bersalin; dan/atau g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

Pasal 28

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a diberlakukan bagi Pegawai yang : a. izin, dikurangi 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari; dan b. sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam setiap bulan dan ketidakhadiran berikutnya dianggap tidak hadir, dikurangi 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Dalam hal Pegawai sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja dalam bulan berjalan dengan mengganti cuti tahunan yang menjadi haknya.

Pasal 29

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dengan ketentuan: a. keterlambatan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi 0,5 % (nol koma lima persen); b. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi 1 % (satu persen); c. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi 1,5 % (satu koma lima persen); dan d. keterlambatan diatas 91 (sembilan puluh satu) menit, dikurangi 2 % (dua persen).

Pasal 30

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang pulang sebelum waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dengan ketentuan: a. kepulangan lebih awal sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi 0,5 % (nol koma lima persen); b. kepulangan lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi 1% (satu persen); c. kepulangan lebih awal 61 (enam puluh satu ) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi 1,5 % (satu koma lima persen); dan d. kepulangan lebih awal diatas 91 (sembilan puluh satu) menit, dikurangi 2 % (dua persen).

Pasal 31

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d diberlakukan untuk Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja atau pulang kerja dikurangi 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.

Pasal 32

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti besar, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, dikurangi 1,5 % (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari.

Pasal 33

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bulan kesatu kedua dan ketiga.

Pasal 34

Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g tanpa alasan yang sah, dikurangi 0,5 % (nol koma lima persen) per kegiatan upacara.

BAB VI

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 35

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan melampirkan dokumen administrasi berupa: a. nilai Tunjangan Kinerja yang dibayarkan; dan b. rekapitulasi jumlah Tunjangan Kinerja yang disusun oleh satuan kerja. (2) Nilai Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari atasan langsung dan disahkan oleh kepala satuan kerja. (3) Rekapitulasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh kepala satuan kerja. (4) Rekapitulasi Tunjangan Kinerja yang sudah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 36

Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan daftar pemberian Tunjangan Kinerja yang dibuat per bulan dengan berpedoman pada rekapitulasi lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja.

Pasal 37

(1) Pegawai yang mengalami mutasi ke dalam lingkungan Kementerian Sosial pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas dan surat keterangan pemberhentian penghasilan. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang dimiliki.

Pasal 38

Mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja untuk Pegawai di lingkungan kantor pusat dilaksanakan dengan tahapan: a. paling lambat hari kerja ke-3 (ketiga) setiap bulan harus sudah selesai dilakukan penilaian terhadap lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja yang dinilai oleh pejabat penilai; b. paling lambat hari kerja ke-4 (keempat) setiap bulan lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja dari masing-masing unit kerja sudah diterima oleh sekretariat unit kerja eselon I dan untuk Sekretariat Jenderal diterima oleh Biro Keuangan; c. paling lambat hari kerja ke-5 (kelima) setiap bulan data lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja dilakukan rekonsiliasi dan disahkan oleh sekretariat unit kerja eselon I dan untuk Sekretariat Jenderal oleh Biro Keuangan; d. paling lambat hari kerja ke-6 (keenam) setiap bulan sekretariat unit kerja eselon I dan Biro Keuangan untuk Sekretariat Jenderal membuat daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak; e. paling lambat hari kerja ke-7 (ketujuh) Kuasa Pengguna Angaran/Pejabat Pembuat Komiten membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat permintaan pembayaran, dan surat perintah membayar untuk diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaaan negara; dan f. paling lambat hari kerja ke-8 (kedelapan) setiap bulan tunjangan kinerja sudah diterima rekening Pegawai.

Pasal 39

Mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai di lingkungan unit pelaksana teknis dilaksanakan denagan tahapan: a. paling lambat hari kerja ke-3 (ketiga) setiap bulan harus sudah selesai dilakukan penilaian terhadap lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja yang dinilai oleh pejabat penilai; b. paling lambat hari kerja ke-4 (keempat) setiap bulan lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja dari masing-masing bagian/bidang atau sub bidang pada unit pelaksana teknis yang bersangkutan sudah diterima oleh kepala bagian tata usaha /umum atau kepala sub bagian tata usaha/umum; c. paling lambat hari kerja ke-5 (kelima) setiap bulan data lembar pengesahan jumlah Tunjangan Kinerja dilakukan rekonsiliasi dan disahkan oleh pimpinan unit pelaksana teknis; d. paling lambat hari kerja ke-6 (keenam) setiap bulan, kepala bagian tata usaha/umum atau kepala sub bagianP tata usaha/umum unit pelaksana teknis membuat daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak; e. paling lambat hari kerja ke-7 (ketujuh) Kuasa Pengguna Angaran/Pejabat Pembuat Komiten membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat permintaan pembayaran, dan surat perintah membayar untuk diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan f. paling lambat hari kerja ke-8 (kedelapan) setiap bulan tunjangan kinerja sudah diterima pada rekening Pegawai.

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB VIII

Pasal 43

Pasal 44