Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGGUNAAN BERAS REGULER UNTUK KORBAN BENCANA

PERMEN Nomor 21 Tahun 2012

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SYARAT, PROSEDUR, DAN MEKANISME

Pasal 12

Koreksi

(1) Syarat penggunaan beras reguler sebagai berikut : a. adanya bencana dan/atau rencana mitigasi bencana; b. adanya data korban bencana dari desa/kelurahan; dan c. adanya kegiatan pemulihan sosial. (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan beras reguler dapat digunakan untuk kegiatan bakti sosial di daerah rawan bencana dan/atau daerah pasca bencana.

Pasal 13

(1) Prosedur permintaan beras reguler oleh kabupaten/kota dilakukan dengan cara : a. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi paling banyak 5 (lima) ton; dan b. kepala dinas/instansi sosial provinsi memerintahkan divisi regional Bulog provinsi untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada sub divisi regional sesuai dengan permintaan. (2) Dalam hal beras reguler telah habis digunakan, dinas/instansi sosial kabupaten/kota dapat mengajukan kembali tambahan beras reguler kepada dinas/instansi sosial provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

Pasal 14

(1) Prosedur permintaan beras reguler oleh provinsi sebagai berikut : a. kepala dinas/instansi sosial provinsi mengajukan permohonan kepada Menteri paling banyak 50 (lima puluh) ton; dan b. Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memerintahkan Perum BULOG untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada divisi regional sesuai dengan permintaan. (2) Dalam hal beras reguler telah habis digunakan, dinas/instansi sosial provinsi dapat mengajukan kembali tambahan beras reguler kepada Menteri dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan. (3) Permintaan yang disetujui oleh Menteri dijadikan bufferstock oleh dinas/instansi sosial provinsi.

Pasal 15

(1) Penyerahan bantuan beras reguler dalam penanggulangan bencana dilaksanakan oleh petugas dinas/instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis untuk disalurkan. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh camat dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 16

(1) Penyaluran beras reguler yang diterima oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dilaksanakan dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. (2) Pertanggungjawaban penyaluran beras reguler oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan data nama dan alamat penerima bantuan.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGGUNAAN BERAS REGULER UNTUK KORBAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23