Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial

(1) Komponen Ikesos terdiri atas dimensi: a. kebutuhan dasar; b. peranan sosial; dan c. keberdayaan ekonomi. (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur yang saling terkait dan terintegrasi dalam pengukuran Ikesos.

(1) Dimensi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan seperangkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup layak. (2) Dimensi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas variabel: a. pangan; b. papan; c. kesehatan; d. pendidikan; e. jaminan sosial; f. rasa aman; dan g. mobilitas fisik.

(1) Dimensi peranan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. (2) Dimensi peranan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. partisipasi; b. kohesi sosial; dan c. kelembagaan inklusif.

(1) Dimensi keberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kapabilitas masyarakat dalam mengakses sumber ekonomi untuk menciptakan kemandirian hidup. (2) Dimensi keberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. daya guna; b. ketahanan ekonomi; dan c. partisipasi ekonomi.

(1) Data Ikesos berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional. (2) Selain berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data Ikesos dapat mengacu pada data kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. (3) Data Ikesos yang mengacu pada data kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. ketahanan pangan; b. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak; c. akses layanan kesehatan; d. angka kriminalitas; e. aksesibilitas lingkungan fisik; f. keterlibatan masyarakat dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik; g. data resiko bencana; dan h. persaingan usaha.

(1) Pengukuran Ikesos dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data; c. pengolahan data; d. diseminasi; dan e. pemantauan dan evaluasi. (2) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. (3) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Kementerian; b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan c. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Persiapan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos; c. sosialisasi; d. bimbingan teknis; dan/atau e. koordinasi. (3) Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat provinsi; c. sosialisasi; d. bimbingan teknis; dan/atau e. koordinasi. (4) Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat kabupaten; dan/atau c. koordinasi.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kementerian; b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan c. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penarikan data Ikesos dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional serta sumber data dari kementerian/lembaga; b. memasukan data ke dalam sistem informasi; dan c. menerima data Ikesos dari pemerintah daerah melalui sistem informasi. (4) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah provinsi untuk menghasilkan data Ikesos; b. pengumpulan bukti dukung untuk memastikan validitas data; dan d. memasukan data ke dalam sistem informasi. (5) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan data Ikesos; b. pengumpulan bukti dukung untuk memastikan validitas data; dan c. memasukan data ke dalam sistem informasi.

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kementerian. (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. verifikasi dan validasi data dan bukti dukung; b. penghitungan; c. rilis nilai sementara Ikesos; d. masa sanggah; e. pengesahan nilai Ikesos final; dan f. penetapan nilai Ikesos.

Verifikasi dan validasi data dan bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya.

(1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi penghitungan nilai: a. item; b. indikator; c. variabel; dan d. dimensi. (2) Penghitungan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nilai Ikesos kabupaten/kota yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi; b. nilai Ikesos provinsi yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos kabupaten/kota dan pemenuhan instrumen provinsi; dan c. nilai Ikesos nasional yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos provinsi. (3) Tata cara penghitungan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Rilis nilai sementara Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan penyampaian informasi hasil penghitungan sementara.

(1) Masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil penghitungan sementara. (2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah rilis nilai sementara. (3) Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil penghitungan sementara secara tertulis melalui sistem informasi.

(1) Pengesahan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas keberatan dan klarifikasi yang disampaikan dalam masa sanggah. (2) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Nilai sementara Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penetapan nilai Ikesos. (4) Nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian. (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. penyebarluasan informasi penetapan nilai Ikesos; dan b. pemberian penghargaan.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan pengukuran Ikesos sesuai dengan ketentuan dan kewenangan; dan b. mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengukuran Ikesos.

(1) Pengukuran Ikesos dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data; c. pengolahan data; d. diseminasi; dan e. pemantauan dan evaluasi. (2) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. (3) Pengukuran Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Kementerian; b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan c. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Persiapan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos; c. sosialisasi; d. bimbingan teknis; dan/atau e. koordinasi. (3) Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat provinsi; c. sosialisasi; d. bimbingan teknis; dan/atau e. koordinasi. (4) Persiapan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. penyampaian informasi; b. penetapan tim pengukuran Ikesos tingkat kabupaten; dan/atau c. koordinasi.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kementerian; b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan c. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penarikan data Ikesos dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional serta sumber data dari kementerian/lembaga; b. memasukan data ke dalam sistem informasi; dan c. menerima data Ikesos dari pemerintah daerah melalui sistem informasi. (4) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah provinsi untuk menghasilkan data Ikesos; b. pengumpulan bukti dukung untuk memastikan validitas data; dan d. memasukan data ke dalam sistem informasi. (5) Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan data Ikesos; b. pengumpulan bukti dukung untuk memastikan validitas data; dan c. memasukan data ke dalam sistem informasi.

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kementerian. (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. verifikasi dan validasi data dan bukti dukung; b. penghitungan; c. rilis nilai sementara Ikesos; d. masa sanggah; e. pengesahan nilai Ikesos final; dan f. penetapan nilai Ikesos.

Verifikasi dan validasi data dan bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya.

(1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi penghitungan nilai: a. item; b. indikator; c. variabel; dan d. dimensi. (2) Penghitungan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nilai Ikesos kabupaten/kota yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi; b. nilai Ikesos provinsi yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos kabupaten/kota dan pemenuhan instrumen provinsi; dan c. nilai Ikesos nasional yang dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai Ikesos provinsi. (3) Tata cara penghitungan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Rilis nilai sementara Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan penyampaian informasi hasil penghitungan sementara.

(1) Masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil penghitungan sementara. (2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah rilis nilai sementara. (3) Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil penghitungan sementara secara tertulis melalui sistem informasi.

(1) Pengesahan nilai Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas keberatan dan klarifikasi yang disampaikan dalam masa sanggah. (2) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Nilai sementara Ikesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penetapan nilai Ikesos. (4) Nilai Ikesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian. (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. penyebarluasan informasi penetapan nilai Ikesos; dan b. pemberian penghargaan.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan pengukuran Ikesos sesuai dengan ketentuan dan kewenangan; dan b. mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengukuran Ikesos.

(1) Ikesos menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 (nol) hingga 100 (seratus) dengan kriteria: a. 0,00-20,00 (nol koma nol nol sampai dengan dua puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori tidak sejahtera; b. 20,01-40,00 (dua puluh koma nol satu sampai dengan empat puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori berkembang; c. 40,01-60,00 (empat puluh koma nol satu sampai dengan enam puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori maju; d. 60,01-80,00 (enam puluh koma nol satu sampai dengan delapan puluh koma nol nol) termasuk dalam kategori inklusif; dan e. 80,01-100 (delapan puluh koma nol satu sampai dengan seratus) termasuk dalam kategori sejahtera. (2) Kriteria Ikesos dengan kategori tidak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menginterpretasikan kondisi: a. sistem sosial belum mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. sebagian masyarakat masih membangun fondasi dasar untuk kehidupan yang lebih baik; dan/atau c. masyarakat belum mampu mengambil keputusan secara mandiri. (3) Kriteria Ikesos dengan kategori berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menginterpretasikan kondisi: a. sistem sosial mulai mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau b. masyarakat memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi mulai berkembang, serta masyarakat mulai mampu menjalankan fungsi sosialnya. (4) Kriteria Ikesos dengan kategori maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menginterpretasikan kondisi: a. sistem sosial mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau b. masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang ekonomi serta kemandirian dalam pengambilan keputusan, sementara fungsi sosial masyarakat semakin berkembang. (5) Kriteria Ikesos dengan kategori inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menginterpretasikan kondisi: a. sistem sosial memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau b. sebagian besar masyarakat telah mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki peluang yang semakin besar dalam pengembangan diri pada aspek sosial ekonomi. (6) Kriteria Ikesos dengan kategori sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menginterpretasikan kondisi: a. sistem sosial menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; b. masyarakat mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi secara layak; dan/atau c. hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sumber pendanaan pelaksanaan pengukuran Ikesos berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж