Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

AKREDITASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Akreditasi diselenggarakan oleh Menteri. (2) Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN BALKS untuk melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. (3) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis milik pemerintah; b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial wajib mengikuti Akreditasi yang diselenggarakan oleh BALKS.

Pasal 5

Akreditasi dilaksanakan secara: a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel; dan f. berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Persyaratan Akreditasi unit pelaksana teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan: a. mempunyai organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pejabat yang berwenang; dan b. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (2) Persyaratan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan ketentuan: a. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan dan/atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; b. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial; c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan d. mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi. (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penilaian yang disusun berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial. (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kementerian Sosial bersama BALKS. (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Tahapan Akreditasi meliputi: a. pendaftaran; b. seleksi administrasi; c. visitasi; d. rapat pleno; dan e. penetapan Akreditasi.

Pasal 9

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen persyaratan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. unit pelaksana teknis pemerintah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis; b. unit pelaksana teknis pemerintah daerah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis pemerintah daerah; dan c. Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial. (3) Dokumen persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. profil Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; b. daftar dokumen pendukung Akreditasi; c. instrumen Akreditasi; dan d. data sumber daya manusia Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan. (4) Dalam hal pendaftaran melalui sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran Akreditasi.

Pasal 11

(1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penilaian lapangan terhadap kelayakan dan standardisasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. (2) Visitasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Asesor. (3) Dalam hal visitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, selain dilakukan oleh Asesor juga melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk menentukan peringkat Akreditasi. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Asesor dan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BALKS. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas sosial setempat.

Pasal 13

(1) Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk MENETAPKAN peringkat Akreditasi. (2) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BALKS kepada Menteri. (3) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Peringkat Akreditasi terdiri atas: a. terakreditasi baik sekali/A; b. terakreditasi baik/B; c. terakreditasi cukup/C; d. terakreditasi kurang/D; dan e. tidak memenuhi standar. (2) Peringkat terakreditasi baik sekali/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. (3) Peringkat terakreditasi baik/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. (4) Peringkat terakreditasi cukup/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. (5) Peringkat terakreditasi kurang/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. (6) Peringkat Akreditasi tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila: a. terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil; dan/atau b. tidak bersedia/menolak divisitasi.

Pasal 15

(1) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang memperoleh status terakreditasi diberikan sertifikat Akreditasi melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial. (2) Status terakreditasi dan peringkat Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial.

Pasal 16

(1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dicabut apabila Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh BALKS kepada Menteri. (3) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

BAB Ketiga

Tahapan Akreditasi

Pasal 8

Koreksi

Tahapan Akreditasi meliputi: a. pendaftaran; b. seleksi administrasi; c. visitasi; d. rapat pleno; dan e. penetapan Akreditasi.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran Akreditasi.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

BALKS

Pasal 18

Koreksi

(1) BALKS ditetapkan oleh Menteri. (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. (3) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen.

Pasal 19

Koreksi

BALKS memiliki tugas: a. menyusun instrumen Akreditasi bersama Kementerian Sosial berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial; b. mengangkat, memberhentikan, dan menugaskan Asesor BALKS; c. melaksanakan tugas supervisi; d. menyusun pedoman teknis; e. mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN peringkat Akreditasi atau mencabut status terakreditasi; dan f. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala kepada Menteri.

Pasal 20

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja BALKS ditetapkan oleh ketua BALKS.

Pasal 21

(1) BALKS memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ex officio kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi; dan d. anggota. (2) Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Keanggotaan BALKS bersifat kolektif dan kolegial serta keputusan BALKS bersifat final.

Pasal 22

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. bebas narkotika dan zat adiktif lainnya; e. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. berpendidikan paling rendah strata dua; dan h. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 23

(1) Untuk MENETAPKAN anggota BALKS dibentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang meliputi penjaringan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi. (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi. (5) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya. (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil seleksi belum terpenuhi, Menteri MENETAPKAN keanggotaan BALKS.

Pasal 24

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 25

Keanggotaan BALKS mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

Keanggotaan BALKS dapat diberhentikan, apabila: a. masa jabatan telah berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota BALKS; dan/atau f. tidak dapat melaksanakan tugas, karena sakit maupun alasan lain.

Pasal 27

BALKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh: a. sekretariat; dan b. Asesor.

Pasal 28

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi sebagai ex officio sekretaris BALKS.

Pasal 29

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas: a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS; b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi.

Pasal 30

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. bebas narkotika dan zat adiktif lainnya; e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak sedang menjadi Asesor pada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain; h. memiliki sertifikat sebagai sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; i. berpendidikan paling rendah strata satu; dan j. harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 31

(1) Untuk MENETAPKAN calon Asesor dibentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjaringan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.

Pasal 32

Asesor ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

Pasal 33

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Pasal 34

(1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melaksanakan penilaian Akreditasi. (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai kelayakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB IV

Pasal 36

Pasal 37

BAB V

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41