Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan

PERMEN Nomor 8 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 2. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat berupa uang kepada keluarga miskin dan/atau rentan. 3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. 4. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. 5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin dan/atau rentan berdasarkan penetapan pejabat yang membidangi pelaksanaan PKH. 6. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, subsidi nonenergi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan/atau bidang lainnya. 7. Verifikasi Komitmen adalah proses yang dilakukan oleh pendamping sosial untuk memastikan KPM memenuhi kewajiban mereka terkait dengan layanan kesehatan dan pendidikan. 8. Pemutakhiran Data adalah proses memperbarui dan/atau melengkapi data mengenai Bantuan Sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi. 9. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang selanjutnya disingkat P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku dan perencanaan kehidupan menuju kemandirian. 10. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Pasal 11

Koreksi

PKH dilaksanakan melalui tahapan: a. penetapan; b. Penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan c. pendampingan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. penetapan calon KPM PKH; dan b. penetapan KPM PKH. (2) Penetapan calon KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelaksanaan PKH dan disahkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH. (3) Penetapan calon KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data calon KPM PKH yang disampaikan oleh satuan kerja pengelola data yang bersumber dari DTSEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran.

Pasal 13

(1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH bekerja sama dengan mitra penyalur. (2) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Mitra penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bank penyalur, pos penyalur, atau pihak lain.

Pasal 14

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH melalui mitra penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

Pasal 15

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. P2K2; b. Verifikasi Komitmen; dan c. Pemutakhiran Data KPM PKH. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memastikan anggota KPM PKH menerima hak dan memenuhi kewajibannya; b. memfasilitasi KPM PKH untuk mengakses program pemberdayaan sosial atau program lainnya; dan/atau c. KPM PKH mencapai proses kemandirian. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan bimbingan mental, spiritual, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kesehatan dan gizi, kesejahteraan sosial, fasilitasi administratif, mediasi, edukasi keluarga, motivasi, dan advokasi bagi KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau layanan sosial.

Pasal 16

(1) Dalam hal pendampingan dilaksanakan di wilayah sulit dijangkau dapat diberikan biaya operasional pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wilayah sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pesisir dan pulau kecil; b. daerah tertinggal/terpencil; c. perbatasan antar negara; d. ketidaktersediaan infrastruktur; dan/atau e. daerah tertentu yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

Pasal 17

(1) P2K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. (2) P2K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh KPM PKH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal KPM PKH bertempat tinggal di wilayah sulit dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), P2K2 diikuti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

(1) Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memastikan anggota KPM PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. (2) Pelaksanaan Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. (3) Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pemutakhiran Data KPM PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan setiap terdapat perubahan data anggota KPM PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

BAB Keempat

Pendampingan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pemutakhiran Data KPM PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan setiap terdapat perubahan data anggota KPM PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

BAB IV

EVALUASI, TERMINASI, DAN GRADUASI KPM PKH

Pasal 21

Koreksi

(1) Evaluasi kepesertaan KPM PKH dilakukan untuk mengecek: a. komponen PKH; b. kelayakan kepesertaan KPM PKH untuk mendapatkan program pemberdayaan sosial atau program lainnya; atau c. pencapaian kemandirian KPM PKH. (2) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. setiap tahun di masa kepesertaan KPM PKH; b. masa kepesertaan KPM PKH akan berakhir; atau c. adanya laporan atau Pengaduan masyarakat. (3) Hasil evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi untuk: a. status kepesertaan KPM PKH; b. memberikan akses program pemberdayaan sosial atau program lainnya; dan/atau c. mendukung proses kemandirian. (4) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH dan/atau satuan kerja pengelola data. (5) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH. (6) Berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepesertaan KPM PKH dapat dilakukan terminasi atau graduasi.

Pasal 22

(1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diberikan dengan ketentuan: a. KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH; dan/atau b. berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH. (2) KPM PKH yang sudah terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diberikan kepada KPM PKH dengan ketentuan: a. meningkatnya kesejahteraan KPM PKH; atau b. tidak sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga sebagai penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 24

Mekanisme evaluasi, terminasi, dan graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33