Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat

PERMEN Nomor 9 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5. Program Persiapan adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk menyiapkan Peserta Didik dari aspek kognitif, sikap, dan keterampilan agar mampu beradaptasi secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik di dalam suasana dan lingkungan akademik baru. 6. Program Akademik adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi akademik Peserta Didik melalui proses pembelajaran dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk mendukung proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan. 7. Program Asrama adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mengembangkan karakter Peserta Didik berbasis pengasuhan, pembiasaan, dan pembentukan ekosistem positif untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat dan aman. 8. Layanan Bimbingan Konseling adalah layanan sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau Guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan Peserta Didik dalam mencapai kemandirian hidup. 9. Layanan Pekerjaan Sosial adalah layanan sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup Peserta Didik. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PROGRAM PERSIAPAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk: a. menyiapkan Peserta Didik secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan kehidupan berasrama di Sekolah Rakyat; dan b. menyelaraskan kompetensi Peserta Didik agar kesenjangan antara muatan/substansi dan pengalaman belajar yang berbeda disesuaikan dengan kompetensi yang harus dipenuhi sesuai Kurikulum pada Sekolah Rakyat. (2) Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi seluruh Peserta Didik. (3) Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (4) Berdasarkan pelaksanaan Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik diberikan penilaian untuk menentukan: a. penempatan pada Program Akademik; b. kebutuhan intervensi lanjutan; dan/atau c. kebutuhan rujukan ke lembaga terkait lainnya.

Pasal 8

(1) Kesiapan Peserta Didik secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan: a. pemeriksaan kesehatan umum, status gizi, riwayat kesehatan, dan imunisasi; b. tes kebugaran jasmani; dan/atau c. pembinaan kesehatan dan aktivitas fisik. (2) Kesiapan Peserta Didik secara mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan: a. asesmen kondisi psikologis; b. penetapan tujuan hidup dan cita-cita; dan/atau c. manajemen stres dan regulasi emosi. (3) Kesiapan Peserta Didik secara sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan: a. asesmen sosial komprehensif; b. pengembangan relasi positif dan empati kepada sesama Peserta Didik; c. pengembangan perilaku sopan santun kepada Guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya; dan d. pengenalan lingkungan, tata tertib, budaya, dan sarana prasarana Sekolah Rakyat. (4) Kesiapan Peserta Didik secara spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan: a. pemahaman dasar terhadap agama dan kepercayaan; b. pembiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; dan c. peningkatan kemampuan membaca dan memahami kitab suci. (5) Kesiapan Peserta Didik secara akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan: a. asesmen diagnostik kognitif; b. pemberian matrikulasi pembelajaran/akademik; dan c. penyusunan rencana pembelajaran dan pendampingan sesuai kebutuhan belajar Peserta Didik.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PROGRAM ASRAMA

Pasal 14

Koreksi

Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan Peserta Didik menjadi pribadi: a. beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; b. berkarakter, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, kreatif, dan berintegritas; c. berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air; d. terampil berbahasa asing khususnya bahasa Inggris; e. mampu berpikir, bersikap dan berperilaku kritis, moderat, dan inovatif; dan f. memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh.

Pasal 15

(1) Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan pendampingan dari wali asuh, wali asrama, dan/atau pekerja sosial. (2) Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan; b. pengasuhan; c. pelatihan kecakapan hidup; dan d. pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan.

Pasal 16

(1) Penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi: a. pembinaan keagamaan; dan b. pembinaan kehidupan keasramaan. (2) Penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wali asrama dan wali asuh.

Pasal 17

(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kepentingan terbaik Peserta Didik; b. tumbuh kembang Peserta Didik; c. nondiskriminasi; d. partisipasi Peserta Didik; e. keikhlasan dan kecintaan; f. keteladanan; dan g. persatuan dan persaudaraan. (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan: a. kebutuhan dasar Peserta Didik; b. kasih sayang dan kelekatan; c. keselamatan dan perlindungan Peserta Didik; d. kesejahteraan; dan e. hak sipil Peserta Didik.

Pasal 18

(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh wali asuh. (2) Setiap wali asuh bertanggung jawab mengasuh Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan layanan, kapasitas penyelenggaraan, kesiapan sumber daya manusia, dan efektivitas pengasuhan yang diukur melalui kinerja wali asuh. (3) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengasuh, mengurus, mendidik, dan melindungi Peserta Didik; b. menumbuhkembangkan Peserta Didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Peserta Didik. (4) Wali asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengasuhan wajib: a. mempertimbangkan jenis kelamin dan ciri-ciri, tingkatan usia, dan kematangan Peserta Didik; b. mendapatkan informasi mengenai riwayat dan perlindungan Peserta Didik dari orang tua, wali, atau pengasuhnya yang sah; dan c. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan orang tua, wali, atau pengasuhnya yang sah untuk MEMUTUSKAN hal penting bagi Peserta Didik. (5) Hal penting bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi penanganan kesulitan belajar, penanganan sakit, perilaku kekerasan, perlindungan Peserta Didik, dan/atau kondisi lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi dengan orang tua, wali, atau pengasuhnya yang sah.

Pasal 19

(1) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi kesulitan, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, dan berperilaku positif terhadap tuntutan dan tantangan hidup. (2) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. jenis kelamin Peserta Didik; b. umur Peserta Didik; c. tingkat perkembangan Peserta Didik; dan d. perubahan yang bertahap dari kebiasaan lama. (3) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui latihan: a. kecakapan personal; b. kecakapan sosial; c. kecakapan fisik; d. kebahasaan; e. literasi digital yang sehat; dan f. literasi finansial.

Pasal 20

(1) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab wali asuh. (2) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Peserta Didik di semua jenjang dalam satuan pendidikan pada Sekolah Rakyat. (3) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan: a. pertimbangan jenis kelamin dan ciri-ciri, tingkatan usia, kematangan dan potensi Peserta Didik, dan perubahan yang bertahap dari kebiasaan lama; dan b. keputusan penting tentang Peserta Didik terkait penanganan kesulitan dalam melaksanakan pelatihan kecakapan hidup. (4) Untuk menunjang pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali asuh berhak memperoleh seluruh informasi terkait kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial Peserta Didik dari orang tua, wali, atau pengasuh yang sah serta selalu berkonsultasi dan berkoordinasi untuk keputusan penting tentang Peserta Didik.

Pasal 21

(1) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d ditujukan untuk membekali Peserta Didik keterampilan kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan atau berwirausahaan. (2) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Peserta Didik dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas. (3) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. tingkat perkembangan Peserta Didik; b. potensi, minat, dan kemampuan Peserta Didik; dan c. kebutuhan pasar kerja, potensi ekonomi lokal, dan sektor prioritas pembangunan nasional. (4) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. di lingkungan Sekolah Rakyat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau lembaga penyelenggaran pelatihan vokasional/kewirausahaan; dan/atau b. di luar lingkungan Sekolah Rakyat dengan mendaftarkan Peserta Didik pada kementerian/lembaga dan/atau lembaga penyelenggaran pelatihan vokasional/kewirausahaan. (5) Penyelenggara pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria: a. berbadan hukum bagi penyelenggara pelatihan nonkementerian/lembaga; b. memiliki prosedur dan mekanisme kesehatan serta keselamatan kerja; c. menyediakan jenis keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan Peserta Didik; d. menyediakan magang selama mengikuti pelatihan kerja; dan e. memberikan akses atau menyalurkan peserta setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan kerja.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

Pasal 23

Koreksi

(1) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tumbuh kembang yang sehat dalam mencapai tujuan pendidikan, kehidupan pribadi, dan sosial. (2) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. jenis kelamin Peserta Didik; b. usia dan perkembangan Peserta Didik; c. kesulitan atau masalah yang dihadapi Peserta Didik; dan d. situasi permasalahan Peserta Didik. (3) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. penyediaan informasi yang dibutuhkan; b. pemberian konsultasi kepada Peserta Didik yang membutuhkan nasihat; c. pemberian konseling kepada Peserta Didik yang menghadapi masalah terkait pribadi, akademik, emosional, dan sosial; dan/atau d. pemberian dukungan psikologi awal. (4) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok Peserta Didik yang memiliki masalah yang sama. (5) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada Peserta Didik pada: a. Program Persiapan; b. Program Akademik; dan/atau c. Program Asrama.

Pasal 24

(1) Dalam memberikan Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) petugas bimbingan konseling wajib untuk: a. menjaga harkat dan martabat Peserta Didik; b. mengutamakan kepentingan terbaik Peserta Didik; c. memastikan keselamatan Peserta Didik; d. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Peserta Didik dan hanya digunakan untuk kepentingan Peserta Didik; e. menerapkan etika bekerja dengan Peserta Didik; dan f. melaksanakan kegiatan berdasarkan pendekatan dan metode bimbingan konseling. (2) Dalam hal petugas bimbingan konseling tidak dapat mengatasi masalah yang dialami Peserta Didik, petugas dapat merujuk Peserta Didik kepada lembaga layanan yang sesuai.

Pasal 25

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai kesiapan sebelum mengikuti Program Akademik. (2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. layanan dasar; b. layanan peminatan perencanaan individual; dan c. layanan responsif untuk bantuan dalam menghadapi kesiapan mengikuti pendidikan. (3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru bimbingan konseling. (4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 26

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tujuan akademik. (2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bimbingan konseling pribadi; b. bimbingan konseling sosial; c. bimbingan konseling belajar; dan/atau d. bimbingan konseling karir. (3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru bimbingan dan konseling. (4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tujuan tumbuh kembang yang sehat di Asrama. (2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling pribadi dan sosial. (3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wali asuh dan/atau pekerja sosial. (4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti situasi kehidupan Peserta Didik di Asrama.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

LAYANAN PEKERJAAN SOSIAL

Pasal 29

Koreksi

(1) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b bertujuan untuk membantu Peserta Didik mengatasi masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. (2) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. jenis kelamin Peserta Didik; b. usia dan perkembangan Peserta Didik; c. masalah yang dihadapi Peserta Didik; d. situasi permasalahan Peserta Didik; dan e. potensi, kekuatan, dan sumber dukungan yang dimiliki Peserta Didik. (3) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik; b. pencegahan masalah pada Peserta Didik; c. manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik; dan d. pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan. (4) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial. (5) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik pada Program Persiapan, Program Akademik, dan/atau Program Asrama. (6) Dalam pelaksanaan Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial bekerja sama dengan wali asuh, wali asrama, petugas bimbingan konseling, dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 30

(1) Penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berhubungan dengan Peserta Didik, baik dari lingkungan Sekolah Rakyat maupun dari luar untuk menyadari perlunya memenuhi hak Peserta Didik dan memastikan perlindungan Peserta Didik. (2) Penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penjelasan singkat mengenai kebijakan keselamatan Peserta Didik kepada pegawai baru dalam 1 (satu) bulan pertama setelah bergabung; b. sosialisasi dengan tatap muka mengenai hak dan perlindungan Peserta Didik; c. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak dan perlindungan Peserta Didik secara tertulis maupun elektronik; dan d. pelatihan tentang hak dan perlindungan Peserta Didik.

Pasal 31

(1) Pencegahan masalah pada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mencegah masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. (2) Pencegahan masalah pada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembuatan analisis risiko untuk memetakan kemungkinan terjadinya masalah pada Peserta Didik; b. pembuatan rencana mitigasi berdasarkan analisis risiko; c. pengamatan gejala munculnya masalah pada Peserta Didik; d. asesmen awal pada Peserta Didik; e. dukungan psikologi awal pada Peserta Didik; f. pemberian perhatian kepada Peserta Didik yang terindikasi memiliki masalah; g. koordinasi dengan tenaga profesional dan lembaga layanan dalam situasi yang membutuhkan penanganan lanjutan; dan/atau h. pemberian informasi pada orang tua mengenai kondisi Peserta Didik.

Pasal 32

(1) Manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menangani masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan yang dialami Peserta Didik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. (2) Manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. proses awal; b. asesmen; c. rencana penanganan; d. pelaksanaan penanganan; e. monitoring dan evaluasi; dan f. pengakhiran. (3) Dalam melaksanakan manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pekerja sosial dapat mengadakan pertemuan pembahasan kasus untuk memperjelas dan mendalami masalah maupun rencana penanganan. (4) Pertemuan pembahasan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga profesional lain dan lembaga yang relevan dengan kasus yang dibahas. (5) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan manajemen kasus berpedoman pada kode etik dan standar praktik pekerjaan sosial.

Pasal 33

(1) Pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d bertujuan untuk mendapatkan jaringan informasi, koneksi, dan layanan baik dari lembaga maupun tenaga profesional dalam membantu Layanan Pekerjaan Sosial di Sekolah Rakyat. (2) Pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. identifikasi kebutuhan yang dihadapi Peserta Didik; b. identifikasi kemampuan Peserta Didik dalam menerima layanan dari lembaga di luar Sekolah Rakyat; c. membuat direktori lembaga dan tenaga profesional yang dibutuhkan; d. melakukan kunjungan, menjajaki, dan membuat kerja sama jika terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan layanan; e. memfasilitasi atau mengadvokasi agar penerimaan layanan oleh Peserta Didik berjalan dengan lancar; f. melibatkan lembaga atau tenaga profesional dalam pertemuan pembahasan kasus yang sesuai; dan g. mengadakan pertemuan rutin untuk melaporkan dan memutakhirkan perkembangan kerja sama.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan Layanan Pekerjaan Sosial sebagimana ditetapkan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37