Peraturan Menteri Nomor 01-permentan-kb-120-1-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

PERMEN Nomor 01-permentan-kb-120-1-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 4

(1) Perusahaan Perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui Kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban; c. kondisi kebun, meliputi: 1. tingkat pemeliharaan; 2. persentase tenera; 3. persentase dura; dan 4. rendemen CPO dan PK; b. jangka waktu kerja sama; dan c. sanksi. (4) Bupati/wali kota atau gubernur dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bupati/wali kota atau gubernur memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berasal dari Pekebun swadaya yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit.

Pasal 6

(1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh gubernur. (2) Gubernur dalam MENETAPKAN harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur: a. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan c. perwakilan Pekebun, meliputi Kelembagaan Pekebun atau asosiasi Pekebun kelapa sawit. (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada gubernur; b. memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun; c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun; d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali. (5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7

(1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS. (2) Rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: HTBS(P) = K(P-1) {(HCPO(P) X RCPO(Tab)) + (HPK(P) X RPK(Tab))} dengan penjelasan: HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P). K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing- masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing- masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%). RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%). (3) Harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga ditingkat pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 8

(1) Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu Perusahaan Perkebunan periode sebelumnya, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada Perusahaan Perkebunan anggota tim penetapan harga pembelian TBS. (2) Apabila harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan periode tersebut.

Pasal 9

(1) Besaran Indeks “K” ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh gubernur. (2) Besaran Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS. (3) Dalam penetapan besaran Indeks ”K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan Perkebunan menyampaikan usulan perhitungan Indeks “K” dan data dukung untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS. (4) Usulan perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari setiap pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan Indeks ”K” rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan. (5) Tim penetapan harga pembelian TBS dalam mendapatkan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan rumus besaran Indeks “K” yang ditetapkan sebagai berikut: HTBS (P-1) K(P-1) = ---------------------------------------------------------------- x 100% (HCPO(P-1) X RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P-1) X RPK(Akt PKS)) dengan penjelasan: HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya. HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya. HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya. RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya. RPK(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya. (6) Tata cara perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera. (2) Rendemen selain dari jenis tenera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sendiri oleh para pihak yang bermitra serta diketahui oleh Kepala Dinas. (3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau institusi yang ditunjuk oleh gubernur. (3) Hasil evaluasi rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur. (4) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi.

Pasal 12

(1) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS, jika terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun. (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

BAB Kedua

Penetapan Harga

Pasal 6

Koreksi

(1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh gubernur. (2) Gubernur dalam MENETAPKAN harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur: a. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan c. perwakilan Pekebun, meliputi Kelembagaan Pekebun atau asosiasi Pekebun kelapa sawit. (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada gubernur; b. memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun; c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun; d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali. (5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7

(1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS. (2) Rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: HTBS(P) = K(P-1) {(HCPO(P) X RCPO(Tab)) + (HPK(P) X RPK(Tab))} dengan penjelasan: HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P). K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing- masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing- masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%). RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%). (3) Harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga ditingkat pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 8

(1) Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu Perusahaan Perkebunan periode sebelumnya, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada Perusahaan Perkebunan anggota tim penetapan harga pembelian TBS. (2) Apabila harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan periode tersebut.

BAB Ketiga

Penetapan Indeks “K”

Pasal 9

Koreksi

(1) Besaran Indeks “K” ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh gubernur. (2) Besaran Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS. (3) Dalam penetapan besaran Indeks ”K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan Perkebunan menyampaikan usulan perhitungan Indeks “K” dan data dukung untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS. (4) Usulan perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari setiap pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan Indeks ”K” rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan. (5) Tim penetapan harga pembelian TBS dalam mendapatkan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan rumus besaran Indeks “K” yang ditetapkan sebagai berikut: HTBS (P-1) K(P-1) = ---------------------------------------------------------------- x 100% (HCPO(P-1) X RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P-1) X RPK(Akt PKS)) dengan penjelasan: HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya. HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya. HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya. RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya. RPK(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya. (6) Tata cara perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera. (2) Rendemen selain dari jenis tenera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sendiri oleh para pihak yang bermitra serta diketahui oleh Kepala Dinas. (3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau institusi yang ditunjuk oleh gubernur. (3) Hasil evaluasi rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur. (4) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi.

Peraturan Menteri Nomor 01-permentan-kb-120-1-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22