Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujia…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 2. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 3. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Rancangan SNI yang selanjutnya disingkat RSNI adalah dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). 5. Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT. 6. Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan disusun berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan. (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Variabel Utama; dan b. Variabel Pendukung.

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan; b. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber; c. pelaksanaan penyusunan RSNI; dan d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar.

Pasal 4

(1) Perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perekayasaan dan perakitan teknologi untuk menghasilkan jumlah paket teknologi budi daya peternakan dan kesehatan hewan. (2) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan produksi bibit sumber ternak sesuai dengan peraturan sertifikasi bibit ternak yang berlaku. (3) Pelaksanaan penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan penyusunan RSNI yang dilakukan oleh konseptor yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku. (4) Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan sesuai dengan peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku.

Pasal 5

(1) Perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa subvariabel jumlah paket teknologi budi daya. (2) Jumlah paket teknologi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah paket teknologi budi daya yang dihasilkan dari perekayasaan dan perakitan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas subvariabel: a. populasi ternak; b. jumlah galur ternak; dan c. realisasi produksi bibit sumber. (2) Populasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah keseluruhan ternak yang dimiliki dan dipelihara untuk menghasilkan bibit sumber. (3) Jumlah galur ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah galur unggul dilepas. (4) Realisasi produksi bibit sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah bibit sumber yang diproduksi dan telah memenuhi standar bibit sumber.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas subvariabel: a. realisasi RSNI; dan b. realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar. (2) Realisasi RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah RSNI yang dihasilkan oleh konseptor dan telah dibahas dalam rapat teknis oleh komite teknis terkait. (3) Realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah usulan Program Nasional Penyusunan Standar yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas subvariabel: a. jumlah sampel pengujian terlayani; dan b. jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan. (2) Jumlah sampel pengujian terlayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel produk yang dilayani pada unit laboratorium pengujian UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan. (3) Jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan dari hasil pengujian terhadap sampel pada unit laboratorium pengujian UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 9

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. prasarana dan sarana; b. sumber daya manusia; dan c. anggaran.

Pasal 10

(1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a merupakan jumlah prasarana dan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perakitan dan pengujian teknologi dalam rangka modernisasi peternakan dan kesehatan hewan. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis serta administrasi untuk mendukung pelaksanaan perakitan dan pengujian teknologi dalam rangka modernisasi peternakan dan kesehatan hewan. (3) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam satu tahun anggaran.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penilaian Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan dilakukan terhadap data pencapaian dari: a. variabel dan subvariabel pada Variabel Utama; dan b. variabel pada Variabel Pendukung. (2) Penilaian Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap indikator Variabel Utama dan Variabel Pendukung. (3) Indikator Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan interval. (4) Interval sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonversi ke dalam nilai standar mulai dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 3 (tiga). (5) Penilaian Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan diperoleh melalui penjumlahan Variabel Utama dan Variabel Pendukung. (6) Nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung diperoleh dari hasil perkalian nilai standar masing-masing Variabel Utama dan Variabel Pendukung dengan bobot kriteria tertentu dibagi jumlah kelas interval. (7) Rincian interval dan nilai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Bobot kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas: a. Variabel Utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. Variabel Pendukung sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

Bobot Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dengan bobot sebesar 21% (dua puluh satu persen). c. pelaksanaan penyusunan RSNI dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar dengan bobot sebesar 14% (empat belas persen).

Pasal 14

(1) Besaran bobot perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa subvariabel jumlah paket teknologi budi daya sebesar 25% (dua puluh lima persen). (2) Besaran bobot pelaksanaan produksi benih/bibit sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas subvariabel: a. populasi ternak dengan bobot sebesar 8% (delapan persen); b. jumlah galur ternak dengan bobot sebesar 8% (delapan persen); dan c. realisasi produksi bibit sumber dengan bobot sebesar 5% (lima persen). (3) Besaran bobot pelaksanaan penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas subvariabel: a. realisasi RSNI dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan b. realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen). (4) Besaran bobot pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas subvariabel: a. jumlah sampel pengujian terlayani dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan b. jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 15

Bobot Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: a. prasarana dan sarana dengan bobot sebesar 9% (sembilan persen); b. sumber daya manusia dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan c. anggaran dengan bobot sebesar 4% (empat persen).

Pasal 16

Tata cara penilaian Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Koreksi

(1) Berdasarkan jumlah dari nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung diperoleh dari hasil perkalian nilai standar masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan ditetapkan sebagai berikut: a. balai, dengan total skor lebih dari 0,72 (nol koma tujuh dua); dan b. loka, dengan total skor 0,61 (nol koma enam satu) sampai dengan 0,72 (nol koma tujuh dua). (2) Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 18

Koreksi

(1) Evaluasi terhadap Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan. (2) Evaluasi terhadap Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai dan evaluasi Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam hal terjadi perubahan Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan klasifikasi untuk dilakukan penataan disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2026 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN RINCIAN INTERVAL DAN NILAI STANDAR A. VARIABEL UTAMA 1. Perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan dengan subvariabel: a. jumlah paket teknologi budi daya Jumlah Paket Teknologi Budi Daya No Interval Nilai Standar 1 ≤ 1 2 2 > 1 3 2. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dengan subvariabel: a. populasi ternak Jumlah Populasi Ternak yang diurus dan dipelihara No Interval Nilai Standar 1 ≤ 419 1 2 420 - 656 2 3 > 656 3 b. jumlah galur ternak Jumlah galur unggul dilepas No Interval Nilai Standar 1 ≤ 12 1 2 13 -17 2 3 > 17 3 c. realisasi produksi benih/bibit sumber Jumlah Realisasi Produksi Benih/Bibit Sumber No Interval Nilai Standar 1 ≤ 760 1 2 761 - 1.485 2 3 > 1.485 3 3. Pelaksanaan penyusunan RSNI dengan subvariabel: a. realisasi RSNI Jumlah Konsep RSNI No Interval Nilai Standar 1 ≤ 1 2 2 > 1 3 b. realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar Jumlah Usulan Program Nasional Penyusunan Standar yang telah ditetapkan No Interval Nilai Standar 1 ≤ 2 1 2 3 2 3 > 3 3 4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar dengan subvariabel: a. jumlah sampel pengujian terlayani Jumlah Sampel Pengujian Terlayani No Interval Nilai Standar 1 ≤ 838 1 2 839 – 1.511 2 3 > 1.511 3 b. jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan Jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan No Interval Nilai Standar 1 ≤ 195 1 2 196 - 224 2 3 > 224 3 B. VARIABEL PENDUKUNG 1. Prasarana dan Sarana Luas lahan (𝑚2) No Interval Nilai Standar 1 ≤ 337.488 1 2 337.489 - 446.275 2 3 > 446.275 3 2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia No Interval Nilai Standar 1 ≤ 128 1 2 129 - 145 2 3 > 145 3 3. Anggaran Anggaran (Rupiah) No Interval Nilai Standar 1 ≤ 14.000.000.000 1 2 14.000.000.001 – 17.000.000.000 2 3 > 17.000.000.000 3 MENTERI PERTANIAN, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TATA CARA PENILAIAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Penilaian klasifikasi UPT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Persiapan a. Pembentukan Tim 1) Tim ditetapkan oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. 2) Tim terdiri atas unsur teknis dan organisasi di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. b. Penyusunan Formulir Penilaian Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tim menyusun formulir penilaian Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan yang didasarkan pada data kriteria Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan. 2. Pengumpulan data Variabel Utama dan Variabel Pendukung beserta bukti fisik a. Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. b. Wawancara dan peninjauan lokasi Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai. Table Format Data: No. Variabel/Subvariabel Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian PKH Satuan Data Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) Keterangan Tabel: Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian Klasifikasi atau sejumlah variabel/subvariabel yang ada. Kolom (2) : Diisi variabel/subvariabel yang merupakan penilaian klasifikasi. Kolom (3) : Diisi jenis satuan dari masing-masing variabel/subvariabel. Kolom (4) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai variabel/ subvariabel yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Kolom (5) : Diisi dengan penjelasan atau informasi terkait data variabel/subvariabel. 3. Pengolahan dan Penilaian Penentuan Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan dilakukan berdasarkan perhitungan skor dan total skor (Nilai Klasifikasi UPT Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Penghitungan kelas interval menggunakan aturan sturgess dengan rumus sebagai berikut: K = 1 + 3,3 log n K = jumlah kelas interval n = populasi UPT Apabila telah diperoleh skor dari masing-masing variabel/subvariabel maka dilakukan penjumlahan skor untuk memperoleh total skor (nilai Klasifikasi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Hasil dari total skor akan menentukan masuk kedalam Klasifikasi loka atau balai sesuai Pasal 17 ayat (1). MENTERI PERTANIAN, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN Nilai Standar Skor = x Bobot Variabel/Subvariabel Jumlah Kelas Interval Total Skor = n1+n2+n3+n4+n5+…+nx

Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19