Peraturan Menteri Nomor 105-permentan-pd-300-8-2014 Tahun 2014 tentang INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

PERMEN Nomor 105-permentan-pd-300-8-2014 Tahun 2014

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 4

Koreksi

(1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan. (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya. (3) Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.

Pasal 5

(1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan. (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 2 (dua) ekor per hektar. (3) Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan. (4) Ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar didaftar oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. (3) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif atau semi intensif.

Pasal 7

(1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dilakukan setelah memperoleh izin usaha perkebunan. (2) Jika lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota. (3) Jika lahan perkebunan kelapa sawit berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

Pasal 9

(1) Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif. (2) Pola budi daya sapi secara intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit. (3) Pola budi daya sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit. (4) Pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit. (5) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari. (6) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.

Pasal 10

(1) Integrasi usaha sawit-sapi untuk penggemukan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan. (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% untuk usaha perkembangbiakan. (3) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

Peraturan Menteri Nomor 105-permentan-pd-300-8-2014 Tahun 2014 tentang INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17