Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

PERMEN Nomor 11 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi: a. BBPPTP Surabaya; b. BBPPTP Medan; dan c. BBPPTP Ambon.

Pasal 4

(1) BBPPTP berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. (2) BBPPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Pembinaan Teknis BBPPTP dilaksanakan oleh: a. Direktur Perbenihan Perkebunan, untuk bidang perbenihan; dan b. Direktur Perlindungan Perkebunan, untuk bidang proteksi.

Pasal 6

BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BBPPTP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyakan benih; c. pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih; d. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih; e. pelaksanaan pengawasan peredaran benih; f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan; g. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; h. pelaksanaan pengembangan kawasan organik; i. pelaksanan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; j. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; k. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; l. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim; m. pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati; n. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan; o. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; p. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; q. penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Pasal 8

BBPPTP terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

Struktur organisasi BBPPTP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) BPTP Pontianak berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. (2) BPTP Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 12

Pembinaan teknis BPTP Pontianak dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 13

BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan; c. pelaksanaanan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan; d. pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; e. pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati; f. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; g. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; h. pelaksanaan pengendalian hama terpadu; i. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; j. penguatan jejaring kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

Pasal 15

BPTP Pontianak terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 17

Struktur organisasi BPTP Pontianak digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

BBPTPP

Pasal 3

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi: a. BBPPTP Surabaya; b. BBPPTP Medan; dan c. BBPPTP Ambon.

Pasal 4

(1) BBPPTP berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. (2) BBPPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Pembinaan Teknis BBPPTP dilaksanakan oleh: a. Direktur Perbenihan Perkebunan, untuk bidang perbenihan; dan b. Direktur Perlindungan Perkebunan, untuk bidang proteksi.

Pasal 6

BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BBPPTP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyakan benih; c. pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih; d. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih; e. pelaksanaan pengawasan peredaran benih; f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan; g. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; h. pelaksanaan pengembangan kawasan organik; i. pelaksanan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; j. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; k. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; l. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim; m. pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati; n. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan; o. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; p. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; q. penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Pasal 8

BBPPTP terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

Struktur organisasi BBPPTP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

BPTP Pontianak

Pasal 11

(1) BPTP Pontianak berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. (2) BPTP Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 12

Pembinaan teknis BPTP Pontianak dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 13

BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan; c. pelaksanaanan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan; d. pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; e. pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati; f. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; g. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; h. pelaksanaan pengendalian hama terpadu; i. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; j. penguatan jejaring kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

Pasal 15

BPTP Pontianak terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 17

Struktur organisasi BPTP Pontianak digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.