Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/LB.070/8/2016 Tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik

PERMEN Nomor 13 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 767), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah, serta setelah angka 11 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. 2. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 3. Pakan adalah bahan baku, bahan tambahan, dan bahan imbuhan atau campurannya yang berasal dari sumber hayati, mineral dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai pakan hewan dan/atau pakan ikan. 4. Pakan PRG adalah Pakan yang mengandung PRG. 5. Pengkajian adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait. 6. Pengkajian Risiko (Risk Assessment) PRG adalah Pengkajian kemungkinan terjadinya pengaruh merugikan pada lingkungan hidup, kesehatan manusia dan kesehatan Hewan yang ditimbulkan dari pengembangan dan pemanfaatan PRG berdasarkan penggunaan metode ilmiah dan statistik tertentu yang sahih. 7. Keamanan Pakan PRG adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan Hewan dan ikan akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan Pakan PRG. 8. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwenang dalam menyusun dan MENETAPKAN kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG. 9. Tim Teknis Keamanan Hayati Pakan Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disebut TTKH Pakan adalah tim yang dibentuk oleh KKH PRG dan diberi tugas membantu KKH PRG dalam melakukan evaluasi dan Pengkajian teknis keamanan hayati serta kelayakan pemanfaatan Pakan PRG. 10. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. 11. Hari adalah hari kalender. 12. Pemohon adalah badan usaha, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah yang mempunyai bidang usaha atau tugas berkaitan dengan Pakan PRG. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/LB.070/8/2016 Tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal II