Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

PERMEN Nomor 15 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1338) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dihapus dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2026 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS POLA KEMITRAAN, POLA SWAKELOLA, TEKNIS VERIFIKASI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SELESAI I. POLA KEMITRAAN DAN POLA SWAKELOLA A. Pola Kemitraan Pola Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Koordinasi dilakukan dalam rangka: a. pengumpulan informasi awal daerah yang memiliki potensi lahan, dan kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan komoditas bawang putih. b. konsultasi dan penjajakan calon lokasi dan/atau calon kelompok tani/gabungan kelompok tani yang akan bermitra. 2. Melakukan peninjauan calon kelompok tani/gabungan kelompok tani dan calon lokasi bersama dengan petugas dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Peninjauan dilakukan untuk: a. menjalin komunikasi dan sosialisasi teknis kemitraan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani. b. identifikasi calon kelompok tani/gabungan kelompok tani dan calon lokasi yang akan dimitrakan. 3. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Dalam dokumen perjanjian kerjasama paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: a. rencana tanam; b. luas lahan dan lokasi lahan yang dikerjasamakan; c. jangka waktu kerjasama; d. tujuan kerjasama, untuk menghasilkan bawang putih dengan produktivitas paling sedikit 10 (sepuluh) ton per hektar; e. hak dan kewajiban para pihak; f. biaya usaha tani yang wajar; g. skema bagi hasil panen dengan prosentase yang disepakati kedua belah pihak, seperti 60:40, 70:30, 75:25, atau 80:20; h. kesepakatan bila terjadi force majeure dan/atau penyelesaian sengketa/konflik. 4. Melengkapi identitas lahan pertanaman bawang putih yang berisi informasi: alamat lokasi (desa, kecamatan, kabupaten), nama Pelaku Usaha, nama kelompok tani/gabungan kelompok tani, nama petani, varietas, tanggal tanam (tgl/bln/thn), luas (ha), ketinggian lahan dari permukaan laut (mdpl), dan lokasi lahan (koordinat). Lokasi lahan ditunjukkan dengan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat lintang dan bujur (LU/LS dan BT). 5. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan budi daya dan panen sesuai dengan pelaksanaan tahapan di lapangan secara periodik dalam buku/lembar catatan aktivitas budi daya. 6. Tim verifikasi, petugas dinas kabupaten/kota, petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan, dan kelompok tani/gabungan kelompok tani bersama Pelaku Usaha melakukan verifikasi realisasi tanam dan produksi. 7. Menandatangani berita acara hasil verifikasi. B. Pola Swakelola Pelaksanaan pola swakelola dilakukan sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura, dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura, badan usaha swasta dan/atau milik negara, dan/atau perorangan pemilik lahan. Koordinasi dilakukan dalam rangka: a. pengumpulan informasi awal potensi lahan untuk dikembangkan komoditas bawang putih. b. konsultasi dan penjajakan calon lokasi penanaman bawang putih. 2. Melakukan peninjauan calon lokasi bersama dengan petugas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Peninjauan dilakukan untuk: a. menjalin komunikasi dan sosialisasi teknis kemitraan dengan badan usaha dan/atau perorangan pemilik lahan. b. identifikasi calon lokasi yang akan dimitrakan. 3. Melengkapi identitas lahan pertanaman bawang putih yang berisi informasi: alamat lokasi (desa, kecamatan, kabupaten), nama Pelaku Usaha, varietas, tanggal tanam (tgl/bln/thn), luas (ha), ketinggian lahan dari permukaan laut (mdpl), dan lokasi lahan (koordinat). Lokasi lahan ditunjukkan dengan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat lintang dan bujur (LU/LS dan BT). 4. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan budi daya dan panen sesuai dengan pelaksanaan tahapan di lapangan secara periodik dalam buku/lembar catatan aktivitas budi daya. 5. Tim verifikasi, petugas dinas kabupaten/kota, petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan bersama Pelaku Usaha melakukan verifikasi realisasi tanam dan produksi. 6. Menandatangani berita acara hasil verifikasi. II. TEKNIS VERIFIKASI A. Kriteria Teknis Kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang melaksanakan wajib tanam dan produksi sebagai berikut: 1. Lahan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan agroklimat sesuai untuk penanaman bawang putih. 2. Menggunakan benih bawang putih bermutu yang cocok ditanam di daerah tropis. 3. Penanaman dilakukan secara monokultur dengan menggunakan 1 (satu) jenis tanaman yaitu bawang putih. Jika budi daya bawang putih dilakukan dengan pola tumpang sari/tumpang gilir tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas lahan pengembangan bawang putih. 4. Tersedia cukup air untuk memenuhi kebutuhan tanaman, terutama jika ditanam pada musim kemarau. 5. Pertanaman bawang putih yang ditanam di lereng dengan sudut kemiringan lebih dari 30o (tiga puluh derajat) harus menerapkan teknik konservasi lahan yang baik. B. Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan Verifikasi dilakukan untuk memastikan realisasi pemenuhan pengembangan komoditas strategis bawang putih. Pelaksanaan Verifikasi meliputi : 1. Verifikasi Tanam Verifikasi tanam dilakukan terhadap pertanaman bawang putih milik Pelaku Usaha. Syarat verifikasi tanam: a. dilakukan setelah Pelaku Usaha melaksanakan penanaman. b. lahan yang akan diverifikasi telah dilengkapi dengan identitas lokasi seperti luas lahan, nama pemilik, nama Pelaku Usaha, varietas, waktu tanam dan koordinat lahan. c. pertanaman bawang putih yang diajukan untuk diverifikasi telah berumur paling kurang 14 (empat belas) hari setelah tanam (HST). d. sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) verifikasi tanam. 2. Verifikasi Produksi Syarat verifikasi produksi: a. dilakukan setelah Pelaku Usaha selesai melaksanakan penanaman dan menghasilkan produksi. b. lahan yang akan diverifikasi telah dilengkapi dengan identitas lokasi seperti luas lahan, nama pemilik, nama Pelaku Usaha, varietas, waktu tanam dan koordinat lahan. c. produksi dihitung berdasarkan hasil timbangan panen dan atau menggunakan metode statistik ubinan dengan melibatkan petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan dan petugas dinas kabupaten/kota setempat dilengkapi dengan berita acara panen. d. sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) verifikasi produksi. III. PENERBITAN SURAT KETERANGAN SELESAI Surat keterangan selesai diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaku usaha menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih berupa realisasi komitmen tanam dan produksi. b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang. c. Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi yang sudah sesuai kepada Direktur Sayuran dan Tanaman Obat sebagai dasar penerbitan surat keterangan selesai. d. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat menandatangani surat keterangan selesai. e. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat menyampaikan surat keterangan selesai kepada Pelaku Usaha, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23A

Pasal II