Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 7. Rekomendasi adalah keterangan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian pada kategori keterampilan/keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku instansi pembina. 8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 9. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji untuk mengukur tingkat Kompetensi calon Pejabat Fungsional. 10. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi. 11. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal Kompetensi. 12. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Uji Kompetensi.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyesuaian/Inpassing dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian yang terdiri atas: a. Penyuluh Pertanian; b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. Pengawas Benih Tanaman; d. Medik Veteriner; e. Paramedik Veteriner; f. Pengawas Bibit Ternak; g. Pengawas Mutu Pakan; h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; i. Analis Pasar Hasil Pertanian; j. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman; k. Analis Ketahanan Pangan; l. Analis Perkarantinaan Tumbuhan; m. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; n. Dokter Hewan Karantina; dan o. Paramedik Karantina Hewan. (2) Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan untuk PNS yang saat ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang perlindungan varietas tanaman. (3) Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sampai dengan huruf o dilakukan untuk PNS yang saat ini masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. (4) Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai tanggal 1 April 2020.

Pasal 3

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit kumulatif. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf o untuk Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan pembulatan ke bawah: a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun; c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun; dan d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih.

Pasal 4

(1) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan kriteria: a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; atau d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. (3) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Pasal 6

(1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing setelah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif minimal tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam keputusan bebas sementara. (3) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan ditetapkan.

BAB Kesatu

Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Ketiga

Syarat

Pasal 5

Koreksi

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-3) atau setara sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya. (3) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibuktikan dengan: a. keputusan; b. surat tugas; dan/atau c. sasaran kerja pegawai, yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 6

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 7

Koreksi

Kementerian Pertanian, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 8

Koreksi

Kementerian Pertanian menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.

Pasal 9

(1) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melalui Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan. (2) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan menyampaikan usul dan persetujuan penetapan formasi Penyesuaian/Inpassing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara daring kepada instansi pembina.

Pasal 10

Rincian penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berisi nama dan jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing meliputi: a. penyampaian daftar usulan; b. verifikasi dan validasi usulan; c. pelaksanaan Uji Kompetensi; d. penetapan Rekomendasi; e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional; dan f. pelaporan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 12

(1) Usulan PNS di lingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti Uji Kompetensi disampaikan melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kepegawaian kepada Sekretariat Tim Penguji dengan dilengkapi: a. surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan; b. ijazah sesuai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. surat keputusan atau surat tugas yang menyatakan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan e. Sasaran Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Perangkat daerah provinsi dan Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan mengusulkan PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi kepada Sekretariat Tim Penguji melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan dilengkapi: a. surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi atau kabupaten/kota; b. surat keputusan atau surat tugas kepala perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan yang menyatakan: 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan 2. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan d. Sasaran Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Pendaftaran usulan PNS dan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara daring melalui laman fungsional.pertanian.go.id.

Pasal 14

(1) Verifikasi dan validasi calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran data. (2) Verifikasi dan validasi merupakan verifikasi data calon peserta Uji Kompetensi yang sudah terdaftar secara daring pada laman fungsional.pertanian.go.id.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena angka kredit dilakukan melalui portofolio. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dilakukan dengan sistem CAT. (4) Peserta Uji Kompetensi kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya harus memenuhi Nilai Ambang Batas. (5) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kategori keterampilan meliputi: a. 60 (enam puluh) untuk jenjang Pemula; b. 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Terampil; c. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Mahir; dan d. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Penyelia. (6) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kategori keahlian meliputi: a. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Pertama; b. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda; dan c. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya. (7) Peserta uji kompetensi Ahli Madya yang memenuhi nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus menyusun makalah, mengikuti wawancara, dan memperoleh nilai paling sedikit 80 (delapan puluh).

Pasal 16

(1) Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi paling sedikit memuat persyaratan peserta Uji Kompetensi, jumlah lowongan jabatan, waktu, dan alamat pendaftaran. (2) Pendaftaran peserta Uji Kompetensi dilakukan dengan mengunggah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. (4) Sekretariat Tim Penguji menginformasikan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi.

Pasal 17

(1) Pejabat yang MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi: a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman; b. Direktur Jenderal Perkebunan MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan; d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Penyuluh Pertanian; e. Kepala Badan Ketahanan Pangan MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan; f. Kepala Badan Karantina Pertanian MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan; atau g. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. (2) Dalam MENETAPKAN Rekomendasi hasil Uji Kompetensi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penguji. (3) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penguji didukung oleh Sekretariat Tim Penguji. (4) Susunan keanggotaan, tugas Tim Penguji dan Sekretariat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 18

(1) Sekretariat Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Hasil Uji Kompetensi untuk calon Pejabat Fungsional Ahli Madya ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji. (3) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara daring melalui laman fungsional.pertanian.go.id. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi lulus Uji Kompetensi. (5) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi MENETAPKAN kebutuhan Penyesuaian/Inpassing pada masing-masing instansi pemerintah. (6) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi, kabupaten/kota. (7) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilakukan berdasarkan rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Pasal 20

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melaporkan PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing setiap 1 (satu) tahun. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui laman fungsional.pertanian.go.id. (3) Kementerian Pertanian selaku instansi pembina menyampaikan laporan PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

BAB Kedelapan

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23