Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran. 12. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 13. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 16. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Izin Usaha perkebunan mencakup: a. usaha budi daya tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan d. usaha produksi benih tanaman. (2) Permohonan Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh perusahaan perkebunan. (3) Permohonan Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 9

Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan.

Pasal 10

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; d. pernyataan mengenai: 1. rencana kerja pembangunan kebun inti; 2. rencana pengolahan hasil; 3. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; e. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; dan f. keterangan mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership) usaha perkebunan. (2) Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku; d. dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri dengan perjanjian kemitraan; e. rencana kerja pembangunan industri pengolahan; f. rencana kerja pembangunan kebun; g. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat, telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat; dan h. keterangan mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership) usaha perkebunan. (2) Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; d. pernyataan mengenai: 1. rencana kerja pembangunan kebun inti; 2. rencana kerja pembangunan unit pengolahan; 3. rencana kerja pembangunan kebun; 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan 5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; e. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; dan f. keterangan mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership) usaha perkebunan. (2) Izin Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, untuk usaha produksi benih tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; c. pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan d. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. (2) Izin Usaha produksi benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha perkebunan yang diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha perkebunan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Permohonan Izin Usaha obat hewan dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum. (2) Izin Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup izin importir, eksportir, produsen, distributor, apotek obat hewan, depo, petshop, poultry shop, dan toko obat hewan.

Pasal 16

Koreksi

Izin Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha obat hewan.

Pasal 17

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan b. pernyataan mempunyai: 1. tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis, bagi produsen; 2. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis, bagi importir, eksportir, distributor, dan/atau apotek obat hewan; atau 3. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis, bagi depo, petshop, poultry shop, dan toko obat hewan. (2) Izin Usaha obat hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Pemohon wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b melalui OSS paling lambat 14 (empatbelas) Hari sejak Izin Usaha obat hewan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama 14 (empatbelas) Hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha obat hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Permohonan Izin Usaha tanaman pangan dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas skala usaha tertentu. (2) Izin Usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Izin Usaha proses produksi tanaman pangan; b. Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan; c. Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan d. Izin Usaha perbenihan tanaman.

Pasal 20

Izin Usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha tanaman pangan.

Pasal 21

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; e. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan f. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha proses produksi tanaman pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; e. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan f. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan e. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha perbenihan tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. surat penguasaan lahan; c. keterangan kelayakan sebagai produsen benih bina dari organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; d. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan e. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan. (2) Izin Usaha perbenihan tanaman diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha tanaman pangan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha tanaman pangan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

IZIN USAHA HORTIKULTURA

Pasal 26

Koreksi

(1) Izin Usaha hortikultura mencakup: a. Izin Usaha budi daya hortikultura; dan b. Izin Usaha perbenihan hortikultura. (2) Permohonan Izin Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan oleh Pelaku Usaha budi daya hortikultura menengah dan besar, untuk usaha budi daya hortikultura; dan b. dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, untuk usaha perbenihan hortikultura.

Pasal 27

Izin Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha hortikultura.

Pasal 28

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk Izin Usaha budi daya hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan: a. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; b. keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan d. Hak Guna Usaha. (2) Izin Usaha hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk Izin Usaha perbenihan hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan: a. keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan d. surat penguasaan lahan. (2) Izin Usaha hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha hortikultura diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha Hortikultura berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB Keempat