Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Transmigrasi

PERMEN Nomor 12 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 10

(1) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan lainnya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima dana bantuan lainnya. (2) Pencairan dana bantuan lainnya dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (3) Penentuan pencairan dana bantuan lainnya secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (4) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada perseorangan, dilaksanakan secara sekaligus. (5) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Nonpemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan surat keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan PPK. (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah bantuan yang diberikan; c. tata cara dan syarat penyaluran; d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; f. sanksi; dan g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 11

(1) Pemberian bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f yang diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara: a. kontrakual; atau b. swakelola. (2) Terhadap pengadaan barang/jasa untuk bantuan lainnya yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan lainnya, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang. (3) Pengadaan barang/jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan lainnya. (4) Pencairan dana bantuan lainnya untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme pembayaran langsung. (5) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan lainnya dilakukan oleh: a. PPK; atau b. penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

(1) Pencairan bantuan lainnya yang diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (2) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (3) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat keputusan. (4) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Nonpemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan surat keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan PPK. (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah bantuan yang diberikan; c. tata cara dan syarat penyaluran; d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; f. sanksi; dan g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f dapat dilakukan melalui penyalur. (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bank/pos penyalur dalam hal bantuan lainnya berupa uang; dan b. penyedia barang/jasa dalam hal bantuan lainnya berupa barang dan/atau jasa. (3) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya melalui penyalur berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu daftar isian pelaksanaan anggaran lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan. (4) Penyalur bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian, tuntutan, dan/atau gugatan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menyalurkan bantuan lainnya. (5) Penyalur berkewajiban mengganti segala biaya, kerugian, atau tanggung jawab hukum yang diderita oleh pemberi bantuan lainnya akibat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. (6) Pemberi bantuan lainnya tidak bertanggung jawab atas klaim atau tuntutan yang diajukan oleh penerima bantuan lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyalur. (7) Dalam hal terjadi gugatan hukum, penyalur wajib menanggung segala biaya hukum, ganti rugi, serta konsekuensi hukum lainnya yang timbul dari tindakan atau kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pembayaran bantuan lainnya yang ditetapkan oleh KPA yang diberikan kepada perseorangan disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan lainnya melalui mekanisme pembayaran langsung. (2) Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah penerima bantuan lainnya mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerja sama. (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara sekaligus atau tahap I dilampiri: a. dokumen rencana pengeluaran dana bantuan lainnya yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap; b. dokumen perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya; dan c. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya. (4) Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan selanjutnya dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK; dan b. dokumen laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya. (5) Format laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) yang meliputi: a. kelengkapan dokumen permohonan pembayaran sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya; b. kesesuaian dokumen lampiran permohonan pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya; dan c. kesesuaian data penerima bantuan lainnya dengan surat keputusan penerima bantuan lainnya. (2) PPK menandatangani perjanjian kerja sama, mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang, dan menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai. (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan petunjuk teknis, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan lainnya untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. (4) SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap I disampaikan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar dengan dilampiri: a. dokumen perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan PPK; dan b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK. (5) SPP untuk pembayaran tahap II dan seterusnya disampaikan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK; dan b. dokumen laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Kelompok masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. (2) Laporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, berisi: a. berita acara serah terima, yang memuat: 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3. pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan; b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (3) Laporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, berisi: a. berita acara serah terima yang memuat foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, dilengkapi dengan titik koordinat lokasi penempatan barang bantuan; dan b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (4) Kelompok masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja sama. (5) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama. (6) PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan perjanjian kerja sama. (7) Selain verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan verifikasi lapangan. (8) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah sesuai dengan perjanjian kerja sama. (9) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2025 MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Œ M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ….. Nomor : Tanggal : DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN No. Nama Barang/Merk/Spesifikasi Volume Satuan (Rp) Harga Perolehan (Rp) PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Barang …………………………….(7) …………………………(11) Cap basah dan tanda tangan Cap basah dan tanda tangan .................................(5) .................................(9) NIP............................(6) PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST) (2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad) (3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST. (4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad). (5) Diisi nama kuasa pengguna barang (KPB). (6) Diisi NIP KPB. (7) Diisi nama satuan kerja. (8) Diisi alamat satuan kerja. (9) Diisi nama penerima bantuan. (10) Diisi NIP penerima bantuan. (11) Diisi nama jabatan penerima bantuan. (12) Diisi alamat penerima bantuan. MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN Materai Rp10.000,- MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI Bulan: No Unit Eselon I Jenis Bantuan Nama Bantuan Volume Nilai (x Rp.000) Lokasi (Kab/Kota) Jumlah Penerima Nama Penerima Jakarta, … (bulan)… (tahun) Pimpinan unit Kerja Eselon 1 ……………………………………. MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22