Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

Koreksi

(1) Organisasi JDIH Kementerian Transmigrasi terdiri atas: a. pusat JDIH Kementerian Transmigrasi; dan b. anggota JDIH Kementerian Transmigrasi. (2) Pusat JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada sekretariat jenderal. (3) Anggota JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat, sekretariat jenderal; b. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara, sekretariat jenderal; c. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi, sekretariat jenderal; d. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang umum dan layanan pengadaan, sekretariat jenderal; e. pusat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang transmigrasi; f. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; g. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan h. sekretariat inspektorat jenderal.

Pasal 5

JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

Pasal 6

(1) Pusat JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH Kementerian Transmigrasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan tugas: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian; b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN; c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kementerian Transmigrasi; e. pelaksanaan sosialisasi dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian; f. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta penyebarluasan dan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum kepada masyarakat; h. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang transmigrasi; i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; j. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; dan k. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Transmigrasi kepada Pusat JDIHN.

Pasal 7

(1) Anggota JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berfungsi melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan tugas: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I terkait; b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kementerian Transmigrasi; c. penyediaan sumber daya manusia; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi kepada pusat JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Kementerian Transmigrasi, Menteri membentuk tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi. (2) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengarah atau pembina; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan: a. ahli hukum; b. ahli teknologi, informasi dan komunikasi; c. ahli dokumentasi; dan/atau d. pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan. (4) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi dilakukan melalui: a. aplikasi JDIH Kementerian Transmigrasi; dan b. arsip manual. (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi dan terintegrasi dengan sistem JDIHN. (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk dikelola oleh pusat JDIH Kementerian Transmigrasi dan anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 11

(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Transmigrasi meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian; b. peraturan Menteri; c. kesepahaman bersama; d. perjanjian kerja sama; e. putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung, dan putusan peradilan lainnya; f. keputusan Menteri; g. surat edaran; dan h. instruksi Menteri. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian Transmigrasi memuat: a. naskah akademik; b. naskah urgensi/naskah penjelasan; c. petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan; d. kajian hukum; dan e. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 12

Dokumen Hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disimpan dalam bentuk oleh JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik, pusat JDIH Kementerian Transmigrasi membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman resmi. (2) Laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 14

(1) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah dikelola dilakukan penyebarluasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan. (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat strategis national dilakukan sesuai kebijakan pemerintah. (3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman resmi dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Pasal 15

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi.

Pasal 16

(1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi, pusat JDIH Kementerian Transmigrasi melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH kepada anggota JDIH Kementerian Transmigrasi. (2) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi dapat: a. melakukan rapat koordinasi; dan b. mengikuti atau menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN atau anggota JDIHN sesuai tingkatannya.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19