Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

PERMEN Nomor 2 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 2. Transmigran adalah warga Negara Republik INDONESIA yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. 4. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. 5. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan. 6. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP- Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan yang merupakan hasil pembangunan baru. 7. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru. 8. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 10. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. 11. Rencana Teknis Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat RTSP adalah dokumen hasil perencanaan teknis satuan permukiman. 12. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi. 13. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP- Tempatan. 14. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA. 15. Penduduk adalah warga Negara INDONESIA dan orang asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 16. Penduduk Setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi. 17. Penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran adalah penduduk yang bertempat tinggal di SP Pugar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai transmigran. 18. Transmigran Penduduk Asal yang selanjutnya disebut TPA adalah transmigran yang berasal dari luar daerah kabupaten/kota tujuan transmigrasi dari provinsi yang sama atau luar provinsi. 19. Transmigran Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut TPS adalah transmigran yang berasal dari daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. 20. Transmigran Pengganti adalah transmigran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota sebagai transmigran yang menggantikan transmigran yang dicabut haknya sebagai transmigran. 21. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. 22. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. 25. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 26. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 27. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. 28. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. 29. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. 30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 31. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 33. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 34. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 35. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketransmigrasian. 36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Keikutsertaan setiap warga Negara Republik INDONESIA sebagai Transmigran didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. warga Negara Republik INDONESIA yang memiliki KTP-el; b. berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah dan KK; c. berusia produktif, yaitu usia antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 53 (lima puluh tiga) tahun atau berusia 48 (empat puluh delapan) tahun sampai dengan 53 (lima puluh tiga) tahun untuk anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sudah memasuki masa purnabakti; d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan surat pernyataan; f. memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di Kawasan Transmigrasi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang; g. belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian; dan h. lulus seleksi.

Pasal 7

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi calon Transmigran yang memiliki: a. keahlian dan/atau profesi yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan Kawasan Transmigrasi; b. kemampuan mengembangkan usaha; dan/atau c. keunggulan inovasi, kreatif dalam mengelola sumber daya alam secara bersama dengan menerapkan teknologi. (2) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumber daya manusia yang dapat diprioritaskan untuk menjadi Transmigran yang akan ditempatkan di PPKT. (3) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tenaga kependidikan; b. tenaga paramedik; c. tenaga pembina keagamaan; d. aparatur sipil negara yang dialihtugaskan; e. tenaga motivator; dan/atau f. wirausahawan. (4) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan: a. ijazah; b. sertifikat profesi; c. sertifikat kompetensi; atau d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, calon Transmigran dapat diberikan persyaratan tambahan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang tinggal di SP- Pugar dapat memperoleh perlakuan sebagai Transmigran. (2) Perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok yang dikembangkan di SP yang bersangkutan. (3) Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang dapat memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki KTP-el di Permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar yang bersangkutan; b. berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah atau surat keterangan perkawinan dari kepala desa, pernyataan tokoh adat, atau tokoh agama setempat; dan c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP- Pugar paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kepala desa atau sebutan lain.

BAB Kesatu

Persyaratan Sebagai Transmigran

Pasal 6

Koreksi

(1) Keikutsertaan setiap warga Negara Republik INDONESIA sebagai Transmigran didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. warga Negara Republik INDONESIA yang memiliki KTP-el; b. berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah dan KK; c. berusia produktif, yaitu usia antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 53 (lima puluh tiga) tahun atau berusia 48 (empat puluh delapan) tahun sampai dengan 53 (lima puluh tiga) tahun untuk anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sudah memasuki masa purnabakti; d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan surat pernyataan; f. memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di Kawasan Transmigrasi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang; g. belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian; dan h. lulus seleksi.

Pasal 7

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi calon Transmigran yang memiliki: a. keahlian dan/atau profesi yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan Kawasan Transmigrasi; b. kemampuan mengembangkan usaha; dan/atau c. keunggulan inovasi, kreatif dalam mengelola sumber daya alam secara bersama dengan menerapkan teknologi. (2) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumber daya manusia yang dapat diprioritaskan untuk menjadi Transmigran yang akan ditempatkan di PPKT. (3) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tenaga kependidikan; b. tenaga paramedik; c. tenaga pembina keagamaan; d. aparatur sipil negara yang dialihtugaskan; e. tenaga motivator; dan/atau f. wirausahawan. (4) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan: a. ijazah; b. sertifikat profesi; c. sertifikat kompetensi; atau d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, calon Transmigran dapat diberikan persyaratan tambahan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah.

BAB III

PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT

Pasal 10

Koreksi

Penduduk Setempat yang ditata memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sesuai dengan jenis Transmigrasi yang dikembangkan pada: a. SP-Baru; dan b. SP-Pugar, yang bersangkutan.

Pasal 11

Koreksi

Penataan Penduduk Setempat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 12

Penataan Penduduk Setempat pada SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi penduduk yang: a. memiliki tanah dan memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil rehabilitasi dan/atau peningkatan rumah; b. memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil pembangunan rumah di permukiman yang bersangkutan; dan/atau c. tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi perpindahan dan penempatan dari tempat tinggal asal ke permukiman baru di SP-Pugar.

Pasal 13

(1) Penataan Penduduk Setempat pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. verifikasi; b. penegasan hak atas bidang tanah; c. penunjukkan tempat tinggal dan tanah; dan d. pelatihan. (2) Penataan Penduduk Setempat pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung: a. pelayanan informasi; b. pelayanan pendaftaran dan seleksi; c. penetapan sebagai Transmigran; d. pelayanan perpindahan; dan e. penempatan dan adaptasi lingkungan di Permukiman Transmigrasi. (3) Penataan Penduduk Setempat pada SP-Baru yang didukung dengan pelayanan perpindahan didahului dengan kesiapan perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 14

(1) Penataan Penduduk Setempat pada SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil konsolidasi tanah untuk SP-Pugar. (2) Penataan penduduk pada SP-Pugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara konsolidasi tanah dalam pelaksanaan Transmigrasi.

Pasal 15

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan: a. dokumen RTSP; b. dokumen Peta Perwujudan Ruang; dan c. dokumen hasil penyelesaian legalitas tanah. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencocokkan data subyek dan obyek Penduduk Setempat. (3) Data subjek dan objek Penduduk Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. KTP-el; b. surat pernyataan pelepasan hak pemilikan, penguasaan, penggunaan dan/atau pemanfaatan bidang tanah. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam forum musyawarah. (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi dan penduduk setempat peserta musyawarah paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 16

(1) Penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa pemberian informasi mengenai: a. letak tapak rumah; dan b. lahan calon Transmigran Penduduk Setempat sesuai berita acara pelepasan hak yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi. (3) Penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

(1) Penunjukan tempat tinggal dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan: a. dokumen pendaftaran calon Transmigran; dan b. rencana penegasan hak atas bidang tanah yang disahkan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang diberikan kewenangan. (2) Penunjukan tempat tinggal dan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. (3) Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan legalitas perlakuan Penduduk Setempat sebagai Transmigran.

Pasal 18

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih alternatif peluang untuk memperoleh aset dan akses kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. publikasi; b. penyuluhan; dan c. sosialisasi.

Pasal 20

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk memberikan informasi bagi masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan; b. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan Kawasan Transmigrasi; c. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan; d. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan risiko yang dihadapi; e. proses dan tata cara perpindahan; dan f. hak dan kewajiban Transmigran. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara: a. tertulis, melalui media cetak maupun media elektronik; dan/atau b. tatap muka. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dokumen perwujudan kawasan transmigrasi. (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tujuan; dan c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan, (6) Informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat secara sederhana yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan dilengkapi dengan data dan gambaran visual. (7) Informasi secara tertulis dan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada saat pelayanan pendaftaran.

Pasal 21

(1) Pelayanan pendaftaran dan seleksi Penduduk Setempat sebagai calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan penegasan hak atas bidang tanah untuk memenuhi kelengkapan administrasi penetapan penduduk setempat sebagai transmigran. (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. KK; dan b. KTP-el. (3) Pelayanan pendaftaran dan seleksi Penduduk Setempat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (2) Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi. (3) Format Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Kesiapan perpindahan dan penempatan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pernyataan kesiapan penempatan secara tertulis dari gubernur Daerah Tujuan. (2) Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat perintah pemberangkatan dan disampaikan kepada gubernur Daerah Tujuan. (4) Surat perintah pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelayanan perpindahan dan pelaksanaan penempatan Transmigran.

Pasal 24

(1) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diberikan kepada Penduduk Setempat yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran. (2) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pelayanan administrasi perpindahan; b. pelayanan kesehatan; c. bantuan perbekalan; d. pelayanan pengangkutan; dan/atau e. pelayanan penempatan transmigran. (3) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis Transmigrasi. (4) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tujuan; dan c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan; sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 30

BAB Kesebelas

BAB IV

BAB Kesatu