Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi serta Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi P3N adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi P3N. 3. Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi P3N yang mencakup target, capaian, dan data dukung. 4. Penyesuaian Rencana Aksi P3N yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N dengan perubahan kebijakan nasional. 5. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 6. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri Koordinator mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi P3N. (2) Dalam mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada PRESIDEN. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3N. (4) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pelaksana. (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1) Pemantauan diselenggarakan untuk: a. mendapatkan data dan informasi yang terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; b. memastikan kementerian/lembaga melaksanakan Rencana Aksi P3N sesuai dengan Indikator Kinerja, program, kegiatan, target/output, dan waktu pelaksanaan; c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan d. mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri Koordinator. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. perkembangan capaian dan kendala pelaksanaan program, kegiatan, target/output, dan waktu pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan b. data dukung terkait lainnya.

Pasal 4

(1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana. (2) Dalam hal diperlukan validasi data di lapangan, verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.

Pasal 5

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diverifikasi dilakukan Evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk: a. mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; b. memberikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut atas kendala pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan c. melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab dan instansi terkait pelaksana Rencana Aksi P3N.

Pasal 6

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui rapat koordinasi antarkementerian/lembaga. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tim pelaksana sampai dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas: a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; b. kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan/atau c. capaian target Indikator Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N. (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N oleh tim pelaksana. (6) Tim pelaksana menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Koordinator.

Pasal 7

(1) Menteri Koordinator menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) kepada PRESIDEN. (2) Menteri Koordinator menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi P3N dan laporan kementerian/lembaga atas pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi serta Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12