Perubahan atas Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Me…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 1048) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri melakukan Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Sistem OSS. (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi. (2a) Dalam pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim verifikasi. (2b) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Deputi. (3) Deputi melakukan Verifikasi Kriteria Administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah secara terintegrasi dalam: a. sistem administrasi hukum dan perpajakan; b. Sistem OSS; dan c. sistem informasi database usaha mikro, kecil, dan menengah. (4) Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kesesuaian informasi dan data pada sistem terintegrasi; dan b. pernyataan kesanggupan dan kesediaan menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility). (5) Format pernyataan kesanggupan dan kesediaan menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

Kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan batasan: a. badan usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan b. badan usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Verifikasi Kriteria Administrasi terhadap legalitas dan kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan untuk memastikan kesesuaian data. (2) Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (3) Alur proses Verifikasi Kriteria Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Dihapus. (2) Dalam hal hasil pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap legalitas dan kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Deputi mengembalikan permohonan verifikasi disertai dengan alasan pengembalian dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS. (3) Badan Usaha Kecil dan Menengah melakukan perbaikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui Sistem OSS. (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak apabila: a. melebihi jangka waktu jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. masih terdapat ketidaksesuaian data setelah dilakukan perbaikan. (5) Badan Usaha Kecil dan Menengah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria administratif, lengkap, dan sesuai, dilanjutkan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dihapus. (7) Dihapus. 6. Pasal 9 dihapus. 7. Di antara BAB IV dan Pasal V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY) 8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Koreksi

(1) Badan Usaha Kecil dan Menengah wajib menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) pada saat sebelum dan setelah proses produksi dimulai, terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berada di kabupaten/kota lokasi WIUP Prioritas. (2) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) yang dilaksanakan sebelum produksi dimulai, dapat berupa kemitraan rantai pasok dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendukung kegiatan usaha Pertambangan. (3) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) yang dilaksanakan setelah produksi dimulai, dapat berupa kemitraan rantai pasok dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendukung kegiatan usaha Pertambangan dan program pengembangan potensi ekonomi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (4) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahunan Badan Usaha Kecil dan Menengah. 9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian dokumen administratif dengan pelaksanaan rencana Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) dalam pengusahaan Mineral logam dan Batubara. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lain. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan laporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) kepada: a. Menteri; dan b. gubernur atau bupati/walikota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Format laporan pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 16 dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah yang tidak melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. dihapus; dan/atau c. rekomendasi pencabutan IUP Prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2a) Dalam hal Badan Usaha Kecil dan Menengah yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, diberikan rekomendasi pencabutan IUP Prioritas kepada menteri yang menyelenggara urusan pemerintah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (3) Badan Usaha Kecil dan Menengah yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan IUP prioritas dapat mengajukan kembali permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas. 12. Lampiran Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2026 MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, Œ MAMAN ABDURRAHMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KESEDIAAN MENJALANKAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY) A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesediaan Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) SURAT PERNYATAAN NOMOR: ............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................. Jabatan : ............................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: Nama Perusahaan : ............................................................................ Nomor Badan Hukum : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami merupakan perusahaan yang mengajukan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas; 2. Kami berkomitmen dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang kami ajukan Rencana Program sebagaimana terlampir; 3. Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan potensi ekonomi daerah pada kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang kami ajukan; 4. Kami berkomitmen untuk membentuk unit kerja yang akan melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility); 5. Dalam hal kami tidak melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tempat, tanggal-bulan-tahun Jabatan Ttd Nama jelas dan stempel perusahaan B. Lampiran Surat Kesanggupan Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) RENCANA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY) Bab I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Memuat: Identitas UKM Pemohon WIUP Prioritas (nama badan usaha, NIB, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab kegiatan) b. Maksud dan Tujuan Bab II PROFIL WILAYAH Memuat uraian singkat mengenai lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara prioritas (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografis) dan potensi ekonomi daerah. Bab III RENCANA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL Memuat uraian mengenai Rencana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai Dokumen permohonan WIUP prioritas yang memuat: a. Penerima manfaat b. Program yang dilaksanakan c. Lokasi kegiatan/program d. Waktu pelaksanaan e. Biaya f. Dampak sosial ekonomi masyarakat MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN ABDURRAHMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS ALUR PROSES VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN ABDURRAHMAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY) Bab I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Memuat: Identitas pemegang WIUP prioritas (nama badan usaha, alamat lengkap, penanggung jawab kegiatan), uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, alamat blok WIUP prioritas) b. Maksud dan Tujuan Bab II PROFIL WILAYAH Memuat uraian singkat mengenai lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara prioritas (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografis) dan potensi ekonomi daerah. Bab III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL Memuat uraian mengenai: a. Rencana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai Dokumen permohonan WIUP prioritas b. Realisasi/Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, yang memuat: 1) Penerima manfaat 2) Program yang dilaksanakan 3) Lokasi kegiatan/program 4) Waktu pelaksanaan 5) Biaya 6) Dampak sosial ekonomi Masyarakat MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN ABDURRAHMAN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal II