Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2024 tentang PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERMEN Nomor 32 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut UNSRI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. 2. Statuta UNSRI adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRI yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UNSRI. 3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNSRI yang men5rusun, merumuskan, MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNSRI yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. 5. Rektor adalah pemimpin UNSRI yang menyelenggarakan dan mengelola UNSRI. 6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNSRI untuk dan atas nama MWA. 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan program vokasi. 9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi 10. Program. . . 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 1 1. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNSRI. 12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang betugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penJrusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNSRI. 15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRI. 17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. PENETAPAN UNIVERSITAS,*,,,l}i"X SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pasal 3

Koreksi

(1) UNSRI dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNSRI. (21 Statuta UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; b. identitas; c. penyelenggaraan tridharma pergurLran tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu; f. kode etik; g. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; h. sistem perencanaan; dan i. pendanaan dan kekayaan.

Pasal 4

UNSRI memiliki visi menjadi universitas terkemuka, mandiri, unggul, kreatif, dan inovatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan serta bereputasi global.

Pasal 5

UNSRI memiliki misi: a. menyelenggarakan pendidikan tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mandiri, unggul, kreatif, inovatif, dan bereputasi global; b. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, inovatif, relevan, dan global untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; c mengembangkan . . . c. mengembangkan minat, bakat, dan penalaran Mahasiswa untuk menjadi insan yang mandiri, unggul, kreatif, inovatif, serta beretika dan berakhlak mulia; dan d. menyelenggarakan kerja sama dengan mitra yang relevan dan bereputasi global.

Pasal 6

UNSRI memiliki tujuan: a. menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menguasai technososiopreneur yang mandiri, unggul, kreatif, serta berakhlak mulia; b. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan tepat guna melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, relevan, serta berdayaguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara; c. tercapainya reputasi dan kualifikasi akademik, kualitas riset dan sumber daya manusia, serta produk inovasi yang relevan dan bereputasi global; dan d. tercapainya kerja sama dengan mitra yang relevan dan bereputasi global untuk pembangunan berkelanjutan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

UNSRI memiliki nilai dasar: a. Pancasila; b. pengabdian; c. akhlak mulia; d. keikhlasan; dan e. kebersamaan.

Pasal 8

UNSRI memiliki budaya kerja yang meliputi: a. religius; b. profesional; c. humanis; d. integritas; e. kreatif; f. inovatif; dan g. jujur.

Pasal 22

(1) UNSRI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma pergurLran tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kebebasan... (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pasal 25

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 78

(1) Kode etik UNSRI bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (21 Kode etik UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNSRI. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNSRI. (6) Kode... (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 79

(1) Selain peraturan perundang-undangan, di UNSRI berlaku juga peraturan internal yang meliputi: a. Peraturan MWA; b. Peraturan Rektor; dan c. Peraturan SAU. (2) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku di internal SAU. (3) Tata cara penetapan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

(1) Sistem perencanaan UNSRI merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (2) Sistem perencanaan UNSRI menjadi dasar bagi setiap organ UNSRI dan seluruh Sivitas Akademika dalam penJrusunan program. (3) Jangka waktu perenca.naan terdiri atas: a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang; b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek. (41 Sistem perencanaan UNSRI dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNSRI. (5) Dokumen perencanaan UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA. (6) Dokumen... (6) Dokumen perencanaan UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 81

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNSRI paling sedikit memuat: a. rencana kerja UNSRI; b. anggaran tahunan UNSRI; dan c. proyeksi keuangan. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNSRI diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember. (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

BAB Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 13

Koreksi

(1) UNSRI menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (2) Penyelenggaraan . . . (21 Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

Pasal 14

(1) Pendidikan di UNSRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan memperhatikan keunggulan UNSRI serta tantangan nasional dan internasional. (21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

(1) UNSRI memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNSRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) UNSRI mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ljazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. Pasal 16. . .

Pasal 16

(1) UNSRI dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/ atau pengembangan UNSRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) UNSRI dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 17

(1) Bahasa INDONESIA sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UNSRI. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNSRI. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNSRI.

Pasal 18

(1) UNSRI menerima Mahasiswa warga negara INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) UNSRI dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) UNSRI wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O%o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. (4) Pedoman . (41 Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 1

Pendidikan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

(1) UNSRI menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (21 Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. (3) Penelitian dilaksanakan berdasarkan orientasi dan nilai dasar UNSRI serta kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (5) UNSRI dapat memperoleh manfaat finansial dan manfaat lainnya dari hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) UNSRI memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika atas hasil penelitian yang membawa nama baik UNSRI baik secara nasional dan/atau internasional. (7) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. Pasal20...

Pasal 20

(1) UNSRI mengalokasikan dana dari biaya operasional UNSRI untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual. (2) UNSRI berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNSRI.

BAB Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNSRI. (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal24 (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNSRI; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNSRI. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan... -t2- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNSRI untuk: a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 25

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

BAB 1

Susunan Organisasi

Pasal 26

Koreksi

(1) Organ UNSRI terdiri atas: a. MWA; b. Rektor; dan c. SAU. (2) Pelaksanaan fungsi antarorgan UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas. (3) Dalam... (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Tata kerja antarorgan UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 28

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; b. berkewarganegaraanlndonesia; c. sehat jasmani dan rohani; d. mempunyai integritas dan wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNSRI; e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan akademik dan kemasyarakatan; f. mempunyai komitmen untuk mengembangkan UNSRI dan kemampuan membangun jejaring serta menggalang hubungan sinergis antara UNSRI dengan masyarakat, pemerintah, dan f atau institusi internasional; g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali dari unsur Menteri; h. tidak sebagai anggota SAU, SAF, dan/atau pimpinan unit organisasi di UNSRI bagi anggota MWA yang berasal dari wakil dosen; i. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi anggota MWA yang berasal dari wakil dosen; j. mendapat rekomendasi dari ikatan alumni UNSRI dan bekerja di luar UNSRI bagi anggota MWA yang berasal dari wakil alumni; k. memiliki pengalaman kerja sebagai Tenaga Kependidikan paling singkat 15 (lima belas) tahun di UNSRI dan berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sadana terapan bagi anggota MWA yang berasal dari Tenaga Kependidikan; 1. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan tugas MWA; m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan n. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri. Pasal29...

Pasal 29

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur: a. Menteri; b. Rektor; c. ketua SAU; d. 3 (tiga) orang wakil dari tokoh masyarakat; e. 1 (satu) orang wakil dari alumni UNSRI; f. 8 (delapan) orang wakil Dosen; g. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan h. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat pada Kementerian yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU. (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa. (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali. (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatan; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; d. mengundurkan diri; e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNSRI atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; f. dijatuhi paling rendah hukuman disiplin sedang bagi wakil Dosen dan Tenaga Kependidikan; g. melanggar norma, etika, dan moral yang menimbulkan dampak terhadap nama baik UNSRI; h. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau i. dipidana... i. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (71 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 30

(1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (21 Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA. (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA. (1) (2t (3)

Pasal 31

Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor. Dalam hal pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35o/o (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir. Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor. Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri. Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA. KA mempunyai tugas: a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan di bidang nonakademik; b. melakukan fungsi pemantauan risiko; dan c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. (6) (4t (s) (1) (2t (3) KA... (s) (3) (41 (6) (8) (e) t7- KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan bertanggung jawab kepada MWA. Anggota KA berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang termasuk ketua KA. Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA. Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat. Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang: a. pencatatan dan pelaporan keuangan; b. tata kelola perguruan tinggi; c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi; d. manajemen aset; dan e. manajemen risiko. Anggota I(A tidak berasal dari organ UNSRI. Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA. (71

BAB 2

Majelis Wali Amanat Pasal27 (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l)

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (ll huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNSRI. (21 Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur: a. pimpinan; b. pelaksana akademik; c. penunjang akademik dan nonakademik; d. pelaksana penjaminan mutu; e. pengembang dan pelaksana tugas strategis; f. pelaksana administrasi; g. pelaksana pengawasan internal; h. pengelola usaha; dan i. unsur lain yang diperlukan. Pasal34...

Pasal 34

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Rektor; dan b. wakil Rektor. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh sekretaris UNSRI.

Pasal 35

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang: a. men5rusun dan MENETAPKAN kebijakan operasional akademik dan nonakademik; b. men5rusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor; e. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNSRI secara optimal; f. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni; g. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU; h. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU; i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA; j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU; k. men5rusun dan MENETAPKAN kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU; 1. menJrusun dan MENETAPKAN kode etik Tenaga Kependidikan; m. menjatuhkan... m. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU; n. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan / atau ketentuan peraturErn perundang-undangan; o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan; p. menJrusun dan menyetujui rancangan Statuta UNSRI atau perubahan Statuta UNSRI bersama dengan MWA dan SAU; q. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau rancangan perubahannya kepada MWA; r. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan s. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Persyaratan untuk menjadi Rektor: a. beriman.dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; b. berkewarganegaraanlndonesia; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah; d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; e. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian; f. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala; g. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; i. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UNSRI; j. memiliki j. memiliki rekam jejak akademik yang baik; k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara; 1. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis; m. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNSRI lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNSRI; n. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izinbelajar; o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan q. bagi calon yang berasal dari luar UNSRI, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

Pasal 37

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA. (21 Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA. (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (41 Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 38

Rektor dilarang menduduki jabatan pada: a. perguruan tinggi lain atau lembaga lain; b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain; c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UNSRI; dan/atau d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNSRI.

Pasal 39

-2t-

Pasal 39

Rektor berhenti dari jabatannya apabila: a. berakhir masa jabatan; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; d. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; e. mengundurkan diri; f. tidak berkinerja; g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; h. tidak memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 40

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (21 Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pasal 4 1 (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan MENETAPKAN keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal42... Pasal42 (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang. (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (41 Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 43

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Fakultas; b. Sekolah; dan c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 44

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 huruf a terdiri atas: a. Dekan dan wakil Dekan; b. SAF; c. Departemen; d. laboratorium/bengkel/studio; dan e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 45

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (a) wakil ... (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 bertanggung jawab kepada Dekan. (6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (71 Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. (21 Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

(1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas: a. Sekolah pascasadana; dan b. Sekolah vokasi. (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. direktur; b. wakil direktur; dan c. koordinator Program Studi. (3) wakil ... (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (21 Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. men5rusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan c. melaksanakan kerja sarna di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal52...

Pasal 52

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan Iayanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNSRI. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNSRI. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf4...

BAB 3

Rektor

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

-2t-

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 huruf a terdiri atas: a. Dekan dan wakil Dekan; b. SAF; c. Departemen; d. laboratorium/bengkel/studio; dan e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf4...

Pasal 57

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan akademik mengenai: 1. kurikulum Program Studi; 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya. b. MENETAPKAN kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; c. MENETAPKAN kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik, dan peraturan akademik; d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor; e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor; f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik; g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; h. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; i. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/ atau Departemen; j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; dan k. bersama MWA dan Rektor men5rusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNSRI. Pasal 58. . .

Pasal 58

(1) Anggota SAU terdiri atas: a. Rektor; b. wakil Rektor; c. Dekan; d. direktur Sekolah; e. pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyaraka| dan f. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas. (21 Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berkewarganegaraanlndonesia; c. sehat jasmani dan rohani; d. Dosen tetap UNSRI; e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dengan kualifikasi pendidikan doktor; f. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya; g. bukan sebagai anggota SAF; h. bukan Dosen dengan tugas tambahan; i. memiliki integritas akademik; j. memahami visi, misi, dan tujuan UNSRI; k. memiliki kemampuan manajemen akademik; 1. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipilih oleh SAF melalui rapat pleno. (4) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

(1) SAU terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua . (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen. (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU. (41 Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. (5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 60

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. menjadi anggota SAF dan/atau Dosen dengan tugas tambahan; e. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; f. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan; g. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNSRI; h. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2); i. melanggar kode etik UNSRI dalam kategori berat; atau j. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru. (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ay at (21 dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

Pasal 61

Tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan... (21 Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

BAB 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 57

Koreksi

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 62

Pasal 63

(1) Pegawai UNSRI terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (21 Pegawai UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.

Pasal 64

Selain pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), pegawai UNSRI juga dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan usulan Rektor.

Pasal 65

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNSRI berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) UNSRI wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian. (21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai UNSRI yang diangkat oleh Rektor paling sedikit terdiri atas komponen: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. penguatan budaya kerja dan citra institusi; d. pengelolaan kinerja; e. pengembangan talenta dan karier; f. pengembangan kompetensi; g. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan h. pemberhentian. (3) Manajemen... (3) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. (41 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor. (5) Rektor dapat melakukan penyesuaian pengembangan komponen manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pegawai UNSRI.

Pasal 67

(1) Hak dan kewajiban pegawai UNSRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor serta ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (21 Selain hak pegawai UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai UNSRI juga dapat memperoleh penghasilan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 68

(1) Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNSRI yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) juga dapat diberlakukan bagi pegawai UNSRI yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (21 Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNSRI yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB 5

Ketenagaan

Pasal 63

Koreksi

(1) Pegawai UNSRI terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (21 Pegawai UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.

Pasal 64

Koreksi

Pasal 65

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNSRI berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNSRI. (2) Untuk... (21 Untuk menjadi Mahasiswa UNSRI, seorang warga negara INDONESIA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNSRI apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNSRI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perrrndang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa. (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor. (1) (2t (3) (4t

Pasal 71

UNSRI melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial. Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. Tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal72 (1) Alumni UNSRI merupakan setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNSRI. (21 Alumni UNSRI ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UNSRI dan aktif berperan serta dalam memajukan UNSRI. (3) Hubungan (3) Hubungan antara UNSRI dan alumni UNSRI diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (41 Alumni UNSRI terhimpun dalam Ikatan Alumni UNSRI yang disebut IKA UNSRI. (5) Organisasi dan tata kerja IKA UNSRI diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNSRI.

BAB 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 69

Koreksi

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73

(1) UNSRI dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Hasil keda sama dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNSRI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (41 MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNSRI dengan pihak lain. (5) Penyelenggaraan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 1

Pendanaan

Pasal 82

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSRI yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNSRI juga dapat berasal dari: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. hasil pengelolaan dana abadi; d. usaha... d. usaha UNSRI; e. kerja sama tridharma perguruan tinggi; f. pengelolaan kekayaan UNSRI; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; h. pinjaman; dan/atau i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penerimaan UNSRI dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan pendapatan UNSRI yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Pengelolaan dana UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 83

(1) Kekayaan UNSRI bersumber dari: a. kekayaan awal; b. hasil pendapatan UNSRI; c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UNSRI termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNSRI. (3) Seluruh kekayaan UNSRI dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNSRI dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (4) Pengelolaan kekayaan UNSRI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 84

(1) Kekayaan awal UNSRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri. (3) Nilai... (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri. (41 Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNSRI diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 85

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNSRI setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain. (2) UNSRI melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85. (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNSRI dapat dimanfaatkan oleh UNSRI setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNSRI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSRI. (5) Barang. . . (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNSRI dapat dimanfaatkan oleh UNSRI setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNSRI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSRI. (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 87

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana UNSRI setelah penetapan kekayaan awal merrrpakan barang milik UNSRI. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNSRI dan ditatausahakan oleh UNSRI. (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNSRI selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

BAB 2

Kekayaan

Pasal 83

Koreksi

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNSRI dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma pergurutan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNSRI. (21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNSRI harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. (4) UNSRr... (4) (s) UNSRI melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNSRI. Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNSRI diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB 5

Investasi

Pasal 90

Koreksi

(1) UNSRI melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma pergurutan tinggi dan manajemen UNSRI. (21 Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNSRI dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha. (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNSRI, nilai-nilai luhur UNSRI, dan tujuan pendidikan karakter bangsa. (4) Nilai aset UNSRI yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 2Oo/o (duapuluh persen) dari nilai aset. (5) Nilai... -4t- (5) Nilai aset UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (41 merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA. (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNSRI. (71 Investasi UNSRI hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA (8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 92

Laporan tahunan UNSRI meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik. Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam rangka pen5rusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) (6) Pelaporan . (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA. (1) (2) (3) (4) (s)

Pasal 93

Laporan keuangan tahunan UNSRI diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNSRI. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik. Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA. Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Koreksi

(1) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan. (21 Rektor menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 95

Koreksi

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan sudah diangkat sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (21 Senat yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku. (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 96

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Anggota... (21 Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Pasal 97

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (21 dan anggota MWA usulan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 98

(1) Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNSRI dengan pihak lain sebelum ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian. (21 UNSRI dapat melakukan penyesuaian terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain atas kesepakatan.

Pasal 99

Pejabat pengelola UNSRI yang telah diangkat sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 100

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNSRI tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNSRI yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Pasal 101

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNSRI yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum. PasalIO2...

Pasal 102

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku: a. aparatur sipil negara yang telah diangkat dan ditugaskan di UNSRI sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, dapat tetap melaksanakan tugasnya di UNSRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; dan b. pegawai UNSRI selain aparatur sipil negara yang sudah ada dan telah melaksanakan pekerjaan di UNSRI sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, tetap berstatus sebagai Pegawai UNSRI dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2024 tentang PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB III

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34