Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

PERPPU Nomor 4 Tahun 2008

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENCEGAHAN KRISIS

Pasal 11

Koreksi

(1)Dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank INDONESIA, KSSK MEMUTUSKAN kondisi bank tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. (2) Dalam hal bank diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK MEMUTUSKAN pemberian FPD oleh Bank INDONESIA kepada bank, penetapan pagu, jangka waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan FPD, berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank INDONESIA. (3) Pemberian FPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank INDONESIA. (4) Jangka waktu pemberian FPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPD dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. (5) Dalam hal KSSK MEMUTUSKAN bank yang mengalami kesulitan likuiditas tidak Berdampak Sistemik, atau Berdampak Sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD, Bank INDONESIA MENETAPKAN bank dimaksud sebagai Bank Gagal.

Pasal 12

Dengan diberikannya FPD kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bank INDONESIA berwenang: a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank; b. menempatkan pihak yang mewakili Bank INDONESIA sebagai direksi dan/atau komisaris bank; dan c. menempatkan bank dimaksud dalam status pengawasan khusus.

Pasal 13

(1)Pemberian FPD dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank INDONESIA yang dilengkapi dengan: a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (2)Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Bank INDONESIA setelah dokumen agunan lengkap. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FPD termasuk kriteria aset bank yang dapat menjadi agunan FPD diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA.

Pasal 14

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

Pasal 15

(1) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan jaminan secara tertulis atas FPD yang diberikan oleh Bank INDONESIA. (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi oleh bank kepada Bank INDONESIA dalam hal: a. bank tidak melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK; atau b. bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum berakhirnya jangka waktu FPD.

Pasal 16

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank INDONESIA menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk MEMUTUSKAN kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

Pasal 17

(1) Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai Bank Gagal, berdasarkan keputusan KSSK: a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank INDONESIA; b. Bank INDONESIA menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank INDONESIA; dan c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. (2) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Pasal 18

(1) Dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank INDONESIA, KSSK MEMUTUSKAN Bank Gagal tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. (2) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS. (3) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Departemen Keuangan, KSSK MEMUTUSKAN kondisi LKBB tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. (2) Dalam hal LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK MEMUTUSKAN kebijakan penanganan LKBB dimaksud. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas LKBB yang Berdampak Sistemik diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB Kesatu

Penanganan Kesulitan Likuiditas Bank Yang Berdampak Sistemik

Pasal 11

Koreksi

(1)Dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank INDONESIA, KSSK MEMUTUSKAN kondisi bank tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. (2) Dalam hal bank diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK MEMUTUSKAN pemberian FPD oleh Bank INDONESIA kepada bank, penetapan pagu, jangka waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan FPD, berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank INDONESIA. (3) Pemberian FPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank INDONESIA. (4) Jangka waktu pemberian FPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPD dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. (5) Dalam hal KSSK MEMUTUSKAN bank yang mengalami kesulitan likuiditas tidak Berdampak Sistemik, atau Berdampak Sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD, Bank INDONESIA MENETAPKAN bank dimaksud sebagai Bank Gagal.

Pasal 12

Dengan diberikannya FPD kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bank INDONESIA berwenang: a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank; b. menempatkan pihak yang mewakili Bank INDONESIA sebagai direksi dan/atau komisaris bank; dan c. menempatkan bank dimaksud dalam status pengawasan khusus.

Pasal 13

(1)Pemberian FPD dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank INDONESIA yang dilengkapi dengan: a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (2)Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Bank INDONESIA setelah dokumen agunan lengkap. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FPD termasuk kriteria aset bank yang dapat menjadi agunan FPD diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA.

Pasal 14

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

Pasal 15

(1) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan jaminan secara tertulis atas FPD yang diberikan oleh Bank INDONESIA. (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi oleh bank kepada Bank INDONESIA dalam hal: a. bank tidak melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK; atau b. bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum berakhirnya jangka waktu FPD.

Pasal 16

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank INDONESIA menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk MEMUTUSKAN kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

Pasal 17

(1) Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai Bank Gagal, berdasarkan keputusan KSSK: a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank INDONESIA; b. Bank INDONESIA menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank INDONESIA; dan c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. (2) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

BAB V

PENANGANAN KRISIS

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK MENETAPKAN: a. langkah-langkah penanganan Krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan Krisis; b. pemberian FPD kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank INDONESIA yang pembiayaannya dari Pemerintah; c. pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Pemerintah; dan d. penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS/Pemerintah. (2) Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi beban Pemerintah.

Pasal 21

(1) Pemberian FPD kepada bank Berdampak Sistemik dalam kondisi Krisis dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank INDONESIA yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan: a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberian FPD. (3) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bank INDONESIA setelah dokumen agunan lengkap.

Pasal 22

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

Pasal 23

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank INDONESIA menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk MEMUTUSKAN kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

Pasal 24

(1)Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi Krisis dapat membahayakan perekonomian nasional, apabila diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank INDONESIA mengusulkan kepada membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UNDANG-UNDANG tentang Perbankan. (2)Pelaksanaan penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh badan khusus berdasarkan penunjukan KSSK.

Pasal 25

LPS dan/atau badan khusus untuk dan atas nama Pemerintah menjual saham dari penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan KSSK.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31