Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPRES Nomor 1 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Pengesahan dan Pengundangan UNDANG-UNDANG

Pasal 2

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan PRESIDEN, disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada PRESIDEN untuk disahkan menjadi UNDANG-UNDANG. (2) Penyampaian rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 3

Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) guna disahkan oleh PRESIDEN. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

(1) Naskah rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disahkan oleh PRESIDEN untuk menjadi UNDANG-UNDANG dengan membubuhkan tanda tangan. (2) Penandatanganan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan UNDANG-UNDANG tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan PRESIDEN. (3) Naskah UNDANG-UNDANG yang telah disahkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.

Pasal 5

(1) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ditandatangani oleh PRESIDEN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), rancangan UNDANG-UNDANG tersebut sah menjadi UNDANG-UNDANG dan wajib diundangkan. (2) Kalimat pengesahan bagi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "UNDANG-UNDANG ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir UNDANG-UNDANG sebelum pengundangan naskah UNDANG-UNDANG ke dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (4) Naskah UNDANG-UNDANG yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.

Pasal 6

(1) Menteri mengundangkan UNDANG-UNDANG dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Penjelasan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA. (3) Menteri membubuhi: a. Lembaran Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan b. Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 7

(1) Menteri menandatangani pengundangan UNDANG-UNDANG dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah UNDANG-UNDANG. (2) Naskah UNDANG-UNDANG yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Kedua

Penetapan dan Pengundangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN

Pasal 8

(1) PRESIDEN MENETAPKAN rancangan PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan peraturan PRESIDEN yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan peraturan PRESIDEN. (2) Guna penetapan rancangan peraturan perundang-undangan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG, dan rancangan PERATURAN PEMERINTAH; dan b. Sekretaris Kabinet melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan PRESIDEN. (3) Naskah rancangan PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN menjadi PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dengan membubuhkan tanda tangan. (4) Terhadap naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH; dan b. Sekretaris Kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan PRESIDEN. guna disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.

Pasal 9

(1) Menteri mengundangkan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Penjelasan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA. (3) Menteri membubuhi: a. Lembaran Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan b. Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor. (4) Pengundangan Peraturan PRESIDEN dilakukan sepanjang mengenai: a. pengesahan perjanjian antara Republik INDONESIA dan negara lain atau badan internasional; atau b. pernyataan keadaan bahaya. http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 10

(1) Menteri menandatangani pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. (2) Menteri menyampaikan naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH; dan b. Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN; guna disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Keempat

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 15

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 16

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 guna penetapannya oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan. (2) Penandatanganan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. (3) Naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala http://www.djpp.depkumham.go.id Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. (2) Kalimat pengesahan bagi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah. (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. (3) Sekretaris Daerah membubuhi: a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 20

(1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut. (2) Naskah Peraturan Daerah ayng telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIUNDANGKAN

Pasal 29

(1) Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memprakarsai rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh PRESIDEN dan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. (4) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah: a. Lembaran Negara, Kementerian/Lembaga PemerintahNon Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya; dan b. masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya. (6) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan c. cara lainnya.

Pasal 30

(1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a: a. Menteri: i. menyampaikan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, dan Berita Negara Republik INDONESIA kepada Kementerian/Lembaga yang memprakarsai atau MENETAPKAN peraturan perundang-undangan tersebut; dan ii. menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, dan Berita Negara Republik INDONESIA bagi masyarakat yang membutuhkan. b. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan oleh PRESIDEN, baik yang diundangkan maupun yang tidak diundangkan kepada Lembaran Negara, Kementerian/Lembaga PemerintahNon Departemen, Pemerintah Daerah dan Pihak terkait. c. Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lembaga yang bersangkutan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak terkait. d. Sekretariat Kementerian/sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak terkait. (2) Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kementerian dan sekretariat Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a, Sekretariat Daerah: http://www.djpp.depkumham.go.id a. menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak terkait. b. menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. (2) Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Daerah.

Pasal 32

(1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan sekretariat Kementerian/sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan sekretariat Kementerian/sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) serta Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet. (2) Penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan oleh PRESIDEN; b. Sekretariat Lembaga, Sekretariat Kementerian dan sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga, Menteri dan Kepala Daerah yang bersangkutan. (3) Lembaga Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

Pasal 33

Di samping kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Sekretariat Kementerian/Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Sekretariat Daerah dapat melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 31 melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain.

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c: a. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; b. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); c. Kementerian yang memprakarsai rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh PRESIDEN; d. Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan e. Pemerintah Daerah, dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 31 baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Menteri dan/atau lembaga terkait lain. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.