perubahan atas peraturan presiden nomor 148 tahun 2024 te…

Pasal 20

(1) Deputi Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PRESIDEN. (2) Deputi Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media dipimpin oleh Deputi. 12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

Deputi Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media mempunyai tugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, pelayanan informasi, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan dukungan kegiatan PRESIDEN dan/atau Istri/Suami PRESIDEN, serta kegiatan penting lainnya. 13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan keprotokolan kegiatan PRESIDEN dan/atau Istri/Suami PRESIDEN, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luar negeri; b, perencanaan . . . b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pers dan media, peliputan dan analisis berita kegiatan PRESIDEN dan/ atau Istri/Suami PRESIDEN, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya; c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan PRESIDEN dan/atau Istri/Suami PRESIDEN, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luar negeri; d. perencanaan dan pelaksanaan dukungan jamuan, penataan ruangan, peralatan, cendera mata, dan seni budaya kegiatan PRESIDEN dan/atau Istri/Suami PRESIDEN, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris PRESIDEN. 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Deputi Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau paling banyak 3 (tiga) subbagian. 15. Setelah Paragraf 2 Ba$an Ketiga Bab III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Deputi Bidang Dukungan Program Strategis PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PRESIDEN. (2) Deputi Bidang Dukungan Program Strategis PRESIDEN dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23B

Deputi Bidang Dukungan Program Strategis PRESIDEN mempunyai tugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemberian dukungan analisis, teknis, dan administrasi dukungan program strategis PRESIDEN.

Pasal 23C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23El, Deputi Bidang Dukungan Program Strategis PRESIDEN menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, sinkronisasi, analisis, serta penyusunan rencana dukungan program strategis PRESIDEN; b. pelaksanaan administrasi dukungan program strategis PRESIDEN; c. pengelolaan dana operasional PRESIDEN; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta kepatuhan atas pelaksanaan dukungan program strategis PRESIDEN dan dana operasional PRESIDEN; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris PRESIDEN. Pasal 23D. . .

Pasal 23D

(1) Deputi Bidang Dukungan Program Strategis PRESIDEN terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau paling banyak 3 (tiga) subbagian. 17. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

(1) Jabatan di lingkungan Kementerian diisi oleh aparatur sipil negara yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Jabatan tertentu pada satuan organisasi Sekretariat PRESIDEN dan Sekretariat Militer PRESIDEN dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

Peraturan PRESIDEN ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar -t2_ Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2O26 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang- trasi fI vanna Djaman

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 148 tahun 2024 tentang kementerian sekretariat negara

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 23C

Pasal 23D

Pasal 120

Pasal II

BAB 3

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 23C

Pasal 23D

Pasal 120

Pasal II