Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang survei hidrografi dan pemetaan hidrografi nasional

PERPRES Nomor 11 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN SURVEI HIDROGRAFI

Pasal 2

(1) Survei Hidrografi diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. (2) Survei Hidrografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan International H g dr o g r ap hic Org anization.

Pasal 3

Koreksi

Survei Hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b. instansi swasta; dan/atau c. masyarakat.

Pasal 4

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan merencanakan pelaksanaan Survei Hidrografi. (2) Perencanaan. . . (21 Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. area sunrei; b. standar dan metode survei; c. wahana dan peralatan yang digunakan; dan d. personel yang terlibat. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan International Hg drographic Org anization. (4) Dokumen perenc€rnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan oleh pelaksana Survei Hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pushidros.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Mentah menjadi data olahan berdasarkan ketentuan International Hgdrographic Organization. (2) Pengumpulan dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap posisi: a. titik referensi; b. garis pantai; c. sarana bantu navigasi pelayaran; d. kerangka kapal dan bahaya navigasi; e. Batimetri; f. citra bawah air; g. pasang surut, arus, dan gelombang; h. kecepatan suara di air; i. klasifikasi jenis permukaan dasar perairan; j. data meteorologi maritim; dan/atau k. data survei lainnya. Pasal6...

Pasal 6

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melibatkan surveyor hidrografi yang memiliki lisensi. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tertulis untuk surveyor hidrograli yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau kualifikasi akademik tertentu dan memiliki rekam jejak Survei Hidrografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya yang memerlukan standardisasi International Hg dro g raphic Org anization. (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikeluarkan oleh Pushidros. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 7

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan melaporkan hasil tahapan pelaksanaan Survei Hidrografi. (21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Data Mentah; b. data olahan; c. kumpulan catatan lapangan; d. lembar lukis lapangan; dan e. risalah survei. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib disampaikan oleh tim teknis pelaksana Survei Hidrografi kepada Pushidros. (4) Dalam... (4) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh tim teknis pelaksana Survei Hidrografi, Pushidros memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk tidak memberikan persetujuan Survei Hidrografi di kemudian hari kepada pelaksana Survei Hidrografi.

Pasal 8

(1) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Pushidros melakukan validasi hasil tahapan pelaksanaan Survei Hidrografi. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan International Hy dro g raphic Org anization. (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menghasilkan informasi hidrogafi.

Pasal 9

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, instansi swasta, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap hasil Survei Hidrografi. (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Internationat Hg drog raphic Org anization.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMETAAN HIDROGRAFI

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemetaan Hidrografi diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; dan b. pelaksanaan. (2) Pemetaan (2) Pemetaan Hidrografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan International Hg drog raphic Org anization. Pasal 1 1 Pemetaan Hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Pushidros.

Pasal 12

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan merencanakan: a. pembuatan Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya; dan b. pembarrran Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya yang sudah ada. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengumpulan data; dan b. analisis data. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi a. diagram kompilasi; b. liputan peta; dan c. informasi khusus. (41 Diagram kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari usia data Peta Laut INDONESIA. (5) Liputan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan luasan area yang dicakup dalam satu lembar peta sesuai dengan skala. (6) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam, kondisi darurat, dan/atau kondisi lainnya. Pasal 13. . .

Pasal 13

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembuatan Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya dan pembaruan Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya yang sudah ada berdasarkan perencanaan Pemetaan Hidrografi. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengumpulan data; b. proses kartografi; dan c. penetapan. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan kegiatan pengumpulan informasi hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan data dukung pembuatan peta terkait pelaksanaan pemetaan yang terdapat pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, danlatau badan usaha. (4) Proses kartografi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan kegiatan menerjemahkan data yang menghasilkan Peta Laut INDONESIA atau Peta Tematik Hidrografi Lainnya. (5) Selain Peta Laut INDONESIA atau Peta Tematik Hidrografi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (41 proses kartografi juga dapat menghasilkan publikasi nautika dan layanan jejaring hidrografi. (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c merupakan kegiatan MENETAPKAN hasil proses kartograli yang berupa Peta Laut INDONESIA, PetaTematik Hidrografi Lainnya, publikasi nautika, dan layanan jejaring hidrografi. (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Komandan Pushidros.

Pasal 14

(1) Hasil pembuatan Peta Laut INDONESIA dan pembaruan Peta Laut INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pushidros kepada International Hg drographic Org anization. (2) Sebelum (2) Sebelum hasil Peta Laut INDONESIA dan pembaruan Peta Laut INDONESIA disampaikan kepada International Hy drographic Org anization sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pushidros melakukan penilaian tingkat kepercayaan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh International Hg drog r aphic Org anization.

Pasal 15

(1) hrshidros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap hasil Pemetaan Hidrografi. (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Intemational Hg drographic Org anization.

BAB IV

PUBLIKASI HIDROGRAFI

Pasal 16

Koreksi

Publikasi hidrografi merupakan penerbitan hasil proses kartograli berupa Peta Laut INDONESIA, Peta Tematik Hidrografi Lainnya, publikasi nautika, dan layanan jejaring hidrografi yang dilaksanakan melalui kegiatan produksi dan kegiatan distribusi.

Pasal 17

Koreksi

(1) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menghasilkan produk hidrografi. (2) Produk hidrografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan : a. pertahanan dan keamanan; b. keselamatan navigasi pelayaran; c. pengaturan keselamatan transportasi maritim; d. pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir; e. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; f.manajemen... REFUBUK INDONESI,A f. manajemen dan pelindungan lingkungan laut; g. penelitian ilmiah kelautan; h. infrastruktur data spasial nasional; i. delimitasi batas maritim; j. pariwisata; k. pembangunan ekonomi; dan latau 1. kepentinganlainnya. (3) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan International H g dr o g r aphic Or g aniz atio n.

Pasal 18

Kegiatan produksi terhadap Peta Laut INDONESIA dan Peta Tematik Hidrografi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa: a. peta kertas; dan b. peta elektronik.

Pasal 19

(1) Kegiatan produksi terhadap publikasi nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit berupa: a. buku nautika dalam bentuk cetak dan elektronik; dan b. pemberitaan di bidang pelayaran dalam bentuk cetak dan elektronik. (2) Buku nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. tabel pasang surut perairan INDONESIA; b. tabel arus pasang surut perairan INDONESIA; dan c. buku almanak nautika. (3) Pemberitaan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. berita pelaut INDONESIA; b.kawat... PRESIDEH b. kawat navigasi; dan c. bentuk pemberitaan lainnya.

Pasal 20

Kegiatan produksi terhadap layanan jejaring hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit berupa: a. peta navigasi elektronik; dan b. portal basis Data Hidrografi INDONESIA.

Pasal 21

(1) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf c, dan Pasal 20 dilaksanakan oleh hrshidros. (2) Pushidros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap hasil produksi. (3) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan berdasarkan ketentuan International Hg dro g raphic Org anization.

Pasal 22

Kegiatan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) huruf a dan huruf c, dan Pasal 20.

Pasal 23

(1) Kegiatan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pushidros. (2) Pelaksanaan kegiatan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV... -t2-

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang survei hidrografi dan pemetaan hidrografi nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26