Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2020 tentang HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

PERPRES Nomor 111 Tahun 2020

Pasal 1

Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, yang selanjutnya disebut Honorarium adalah hak keuangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores diberikan Honorarium setiap bulan.

Pasal 3

(1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu: a. Direktur Utama, sebesar Rp30.787.600,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); b. Direktur, sebesar Rp23.180.700,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah); c. Satuan Pengawas Intern, sebesar Rp16.455.400,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah); d. Kepala Divisi, sebesar Rp13.529.300,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan e. Pegawai Pelaksana, sebesar Rp6.932.700,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.

Pasal 4

(1) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan terhitung sejak diangkat/ dilantik oleh pejabat yang berwenang. (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya remunerasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan dengan penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian Honorarium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.