Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 2O20 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O20 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 76 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 2O20 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O20 Nomor 170) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 8

Koreksi

(1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan. (21 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka: a. meringankan biaya mencari kerja dan/atau biaya hidup; dan b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja. 3. Di antara . . . Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12E} (1) Selain bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dapat dilakukan dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial. (21 Untuk pelaksanaan .Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya j ika diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 4 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: t

Pasal 15

Koreksi

Susunan organisasi Komite terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan; Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Sekretaris 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Menteri Ketenagakerjaan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Sekretaris Kabinet; 9. Jaksa Agung; 10. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5 Di antara ayat (1) dan ayat(21Pasal31C disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut: (1) ( 1a)

Pasal 31C

Koreksi

Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara. Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Manajemen Pelaksana dapat melakukan: a.pembekuan... REPI.JBLIK INDONESIA pembekuan akun penerima Kartu Prakerja; penagihan pengembalian bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif penerima Kartu Prakerja; dan/atau tindakan lain dalam rangka menjaga tata kelola Program Kartu Prakerja. (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja. (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dan/atau gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan permohonan dari Manajemen Pelaksana. 6 Ketentuan Pasal 31D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

Koreksi

(1) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana melaporkan tindak pidana dimaksud dan melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perr.rndang-undangan. (21 Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. a. b. C Agar Agar setiap pengundangan penempatannYa INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan PRESIDEN ini dengan dalam Lembaran Negara RePublik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 182 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan Hukum, ttd ttd sil Djaman

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 31C

Pasal 31D

Pasal II