Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Angg…

Pasal 1

perlu MENETAPKAN Peraturan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026; 1. Pasal 4 ayat (l) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG Nomor L7 Tahun 2O2S tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 7144); Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian: a Anggaran iITFFITatrN K INDONESIA a. Anggaran Pendapatan Negara; b. Anggaran Belanja Negara; dan c. Pembiayaan Anggaran.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b terdiri atas rincian: a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. Anggaran Transfer ke Daerah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas rincian: a, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga; dan b. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (21 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Rincian... K INOONESIA (3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini, kecuali anggar.rn program pengelolaan belanja lainnya. (4) Rincian Anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian: a, Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus; d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta; dan f. Dana Desa. {21 Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Insentif Fiskal. (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri atas: a. Dana Alokasi Khusus Fisik; b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan c. Hibah kepada Daerah. (4) Menteri teknis/pimpinan lembaga MENETAPKAN petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan PRESIDEN ini diundangkan. (5) Rincian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Aceh yang terdiri atas: 1 1. Bagian progrErm dan kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota pada Provinsi Aceh; 2. Ba$an alokasi Provinsi Aceh; dan 3. Bagian alokasi kabupaten / kota pada Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Papua yang terdiri atas: l. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan 2. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya; dan c. Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua. (6) Bagian program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (71 Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V pada Tabel V.l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bag:r Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f untuk setiap desa dan insentif desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2026 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (1O) Dana Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkineda baik yang dialokasikan pada tahun bedalan sebesar Rp 1.8OO.OOO.0OO.0OO,OO (satu triliun delapan ratus miliar rupiah). (11) Alokasi Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1O) untuk rincian setiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (12) Penyesuaian rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat dari; a, Perubahan . .. INOONESIA 5- a. perubahan data; b. kesalahan hitung; c. selisih nilai alokasi dengan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik; d. selisih nilai alokasi dengan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; e. perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/ atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri; f. kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan Dana Alokasi Umum; dan/ atau g. kebijakan pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. {21 Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan.

Pasal 7

Koreksi

(U Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (21 Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 8. . .

Pasal 8

Koreksi

(U Perubahan anggaran Belanja Negara berupa: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan pada Otorita lbu Kota Nusantara da.rllatau perhitungan sisa klaim asuransi Barang Milik Negara tahun anggaran sebelumnya; c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana; d. pergeseran anggaran antarprogram dalam I (satu) Bagran Anggaran untuk bencana; e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkaa; f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana; g. perubahan anggaran cadangan kompensasi dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya; h. pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagran Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya dan/atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagran Anggaran 999 (Bagran Anggaran Bendahara Umum Negara); i. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran; j. perubahan. .. i!:l-*Tf.I{I K INDONESIA j. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian/lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2025 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran2O26; k. pergeseran Ernggaran antarprogram dalam I (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; l. pergeseran anggaran antarprogram dalam I (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expenditurel atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri; m, pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian/lembaga; n. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama; o. perubahan anggaran belanja dalam rangka pembayaran tunggakan tahun sebelumnya/ kewajiban Pemerintah; p. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/ atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date; q. perubahan anggaran Belanja Negara berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri; r. perubahan... (21 r. perubahan pembayarErn program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya; s. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan frskal; t. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; dan u, perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional, percepatan kegiatan rehabilitasi mangrove, pengembangan kegiatan sektor pariwisata, dan/ atau kegiatan penanggulangan bencana, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian/lembaga dan/atau Bagran Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya. Tata cara perubahan dan pergeseran anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Pasal 9

Koreksi

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari: a. perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah sebagai akibat dari: 1. penambahan . . . BLIK INOONESIA 1. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan; 2. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran2O2S yang tidak terserap; 3. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/ atau 4. pengesahan atas pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date; b. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs; dan/ atau c. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara, dan/ atau pemanfaatan saldo kas badan layanan umum sebagai akibat tambahan pembiayaan, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. {21 Tata cara peruba}ran pagu Pemberian Piqiaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal lO Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penJmsunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggarart 2O26. Pasal 1l (1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan kementerian/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Penyesuaian... l2l Penyesuaian terhadap rincian alokasi €rnggaran sebagai akibat pemisahan dan/ atau perubahan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

Koreksi

(U Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. {21 Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengalihan anggaran antar kementerian/ lembaga; b. penyesuaian belanja negara secara otomatis; c. penyesuaian Transfer ke Daerah; d. penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik kepada penyedia barang dan jasa; dan/atau e. earmarking belanja dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan/atau instabilitas sistem keuangan.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orEmg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASEIYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 186 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan trasi H ttd ttd Djaman

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13