Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

PERPRES Nomor 121 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Anggota Badan Pengarah Papua dari Perwakilan Setiap Provinsi di Provinsi Papua

Pasal 6

(1) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan OAP dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten / Kota, dan anggota partai politik. (21 Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasat dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua berkedudukan di masing-masing provinsi di Provinsi Papua. (4) Anggota Badan Pengarah Papua yang merupakan OAP dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. (21 Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. OAP; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. warga . . . c. warga negara INDONESIA; d. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; e. sehat jasmani dan rohani; f. berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; g. berpendidikan paling rendah sarjana; h. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau paling tinggi 70 (tqiuh puluh) tahun; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan OAP dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus; b. memiliki pengalaman dalam mempeduangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Provinsi Papua dan/atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya , dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungr, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Dalam proses pengangkatan anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua, Ketua Badan Pengarah Papua dapat menerima usulan dan pertimbangan dari pemerintah daerah provinsi. (2) Pengangkatan... 7 (21 Pengangkatan anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua diberhentikan apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. berakhir masa jabatannya; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Pengarah Papua; dan/atau e. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap atau secara terus menerus paling sedikit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan. (21 Pemberhentian anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Dalam hal te{adi kekosonga.n anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua dalam periode waktu masa jabatannya, diangkat anggota pengganti dengan Keputusan PRESIDEN. (41 Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Pengarah Papua yang digantikan. Bagtan Ketiga Sekretaris Eksekutif

Pasal 10

(1) Sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat l2l dijabat secara ex offtcio oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Sekretariat Wakil PRESIDEN yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengarah Papua. (2) Sekretaris . . . SK No 116898A (21 Sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua. (3) Sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua. Pasal 1 1 Sekretaris eksekutif mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretaris eksekutif menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua; b. fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan Badan Pengarah Papua; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok ke{a dan Sekretariat Badan Pengarah Papua; d. koordinasi penyusunan laporan Badan Pengarah Papua; e. fasilitasi pelaksanaan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l dan Pasal 12, sekretaris eksekutif dapat melibatkan dan didukung oleh kelompok ahli pating banyak 7 (tqiuh) orang. SK No 116899A Bagian Bagran Keempat Sekretariat Badan Pengarah Papua

Pasal 14

(1) Untuk membantu dan mendukung Badan Pengarah Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. (21 Sekretariat Badan Pengarah Papua sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (3) Sekretariat Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua melalui sekretaris eksekutif.

Pasal 15

Sekretariat Badan Pengarah Papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengarah Papua; b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; c. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; d.pengumpulan... REPUELIK ]NDONESIA d. pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; e. koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua; f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja di Provinsi Papua; g. peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua; h. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan/ atau j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua.

Pasal 17

Penugasan instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan di Provinsi Papua pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB IV

TATA KER."IA .

Pasal 20

(1) Badan Pengarah Papua melaksanakan rapat pleno Badan Pengarah Papua secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Anggota Badan Pengarah Papua secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan rapat koordinasi dengan kelompok kerja secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Rapat pleno Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengarah Papua. l4l Dalam hal Ketua Badan Pengarah Papua berhalangan, rapat pleno Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Badan Pengarah Papua yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengarah Papua. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipimpin oleh anggota Badan Pengarah Papua. (6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh anggota Badan Pengarah Papua kepada Ketua Badan Pengarah Papua.

Pasal 21

(1) Badan Pengarah Papua dapat mengikutsertakan selain anggota Badan Pengarah Papua sesuai kebutuhan dalam rapat Badan Pengarah Papua. (2) Badan . . . (21 Badan Pengarah Papua dapat meminta saran dan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai kebutuhan pelalsanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua.

Pasal 22

(1) Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan dan pelalsanaan Otonomi Khusus yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. (21 Dalam rangka persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagais141t4 dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Papua menyampaikan rencana pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada Badan Pengarah Papua. (3) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua sesuai rekomendasi Badan Pengarah Papua melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya. (4) Badan Pengarah Papua melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat l2l yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PRESIDEN oleh Wakil PRESIDEN sebagai Ketua Badan Pengarah Papua secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 23... SK No 116904A -t4-

Pasal 23

(1) Sekretaris eksekutif mengoordinasikan penyiapan bahan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua. (21 Dalam mengoordinasikan penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris eksekutif dapat: a. menyelenggarakan rapat teknis dengan kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua; b. berkoordinasi, bekerja sama, dan melibatkan unsur pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/ lembaga yang menjadi anggota Badan Pengarah Papua maupun di luar anggota Badan Pengarah Papua, serta dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. c. meminta laporan, data, dan informasi dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua; dan/atau d. memadukan dan mengoordinasikan penyusunan bahan ranca.ngan kebijakan dan laporan dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua. (3) Hasil penyiapan bahan yang dikoordinasikan oleh sekretaris eksekutif disampaikan kepada ketua dan anggota Badan Pengarah Papua sebagai bahan pemberian arahan dan kebijakan.

Pasal 24

(1) Setiap unsur di lingkungan Badan Pengarah Papua dalam melaksanal<an tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pengarah Papua sendiri, maupun dalam hubungan antara Badan Pengarah Papua dengan kementerian/lembaga lain yang terkait dan pemerintah daerah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Pengarah Papua. SK No 116905A BABV...