Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2022 tentang KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAHDAN/ ATAU HAK PENGELOLAAN

PERPRES Nomor 127 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/ atau perizinan terkait kegiatan yErng memanfaatkan ruang laut. 2. Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang melakukan koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian. 3. Data adalah data geospasial dan data nongeospasial. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 5. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identilikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri. 6. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELESATAN KETIDAKSESUAIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian, dibentuk Tim Koordinasi. (21 Penyelesaian l2l Penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keanggotaan yang terdiri dari: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; d. Anggota : 1, Menteri Pertahanan; 2. Menteri Sekretaris Negara; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 9. Menteri Kelautan dan Perikanan; 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; 12. Menteri Perhubungan; 13. Menteri Perindustrian; 14. Menteri Pertanian; 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 16. Menteri. . . 16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 17. Menteri Komunikasi dan Informatika; 18. Sekretaris Kabinet; 19. Kepala Staf Kepresidenan; 20. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 21. Kepala Badan Informasi Geospasial. (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: kebijakan a. strategis dalam Ketidaksesuaian; (s) b. memberikan arahan strategis terhadap rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan c. memberikan arahan dan langkah-langkah strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat dan tim pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, pakar, dan pemangku (6) (71 Sekretariat dan tim pelaksana ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi. (8) Dalam rangka mendukung penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah, Gubemur, Bupati, dan Wali Kota dapat membentuk tim koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian daerah. dan rangka langkah-langkah penyelesaian BABIII ,.. K INDONESIA

BAB III

TATA KELOI,A PEI,AKSANAAN PEI.IYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan Data pembentuk PITTI; b. identifrkasiKetidaksesuaian; c. penetapan PITTI; d. prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian; e. penJrusunan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian; Ketidaksesuaian berdasarkan rencana aksi yang disepakati oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; g. pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian; dan h. pelaporan penyelesaian Ketidaksesuaian. (21 Pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal aplikasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mengalami kendala, pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan secara luring.

Pasal 4

(1) Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah wajib menyampaikan Data pembentuk PITTI kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f. (2)Data. . . (21 Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk produk hukum dan lampiran peta yang paling sedikit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Penyampaian Data pembentuk PITTI sebagaimana dimalsud pada ayat (1) juga disertai dengan Data pendukung sesuai dengan kewenangannya. (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencakup: a. jumlah penduduk; b. surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan Ketidaksesuaian; c. berita acara pengumpulan dan verifikasi Data pembentuk PITTI; dan d. data pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (5) Data pendukung yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pelaksana melakukan identifrkasi Ketidaksesuaian. (21 Identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Ketidalsesuaian batas daerah; b. Ketidaksesuaian rencana tz.:t:. ruang wilayah provinsi, rencana tz1a ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan; c. Ketidaksesuaian ,{ IND 7- c. Ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut; dan d. Ketidaksesuaian antara rencErna tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan/ atau renczrna zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut. (3) Hasil identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat telaah dan peta yang dituangkan dalam rancangan PITTI.

Pasal 6

(1) Rancangan PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibahas dalam Tim Koordinasi. l2l Rancangan PITTI yang telah disepakati oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi. (3) PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam men5rusun prioritas Ketidaksesuaian. Bagran Kelima Prioritas Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 7

(1) Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan berdasarkan: a. jenis/tipologi b. dampakpentingKetidaksesuaian; c. luasanKetidaksesuaian; d, lokasi Ketidaksesuaian; dan/atau e. kebijakan nasiond yang bersifat strategis. (2)Prioritas... (21 Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi terhitung sejak PITTI ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Bagran Keenam Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 8

Pasal 10

(1) Dalam hal kementerian/lembaga dan/ atau pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan rencErna aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Koordinasi mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian. l2l Dalam hal kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan keputusan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga dan/ atau kepala daerah diberikan sanksi paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara dan/ atau pemerintah daerah. Bagran REPUBLIK INDONESIA Bagran Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan oleh kementerian / lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing terhadap setiap pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3. (21 Laporan pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi melalui aplikasi berbasis elektronik. (3) Dalam hal berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian, Tim Koordinasi dapat melakukan langkahJangkah penyelesaian permasalahan Ketidaksesuaian.

Pasal 12

Penyelesaian Ketidaksesuaian dilaporkan oleh Menteri kepada PRESIDEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewal<tu-waktu jika diperlukan. BABIV...

(1) Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 menjadi dasar dalam pen5rusunan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian. l2l Rencana Aksi penyelesaian Ketidaksesuaian disusun dan disepakati oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian. (3) Hasil kesepakatan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian Ketidaksesuaian. (4) Rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian. (5) Rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis/tipologiKetidaksesuaian; b. kegiatan penyelesaian Ketidaksesuaian; c. rekomendasi penyelesaian Ketidaksesuaian; d. jangka waktu penyelesaian Ketidaksesuaian; e. keluaran dan tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian termasuk penetapan penyelesaian Ketidaksesuaian; dan f. penanggungjawab penyelesaian Ketidaksesuaian. (6) Rekomendasi . . . (6) Rekomendasi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/ atau hak atas tanah. l7l Target rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebasaimana dimaksud pada ayat (l) berupa penyesuaian, penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan Data oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan undangan di bidang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. (8) Penyusunan rencana aksi penyelesaian Ketidalsesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21. (9) Dalam hal kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah tidak menyusun rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaisn ss$agaimana dimaksud pada ayat (5) atau rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian tidak sinkron dengan arahan strategis Tim Koordinasi maka: a. Tim Koordinasi memberikan arahan strategis dan tindak lanjut yang diperlukan; dan b. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menindaklanjuti arahan strategis dari Tim Koordinasi.

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2022 tentang KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAHDAN/ ATAU HAK PENGELOLAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketujuh

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesembilan

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15