Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH

PERPRES Nomor 133 Tahun 2022

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik. (2) Hak keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dan mempertimbangkan faktor kondisi kekayaan Bank Tanah. Bagran Kedua Jenis dan Besaran Hak Keuangan

Pasal 3

Jenis hak keuangan Pejabat Struktural Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. Gaji atau Honorarium; b. Tunjangan; dan/atau c. Insentif Kinerja. Tanah

Pasal 4

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (21 Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Badan Pelaksana sebesar TOOyo (seratus persen); dan b. Deputi Badan Pelaksana sebesar 9oo/o (sembilan puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana. (3) caji... (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan. (4) Gqji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp.135.0OO.00O,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (5) Perubahan besaran Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 5

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Komite; b. Sekretaris Komite; c. Dewan Pengawas; dan d. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Ketua Komite sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gqji Kepala Badan Pelaksana; b. Anggota Komite sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Gqii Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Komite sebesar 4Ooh (empat puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; d. Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; e. Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan f. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 2O%o ldua puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas Tunjangan: a. hari raya; b. komunikasi; c. transportasi; d. perumahan; dan e. purna jabatan. Pasal7...

Pasal 7

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (2) T\rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali dari Gaji atau Honorarium. (3) T\.rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap hari raya Idul Fitri.

Pasal 8

(1) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) TUnjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 9

(1) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; dan c. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari Honorarium. (3) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Pasal 10

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) Tunjangan... (21 Tlrnjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar: a. 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana untuk Kepala Badan Pelaksana; dan b. 25%o (dua puluh lima persen) dari G4ii Deputi Badan Pelaksana untuk Deputi Badan Pelaksana. (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

Pasal 11

(1) T\rnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Ttrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing yang dibayarkan oleh Bank Tanah. (3) Tlrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan pada saat purna jabatan. (4) Mekanisme pembayaran Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui lembaga keuangan/asuransi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 12

(1) Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi capaian kine{a pada akhir tahun oleh Komite. (3) Besaran dan mekanisme pemberian Insentif Kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas. BagianKetiga...

Pasal 13

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. kendaraan; b. jaminan kesehatan; c. keanggotaan; dan d. bantuan hukum.

Pasal 14

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan bagi Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dalam bentuk kendaraan roda 4 (empat). (21 Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan dan operasional.

Pasal 15

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggffa Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asuransi kesehatan tambahan. (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan kepada suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. (4) Dalam hal anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menikah maka yang bersangkutan tidak mendapat jaminan kesehatan. Pasal 16. . .

Pasal 16

Fasilitas keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

Pasal 17

(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada Pejabat Struktural Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrrs mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diberikan sejak Pejabat Struktural Bank Tanah diangkat.

Pasal 19

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh penghasilan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari Gaji atau Honorarium bulan terakhir. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, selama diberhentikan sementara.

Pasal 20

(1) Pajak atas Gaji dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditanggung dan menjadi beban Bank Tanah. (2) Pajak penghasilan atas Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditanggung oleh Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana. Pasal2L... Pasal 2 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Jenis hak keuangan Pejabat Struktural Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. Gaji atau Honorarium; b. Tunjangan; dan/atau c. Insentif Kinerja. Tanah

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas Tunjangan: a. hari raya; b. komunikasi; c. transportasi; d. perumahan; dan e. purna jabatan. Pasal7...

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Fasilitas

Pasal 13

Koreksi

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. kendaraan; b. jaminan kesehatan; c. keanggotaan; dan d. bantuan hukum.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Fasilitas keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

Pasal 17

Pasal 18

Hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diberikan sejak Pejabat Struktural Bank Tanah diangkat.

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24