Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 tentang ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

PERPRES Nomor 15 Tahun 1960

BAB I

UMUM

Pasal 1

Tujuan pokok dari penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ialah terutama pembangunan yang seimbang dibidang sosial-ekonomi untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dengan swadaya masyarakat desa, sesuai dengan azas kekeluargaan dan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik INDONESIA, secara masal dan integral.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Menteri Pertama sebagai Ketua. b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota. c. Menteri Pembangunan sebagai anggota. (2) Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa taraf pusat disingkat B.K.P.M.D. Pusat terdiri atas: a. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai Ketua merangkap anggota. b. Wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota. c. Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota. d. Wakil dari Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat sebagai anggota. e. Wakil dari Departemen Pertanian sebagai anggota. f. Wakil dari Departemen Perindustrian Rakyat sebagai anggota. g. Wakil dari Departemen Agraria sebagai anggota. h. Wakil dari Departemen Perdagangan sebagai anggota. i. Wakil dari Departemen. Penerangan sebagai anggota. j. Wakil dari Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai anggota. k. Wakil dari Departemen Sosial sebagai anggota. l. Wakil dari Departemen Kesehatan sebagai anggota. m. Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggota. n. Wakil dari Departemen Agama sebagai anggota. o. Wakil dari Departemen Urusan Veteraan sebagai anggota. p. Wakil dari Lembaga Pendidikan/Perbankan serta badan-badan lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Pembangunan Masyarakat Desa atas usul Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota. (3) Kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Pusat.

Pasal 5

(1) B.K.P.M.D. Pusat menyelenggarakan kerjasama antara Departemen- departemen/anggota-anggota untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan umum dan menyusun rencana pelaksanaan taraf nasional dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa serta menentukan pedoman-pedoman dasar dalam segala hal yang mengenai pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. (2) Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa menyelenggarakan administrasi pelaksanaan keputusan-keputusan B.K.P. M.D. Pusat dan mengatur pekerjaan sehari-hari serta koordinasi dibidang administrasi. Bagian II Susunan Taraf Daerah tingkat I/Daerah yang setingkat

Pasal 6

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat I, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat I terdiri atas : a. Kepala Daerah tingkat I untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota. b. Wakil dari Penguasa Perang adalah Wakil Ketua merangkap anggota. c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I adalah Kepala-kepala Jawatan/Instansi-instansi pada taraf Daerah tingkat I dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, serta para Residen dilingkungan Daerah tingkat I dan wakil dari Instansi- instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah tingkat I. d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah tingkat I.

Pasal 7

B.K.P.M.D. Daerah tingkat I, melaksanakan kebijaksanaan B.K.P.M.D. Pusat dan menyusun rencana pelaksanaan pada taraf Daerah tingkat I. Bagian III Susunan Taraf Daerah tingkat II

Pasal 8

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat II, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat II, terdiri atas : a. Kepala Daerah tingkat II untuk daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota. b. Wakil Pembantu Penguasa Perang adalah Wakil Ketua. c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II adalah Kepala- kepala Jawatan/Dinas/Instansi pada taraf Daerah tingkat II dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4. serta para Wedana didalam lingkungan Daerah tingkat II dan wakil dari Instansi- instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat II atas usul Kepala Daerah tingkat II. d. Wakil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah-tingkat II.

Pasal 9

B.K.P.M.D. Daerah tingkat II melaksanakan instruksi-instruksi dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dan menyusun rencana kerja pada taraf Daerah tingkat II. Bagian IV Susunan Taraf Daerah Kecamatan

Pasal 10

Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan, disingkat B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan terdiri atas: a. Camat dari daerah yang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota. b. Wakil Pembantu Penguasa Perang Kecamatan adalah Wakil Ketua merangkap anggota. c. Anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan adalah Kepala- kepala/Instansi-instansi yang ada pada taraf Kecamatan dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, dan/atau wakil Badan-badan/Instansi-instansi didalam masyarakat atas usul Camat. d. Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa untuk daerah yang bersangkutan adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan.

Pasal 11

(1) B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan melaksanakan program Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II. (2) Untuk membantu B.K.P.M.D. Daerah Kecamatan secara langsung dan aktip dan membantu pekerjaan koordinasi teknis sehari-hari diadakan Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan. (3) Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 12

(1) Pada dasarnya tanggung-jawab mengenai pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Desa didesa diserahkan kepada Kepala Desa dengan dibantu secara langsung dan aktip oleh orang-orang yang mempunyai minat dan pengaruh dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa yang diangkat oleh Camat atas usul musyawarah desa. (2) Kepala Desa dengan pembantu-pembantunya sebagai di-maksud dalam ayat (1) merupakan Badan Pelaksana Pembangunan Masyarakat Deda, disingkat B.P.P.M.D.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 tentang ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16