Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah A…

Pasal 2

Untuk melakukan percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan PRESIDEN ini disebut Tim DAS Citarum.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing- masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi. (2) Tim DAS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 4

Koreksi

Tim DAS Citarum terdiri atas: a. Pengarah; dan b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Pasal 5

Koreksi

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Agama; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Menteri Pertanian; 10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Menteri Kelautan dan Perikanan; 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 15. Jaksa Agung Republik INDONESIA; 16. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 17. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 18. Sekretaris Kabinet; dan 19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan b. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas, termasuk untuk penyempurnaan, pencabutan, dan/atau penggantian ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat upaya Pengendalian DAS Citarum, dan untuk mengambil langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam upaya Pengendalian DAS Citarum.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 8

(1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: Komandan : Gubernur Jawa Barat; Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I : Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi; Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem II : Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta; Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat; 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II : Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta. (2) Komandan Satgas dapat mengangkat Tim Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas. (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas. (4) Dalam pelaksanaan tugas Satgas, Wakil Komandan secara bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan wilayah operasi masing-masing dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah.

Pasal 9

(1) Satgas bertugas melaksanakan arahan Pengarah dalam melakukan percepatan dan keberlanjutan Pengendalian DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang: a. MENETAPKAN rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah; b. melokalisasi dan menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan Sungai Citarum; c. meminta keterangan, data dan/atau dokumen termasuk memasuki dan memeriksa pabrik, tempat usaha, pekarangan, gudang, tempat penyimpanan, dan/atau saluran pembuangan limbah pabrik/tempat usaha sewaktu-waktu diperlukan; d. mencegah dan melarang masyarakat untuk masuk kembali untuk mendirikan permukiman di wilayah yang memiliki fungsi lindung; e. membentuk Komando Sektor yang dipimpin oleh perwira Tentara Nasional INDONESIA sebagai Komandan Sektor; f. membagi wilayah kerja DAS Citarum berdasarkan Komando Sektor; g. mengikutsertakan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Komando Sektor, disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasi penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan ekosistem DAS Citarum, serta penindakan hukum; h. memerintahkan Komando Sektor untuk melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di lokus yang ditentukan oleh Satgas; dan i. melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan tugas dan kewenangan Satgas apabila rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum ditetapkan.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu Sekretariat Satgas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat dan susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komandan Satgas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pengarah dan Satgas diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Pengarah.

Pasal 4

Koreksi

Tim DAS Citarum terdiri atas: a. Pengarah; dan b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pengarah dan Satgas diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Pengarah.

Pasal 12

Koreksi

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang dilakukan Satgas: a. Menteri Agama memberikan dukungan peningkatan peran tokoh agama dalam edukasi kepada masyarakat, melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat atas lingkungan; b. Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pengendalian DAS Citarum pada Bagian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga masing-masing; c. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan dukungan dengan memfasilitasi riset dan keikutsertaan akademisi dalam inovasi pengendalian DAS Citarum, serta kuliah kerja nyata tematik; d. Menteri Kesehatan memberikan dukungan dalam rangka memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat atas lingkungan, dan memberikan pelayanan kesehatan serta pengendalian penyakit terhadap masyarakat terdampak di DAS Citarum; e. Menteri Perindustrian memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku usaha industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan dalam penyediaan data dan informasi mengenai pengendalian air tanah dan kestabilan tanah; g. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1. memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu di DAS Citarum; 2. memberikan dukungan dalam ketersediaan fasilitas permukiman bagi penduduk yang direlokasi; 3. memberikan dukungan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpadu dan pembersihan sampah permukaan; dan 4. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. h. Menteri Pertanian memberikan dukungan pelaksanaan konservasi lahan di DAS Citarum, melalui pelaksanaan: 1. kaidah-kaidah usaha pertanian dan peternakan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pelatihan dan pendampingan terhadap petani dan masyarakat terdampak; dan 2. penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peralatan mesin pertanian, termasuk penyediaan bibit, benih, dan pupuk. i. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1. melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; 3. menyediakan bibit, penanaman, dan pemeliharaan pohon di kawasan hutan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; 4. memberikan dukungan penyediaan sarana pengelolaan sampah; dan 5. memberikan dukungan untuk alih profesi bagi masyarakat terdampak dalam program perhutanan sosial. j. Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan kegiatan perikanan berkelanjutan di DAS Citarum dan pendampingan bagi masyarakat terdampak untuk alih profesi. k. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: 1. memberikan dukungan dalam pengadaan tanah dan penataan ruang untuk penanganan dampak sosial masyarakat yang terdampak; 2. memberikan dukungan dalam penyediaan data dan informasi pemanfaatan tanah; dan 3. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. l. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penyusunan rencana dan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum secara terkoordinasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, serta melakukan reviu atas pelaksanaan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum; m. Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara terutama Badan Usaha Milik Negara yang terkait langsung dengan program pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan di DAS Citarum; n. Jaksa Agung melakukan penegakan hukum dan memberikan dukungan sebagai jaksa pengacara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. Panglima Tentara Nasional INDONESIA memberikan dukungan personel dalam pengendalian DAS Citarum termasuk memobilisasi peralatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. Kepala Kepolisian Negara melakukan penegakan hukum dalam pengendalian DAS Citarum, termasuk mencegah dan melarang masyarakat untuk masuk kembali untuk mendirikan permukiman di lahan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan q. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1. melakukan dukungan terhadap peningkatan tata kelola DAS Citarum melalui pengawasan intern atas akuntabilitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. melakukan pendampingan terhadap BUMN/BUMD guna peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengendalian DAS Citarum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Koreksi

Dalam pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kewenangan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilakukan dengan cara: a. sosialisasi dan edukasi dengan memberikan informasi peringatan dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum kepada masyarakat; b. penanganan limbah dan pemulihan ekosistem; c. mengoordinasikan relokasi masyarakat terdampak di DAS Citarum; d. melakukan koordinasi dalam pemutakhiran data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan institusi terkait; e. melakukan inovasi dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. pemberdayaan masyarakat; dan g. pencegahan dan penindakan hukum.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, penindakan hukum atas pencemaran dan perusakan DAS Citarum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Evaluasi hasil pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Tim DAS Citarum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Koreksi

Evaluasi hasil pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Koreksi

Tim DAS Citarum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam rangka keberlanjutan pengendalian DAS Citarum, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keberlanjutan pengendalian DAS Citarum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan MENETAPKAN program dan mengalokasikan anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 19

Koreksi

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengarah, Satgas, dan dukungan pelaksanaan pengendalian DAS Citarum bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c termasuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. (2) Biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak. (3) Persyaratan, batasan, tata cara pencatatan, penghitungan, dan pelaporan biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21