Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)
A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF A KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan segala bentuk bantuan terkait dengan pajak-pajak dari Pihak-pihak lainnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf
b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan b.iv Konvensi.
B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF B KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam penagihan berbagai klaim pajak, atau penagihan terkait dengan denda administrasi, untuk segala jenis pajak, yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 16 Konvensi.
C. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF D KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN
Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam pelayanan dokumen-dokumen untuk seluruh pajak-pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf
b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan b.iv Konvensi.
D. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN A TERHADAP PASAL 2 AYAT (2) KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Pemerintah
menyatakan pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan UNDANG-UNDANG Perpajakan INDONESIA yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terkait dengan pajak- pajak dalam kategori yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.i, huruf b.iii.B, dan b.iii.C Konvensi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Ayat (2) huruf 1.a.i:
- Pajak Penghasilan (termasuk Keuntungan Modal dan Kekayaan Bersih yang ditambahkan dalam penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan UNDANG-UNDANG Perpajakan INDONESIA).
Ayat (2) huruf 1.b.iii.B:
- Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).
Ayat (2) huruf 1.b.iii.C:
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
E. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN B TERHADAP PASAL 3 AYAT (1) HURUF D KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan sebagai otoritas yang berwenang adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA atau perwakilannya yang ditunjuk secara sah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)
A. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH A OF OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares the right not to provide any form assistance in relation to the taxes of other Parties listed in sub- paragraphs b.i, b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph
(1) of the Convention.
B. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH B OF PARAGRAPH
(1) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares the right not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes, pursuant to Articles 11 through 16 of the Convention.
C. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares the right not to provide assistance in the service of documents for the taxes listed in sub-paragraphs b.i,
b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph (1) of the Convention.
D. DECLARATION ON ANNEX A PROVIDED FOR ARTICLE 2 PARAGRAPH
(2) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares that the application on the Convention shall apply to taxes of every kind and description imposed under the Indonesian tax laws administered by the Directorate General of Taxes, which correspond to the taxes in the categories referred to in sub-paragraph a.i, b.iii.B, and C of Article 2, paragraph (1) of the Convention.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Article 2, paragraph (1) a.i:
- Income Tax (including capital gains and net wealth that are subject to Income Tax at a rate determined under the Indonesian tax laws).
Article 2, paragraph (1) b.iii.B:
- Land and Building Tax (plantation, forestry, and mining sectors).
Article 2, paragraph (1) b.iii.C:
- Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods.
E. DECLARATION ON ANNEX B PROVIDED FOR ARTICLE 3 PARAGRAPH
(1) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares the term “competent authority” means the Minister of Finance of the Republic of INDONESIA or an authorised representative of the Minister.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.kemenkumham.go.id