Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PERPRES Nomor 167 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Penyelenggaraan Pelantikan

Pasal 2

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

(1) Pejabat yang melantik Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah PRESIDEN. (2) Dalam hal PRESIDEN berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil PRESIDEN. (3) Dalam hal PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Pejabat yang melantik Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Gubernur. (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur. (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Ibukota Negara untuk Gubernur dan di Ibukota Provinsi untuk Bupati dan Walikota. (2) Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut: a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”; b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”; c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”. (2) Sumpah/janji jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut; “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Bupati/ Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan menjalankan segala UNDANG-UNDANG dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Pasal 7

Susunan acara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut: a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. Pembacaan Keputusan PRESIDEN untuk pelantikan Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota; c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik; d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan; e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan PRESIDEN untuk pelantikan Gubernur atau Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota oleh Pejabat yang melantik ; f. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik ; g. Penandatangan Pakta Integritas; h. Sambutan pejabat yang melantik; i. Pembacaan do’a; dan j. Penutupan.

Pasal 8

Tata acara pelantikan Gubernur mendasarkan pada protokol kepresidenan.

Pasal 9

Susunan acara untuk pelantikan Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh Bupati atau Walikota yang dilantik.

BAB IV

PELANTIKAN PENJABAT GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pasal 13

(1) Pejabat yang melantik Penjabat Gubernur adalah Menteri atas nama PRESIDEN. (2) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Gubernur dilaksanakan di Ibukota Negara. (3) Pejabat yang melantik Penjabat Bupati, dan Walikota adalah Gubernur atas nama PRESIDEN. (4) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilaksanakan di Ibukota Provinsi. (5) Pejabat yang melantik Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota di daerah otonom baru dan/atau daerah persiapan untuk pertama kali adalah Menteri atas nama PRESIDEN.

Pasal 14

(1) Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Pejabat yang melantik dengan mengucapkan sumpah/ janji. (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut: a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”; b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”; c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”. (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan menjalankan segala UNDANG-UNDANG dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

Pasal 15

(1) Susunan acara pelantikan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut: a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. Pembacaan Keputusan untuk pelantikan Penjabat Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota; c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik; d. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan; e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan PRESIDEN untuk pelantikan Penjabat Gubernur atau pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota oleh Pejabat yang melantik; f. Kata-kata Pelantikan oleh Pejabat yang melantik; g. Penandatanganan Pakta Integritas; h. Sambutan Pejabat yang melantik; i. Pembacaan Do’a; dan j. Penutupan.

Pasal 16

Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat ditambahkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik.