Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

PERPRES Nomor 17 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KED UDUKAN

Pasal 2

(1) Kompolnas merupakan lembaga non struktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. (2) Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. BAB 111 FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan epkumham.go integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kompolnas bertugas : a. membantu PRESIDEN dalam MENETAPKAN arah kebijakan Polri; dan b. me mberikan pertimbangan kepada dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 5

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri. (3) Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Polri.

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada PRESIDEN atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap : a. Kapo lri, da la m rangka me mber ikan pert imbangan pemberhentian; dan b. P e r w ir a T ing g i P o lr i d a la m r a ng k a me mb e r ik a n pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri. epkumham.go (2) Penyampaian pertimbangan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk : a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada PRESIDEN yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada PRESIDEN.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat di lingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. epkumham.go

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan : a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. g. mengikuti pemeriksaan dugaan pclanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Pasal 10

Permintaan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan apabila : a. ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas epkumham.go internal Polri belum diklarifikasi; b. hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa.

Pasal 11

Kompolnas menyampaikan basil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan dan dilaporkan kepada Kompolnas kepada pelapor yang bersangkutan.

Pasal 12

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kompolnas wajib: a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Kompolnas yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

BAB Ketiga

Wewenang

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk : a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada PRESIDEN yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada PRESIDEN.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat di lingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. epkumham.go

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan : a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. g. mengikuti pemeriksaan dugaan pclanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Pasal 10

Permintaan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan apabila : a. ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas epkumham.go internal Polri belum diklarifikasi; b. hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa.

Pasal 11

Kompolnas menyampaikan basil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan dan dilaporkan kepada Kompolnas kepada pelapor yang bersangkutan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 14

Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur : epkumham.go a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Kompolnas, terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Wak il Ket ua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; dan d. 6 (enam) o rang Anggot a.

Pasal 16

(1) Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas dipilih dan ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Kompolnas dipilih dari dan oleh anggota melalui tata eara yang diatur oleh Kompolnas.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kompolnas dibantu Sekretariat Kompolnas. (2) Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (3) Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kompolnas dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. epkumham.go

Pasal 18

(1) Sekretariat Kompolnas dipimpin oleh Kepala Sekretariat Kompolnas. (2) Kepala Sekretariat Kompolnas adalah jabatan struktural Eselon II.a. (3) Kepala Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Sekretariat Kompolnas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada. Kompolnas.

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Sekretariat Kompolnas terdiri dari beberapa Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon Illa. (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IVa. (4) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kompolnas diangkat clan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kompolnas diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kearnanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. epkumham.go

Pasal 21

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas, Ketua Kompolnas membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelo mpok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d a n a y a t ( 2 ) t id a k d a p a t mengatasnamakan dan/atau mewakili Kompolnas. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Sekretaris Kompolnas. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat Kompolnas. (6) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan testa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kompolnas.

BAB VI

PE N G ANG KAT AN D AN PE M BE RHEN TI AN

Pasal 26

Anggota Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. epkumham.go

Pasal 27

(1) Anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (2) Anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN mengenai pengangkatan anggota Kompolnas.

Pasal 28

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kompolnas, bagi calon yang berasal selain dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan antara lain : a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian dan mempunyai visi tentang reformasi Kepolisian; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. melaporkan harta kekayaan; dan i. tidak menjadi anggota Partai Politik. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi calon anggota yang berasal dari unsur pakar kepolisian, harus memenuhi persyaratan sarjana yang berpengalaman kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun pada lembaga kepolisian/ penegakan hukum atau epkumham.go akademisi dibidang ilmu kepolisian/ hukum. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi calon anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan berpengalaman sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional selama paling kurang 5 (lima) tahun.

Pasal 29

(1) Calon anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Kompolnas berakhir. (3) Anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

(1) Seleksi calo n anggota Ko mpo lnas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota Kompolnas diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Calo n Anggota Kompolnas.

Pasal 31

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas menyampaikan kepada PRESIDEN nama-nama calon anggota Kompolnas sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Kompolnas yang dibutuhkan untuk dipilih oleh PRESIDEN. (2) Nama-nama Calon Anggota Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 epkumham.go (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Kompolnas.

Pasal 32

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Kompolnas wajib diambil sumpah dan janji secara bersama- sama menurut agamanya oleh PRESIDEN. (2) Anggota Kompolnas yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah atau janji oleh Ketua Kompolnas.

Pasal 33

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Kompolnas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh PRESIDEN atas usul Kompolnas apabila : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 34

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Kompolnas diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh PRESIDEN atas usul Kompolnas dengan alasan : a. melanggar sumpah atau janji; b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan perbuatan tercela;atau epkumham.go d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. (2) Pengusulan pemberhenti an dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat Kompolnas.

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Kompolnas, PRESIDEN dapat memilih dan mengangkat Anggota Kompolnas pengganti berdasarkan usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (2) Anggota Kompolnas Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon hasil panitia seleksi yang pernah diajukan kepada PRESIDEN dengan memperhatikan unsur keterwakilan anggota Kompolnas. (3) Masa jabatan anggota. Kompolnas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya. (4) Anggota Kompolnas pengganti diambil sumpah atau janji oleh Ketua Kompolnas.

BAB Kesatu

Pengangkatan

Pasal 26

Anggota Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. epkumham.go

Pasal 27

(1) Anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (2) Anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN mengenai pengangkatan anggota Kompolnas.

Pasal 28

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kompolnas, bagi calon yang berasal selain dari unsur pemerintah harus memenuhi persyaratan antara lain : a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian dan mempunyai visi tentang reformasi Kepolisian; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. melaporkan harta kekayaan; dan i. tidak menjadi anggota Partai Politik. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi calon anggota yang berasal dari unsur pakar kepolisian, harus memenuhi persyaratan sarjana yang berpengalaman kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun pada lembaga kepolisian/ penegakan hukum atau epkumham.go akademisi dibidang ilmu kepolisian/ hukum. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi calon anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan berpengalaman sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional selama paling kurang 5 (lima) tahun.

Pasal 29

(1) Calon anggota Kompolnas selain dari unsur pemerintah dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Kompolnas berakhir. (3) Anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

(1) Seleksi calo n anggota Ko mpo lnas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota Kompolnas diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Calo n Anggota Kompolnas.

Pasal 31

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas menyampaikan kepada PRESIDEN nama-nama calon anggota Kompolnas sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Kompolnas yang dibutuhkan untuk dipilih oleh PRESIDEN. (2) Nama-nama Calon Anggota Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 epkumham.go (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Kompolnas.

Pasal 32

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Kompolnas wajib diambil sumpah dan janji secara bersama- sama menurut agamanya oleh PRESIDEN. (2) Anggota Kompolnas yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah atau janji oleh Ketua Kompolnas.

BAB VIII

KE T E N T U AN PE R ALI H AN

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, Kompolnas yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, tetap diteruskan keberadaannya dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2005 tentang Ko mis i Kepo lis ian Nasio nal, tetap melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kompolnas sampai dengan terbentuknya Sekretariat Kompolnas yang Baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka : a. Kapolri menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang diselenggarakan dan dikelola oleh Sekretariat epkumham.go Kompolnas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini; b. Pegawai di lingkungan Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dapat beralih menjadi Pegawa i Sekretariat Kompolnas; c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Kepala B a d a n Ke p e g aw aia n N e g ar a me ng at ur p e nye le s a ia n administrasi pengalihan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor17 Tahun 2005 tent ang Ko mis i Kepo lis ia n Nas io na l t et ap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, biaya pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas dan tugas Sekretariat Kompolnas dibebankan kepada anggaran belanja Kepolisian Negara Republik INDONESIA sampai dengan Kompolnas dan Sekretariat Kompolnas memiliki anggaran sendiri yang merupakan bagian anggaran Kementerian epkumham.go Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.