Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

PERPRES Nomor 17 Tahun 2017

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Deputi Bidang Administrasi; dan b. Deputi Bidang Persidangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 7

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi; b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi; c. pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, keanggotaan dan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat dan media, keprotokolan, kerja sama, data dan sistem informasi, dan kearsipan; d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan; b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; c. pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; d. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; e. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG; f. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas Biro dan/atau Pusat. (2) Biro dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima). (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi teknis persidangan dan/atau kesekretariatan pimpinan. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan keahlian.

Pasal 14

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/atau jumlah Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 15

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan pengawasan intern, di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat. (2) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 17

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 19

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

BAB Ketiga

Deputi Bidang Persidangan

Pasal 10

Koreksi

(1) Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Koreksi

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan; b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; c. pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; d. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; e. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG; f. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas Biro dan/atau Pusat. (2) Biro dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima). (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi teknis persidangan dan/atau kesekretariatan pimpinan. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan keahlian.

Pasal 14

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/atau jumlah Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 15

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB III

STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Koreksi

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 21

Koreksi

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sesuai dengan penugasannya.

Pasal 22

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Tata kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA yang bersangkutan. (2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.

Pasal 26

Hak keuangan bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diberikan paling banyak setingkat dengan jabatan Eselon I.b. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 27

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

BAB Kesatu

Kedudukan

Pasal 20

Koreksi

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Pasal 21

Koreksi

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sesuai dengan penugasannya.

Pasal 22

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Tata kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA yang bersangkutan. (2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.

Pasal 26

Hak keuangan bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diberikan paling banyak setingkat dengan jabatan Eselon I.b. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 27

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 29

Koreksi

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mengenai hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Sekretaris Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 37

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan menyampaikan laporan berkala.

Pasal 38

(1) Sekretaris Jenderal menyusun tata hubungan kerja berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan Inspektorat melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37